Kristian Thulesen, pemimpin Danish People’s Party (DPP), partai sayap kanan Denmark yang menyerukan larangan pembangunan masjid baru bermenara. Foto/REUTERS

COPENHAGEN - Danish People’s Party (DPP), sebuah partai sayap kanan di Denmark memicu kemarahan publik setelah menyerukan larangan pembangunan masjid baru bermenara. Partai itu juga menyerukan umat Islam salat gedung-gedung tidak bertanda, seperti gudang.

Juru bicara partai, Martin Henriksen, mengatakan kepada Arab News bahwa ibadah umat Islam baik jika ritual seperti salat dilakukan di bangunan biasa tanpa menara, seperti kantor atau gudang.

”Kami berdiri melawan simbolisme yang memecah belah dari masjid tradisional,” kata Henriksen. ”Kami menentang orang-orang yang mencoba untuk memisahkan diri mereka dari masyarakat,” ujar Henrikson yang juga anggota parlemen Denmark, yang dilansir Sabtu (6/1/2018).

Seruan itu, kata Henriksen, tidak bermaksud melawan Muslim atau Islam. Dia berpendapat bahwa individu harus bebas menjalankan iman mereka selama mereka mematuhi peraturan konstitusi Denmark.

DPP dikenal sebagai partai anti-imigran. Seruan larangan pembangunan masjid baru itu disampaikan pada hari Kamis sebagai bagian dari rencana untuk mengatasi ”ghetto” di negara tersebut. Langkah-langkah lain yang diresmikan dalam paket tersebut mencakup penolakan pukul 20.00 sebagai jam malam bagi kaum muda.

Henriksen menegaskan bahwa DPP, yang merupakan partai terbesar kedua di parlemen Denmark, bertujuan untuk melarang pembangunan masjid di kota-kota di mana ada masalah sosial.

Retorika anggota parlemen Denmark itu sejatinya meniru referendum Swiss 2009 yang berhasil mencegah pembangunan menara masjid di negara itu. Pemerintah Swiss sebenarnya menentang larangan tersebut dengan alasan akan membahayakan citra negara tersebut, terutama di mata umat Islam.

Namun, Martin Baltisser, Sekretaris Jenderal Partai Rakyat Swiss, kepada BBC , membela larangan itu.”Ini adalah sebuah suara yang menentang menara sebagai simbol kekuatan Islam,” katanya.

Chris Doyle, Direktur CAABU (Council
for Arab British Understanding), mengatakan kepadaArab News; "Ini adalah pandangan sunyi. Bagaimana dengan gereja atau kuil Hindu? Semua ini juga bisa menjadi simbol agama yang berbeda yang hidup dengan damai, berpenghuni dan berasimilasi dengan baik. Adalah salah untuk menunjukkan masjid dan membuat umat Islam merasa seperti warga kelas tiga. Sebuah menara adalah sesuatu yang seharusnya tidak dipandang salah atau memecah belah dengan cara apapun bentuknya.”

“Seakan-akan tidak membangun masjid dengan cara apapun akan menyelesaikan masalah. Masalahnya bukan tentang masjid, dan retorika ini beralih ke etos populis yang anti-Muslim. (Proposal DPP adalah) benar-benar kontraproduktif dan salah di setiap tingkat,” kecam Doyle.

“Ini hanya akan memperburuk kejahatan kebencian dan kefanatikan yang tumbuh di Eropa. Ada kekhawatiran tentang imigrasi massal ke Uni Eropa dan kekhawatiran yang sah tentang serangan ekstremis di Eropa, namun tidak ada yang menjamin penghentian pembangunan masjid,” imbuh Doyle.

Shaista Aziz, seorang jurnalis dan pendiri Everyday Bigotry Project, kepada Arab News juga mengecam seruan partai anti-imigran itu.

”Mengapa masjid-masjid tidak terlihat seperti masjid? Kebebasan beribadah adalah hak asasi manusia dan harus diberikan kepada semua warga negara termasuk umat Islam. Tampaknya Denmark ingin pergi ke jalan yang sama dengan Prancis dan mendorong orang-orang Muslim ke bangunan tak bertanda, satu-satunya hal yang dilakukan adalah menciptakan keterasingan lebih jauh dari komunitas yang terpinggirkan dan menciptakan permusuhan lebih jauh pada saat bangkitnya rasisme terbuka dan sentimen anti-Muslim di Eropa,” ujarnya.

DPP sejatinya adalah anggota kelompok Konservatif dan Reformis Eropa (ECR) di Parlemen Eropa. Kelompok itu mencakup partai-partai saya kanan seperti Partai Konservatif yang berkuasa di Inggris.

https://international.sindonews.com/...ang-1515215972