Hampir 100 umat Katolik memprotes pembongkaran gereja di China, sambil berteriak “Kembalikan gereja saya” dan “Kebebasan beragama.”

Pihak berwenang menghancurkan gereja di desa Zhifang di distrik Lauyu, kota Xian di provinsi Shaanxi pada 27 Desember setelah mengklaim bahwa gereja tersebut menduduki lahan secara ilegal.

Uskup Wu Qinjing dari Keuskupan Zhouzhi pada hari yang sama mengeluarkan sebuah pernyataan bahwa pejabat setempat datang ke keuskupan untuk meminta maaf.

Keuskupan tersebut telah membentuk tim khusus untuk bernegosiasi dengan pemerintah untuk menyelesaikan insiden tersebut.




“Negosiasi sedang berlangsung dan akan diserahkan ke pastor yang bersangkutan,” katanya kepada ucanews.com.

Umat Katolik lokal menggunakan media sosial untuk menunjukkan foto pembongkaran dan dokumen resmi yang menyetujui gereja itu untuk beribadah. Satu dokumen juga menunjukkan bahwa pejabat setempat telah memberi izin kepada gereja untuk menggunakan lahan tersebut untuk bangunan.

Namun, tanpa konsultasi dengan paroki tersebut, pemerintah setempat menyampaikan pemberitahuan pada 20 Desember yang mengatakan bahwa gereja tersebut menduduki tanah tersebut secara ilegal dan akan dirubuhkan pada tanggal 27 Desember.

Saat gereja dibongkar, sebuah salib telah hancur dan barang-barang suci dipindahkan. Orang dilarang keras untuk pergi ke gereja.

Gereja ini dibangun pada tahun 1999 setelah semua persetujuan dilengkapi untuk dijadikan sebagai tempat bagi umat Katolik beribadah.

Seorang sumber mengatakan di WeChat bahwa jalan raya telah dibangun di dekat gereja tersebut dan pemerintah bermaksud untuk mengembangkan kawasan tersebut menjadi tempat yang indah.

“Oleh karena itu, tanah gereja menjadi sangat bermanfaat dan cepat dibongkar dengan dalih pembangunan ekonomi,” tulis sumber tersebut.

Seorang sumber setempat mengatakan kepada ucanews.com bahwa perundingan terus berlanjut dan memperkirakan pemerintah akan memberikan kompensasi atas hilangnya gereja tersebut.

Dia juga menunjukkan bahwa gereja tersebut tidak dapat dibangun kembali di tempat yang sama karena pemerintah mengklaim bahwa gereja tersebut akan menghadapi risiko longsor dari lereng terdekat.

Dia mengklaim pihak berwenang perlu menyediakan lahan untuk membangun kembali gereja karena banyaknya umat Katolik di daerah tersebut.

“Jika mereka hanya mengkompensasi dengan uang, paroki dan umat Katolik tidak akan setuju,” katanya.

sumber berita