Megawati: Katanya PDIP Partai Polisi, Nggak Marah Itu Pak Tito
Yulida Medistiara, Tsarina Maharani - detikNews
Share 0
Tweet
Share 0
0 Komentar
Megawati: Katanya PDIP Partai Polisi, Nggak Marah Itu Pak Tito Megawati Soekarnoputri. (Foto: Tsarina Maharani/detikcom)
Jakarta - Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri banyak menepis sejumlah isu di tengah mengumumkan pasangan cagub. Dia pun membantah adanya tudingan bahwa PDIP merupakan partai polisi.

Hal tersebut disampaikan Megawati saat mengumumkan Tubagus Hasanuddin-Anton Charliyan sebagai pasangan yang diusung PDIP di Pilgub Jawa Barat. Dia menyebut ada banyak purnawirawan TNI yang dijagokan oleh PDIP saat pilkada, termasuk Mayjen (Purn) Tubagus Hasanuddin.

"Saya kan sering dikatakan begini. Ibu Mega ini nggak dekat dengan TNI. Loh kok bisa ya ngomong begitu. Lihat track recordnya loh, berapa gubernur (background TNI) itu ada yang saya jadikan," ujar Megawati di DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Minggu (7/1/2018).

Baca juga: Umumkan Cagub, Mega Tepis Serangan Isu PKI ke Jokowi dan PDIP

Beberapa purnawirawan TNI disebut Megawati diusung PDIP dan berhasil menjadi gubernur. Mulai dari eks Gubernur DKI Mayjen (Purn) Sutiyoso, eks Gubernur Jateng Mayjen (Purn) Mardiyanto, eks Gubernur Jatim Mayjen (Purn) Imam Utomo, dan gubernur Maluku Brigjen (Purn) Karel Albert Ralahalu.

"Paling dekat itu saya bilang Sutiyoso, Jateng Mardiyanto, Lalu Sigit, Utomo, Karel. Jadi katanya PDIP itu adalah partainya polisi, loh nggak marah itu pak Tito Karnavian (Kapolri, red) sama saya kok," sebutnya.

Kemudian Megawati menunjukkan daftar nama purnawirawan TNI yang dijagokan PDIP di pilkada. Baik yang berhasil menang, maupun yang akhirnya kalah.

"Katanya ada partai polisi, itu lihat daftarnya ada nama-nama yang saya jadiin, katanya nggak dekat. Sopo yang ngomong begitu? Nggak berani sih berhadapan. Kan membuat sepertinya dibikin perbedaan. Tak grompyong. Kan ada Sutiyoso, dan lain-lain," terang Megawati.

Baca juga: Sah! PDIP Usung TB Hasanuddin-Anton Charliyan di Pilgub Jabar

Pada kesempatan itu Megawati lalu bercerita soal kiprah TB Hasanuddin yang menjabat sebagai Sekretaris Militer saat dia masih menjadi presiden. Setelah pensiun, TB pun kemudian menyatakan ingin tetap ikut Megawati melalui PDIP.

"Dia rupanya nggak mau pisah setelah purnawirawan. Dia bilang 'bu saya boleh nggak masuk PDIP?' Saya bilang boleh aja, tapi kan PDI ya begitu jadi harus proaktif. Saya bilang ya silahkan kalau mau," sebutnya.

Saat ini di PDIP, TB menjabat sebagai Ketua DPD PDIP Jawa Barat. Lalu dia dipilih sebagai cagub untuk Pilgub Jabar berpasangan dengan Irjen (Pol) Anton Charliyan.

"Sekarang saya naikkan lagi. Makanya mesti fight. Saya bilang, kamu fight karena kamu bawa nama PDIP," tutup Megawati.


https://news.detik.com/berita/d-3802860/megawati-katanya-pdip-partai-polisi-nggak-marah-itu-pak-tito


lu kira gw lupa kejadian 2004

Panwaslu: Kasus 'VCD Banjarnegara' Pelanggaran Berat


Menurut Saut, rekaman cakram (VCD) menunjukkan bahwa Kepala Polwil Banyumas Komisaris Besar Ahmad Aflus Mapparessa telah memberi pengarahan yang berisi program pemerintahan Megawati bagi kepolisian. Ini dinilai sebagai penyimpangan atas asas pemilu yang disyaratkan UUD 1945 dan UU Pemilihan Presiden.
Anggota Panwaslu Topo Santosa di tempat yang sama menilai, pelanggaran itu masuk kategori paling berat dan serius bila dibandingkan pelanggaran administratif dan pidana pemilu. Hasil kajian Panwaslu akan segera diserahkan ke Kepala Polri Da'i Bachtiar. Panwaslu akan meminta Da'i menindak aparatnya yang menyimpang.
Panitia Pengawas Pemilu, menurut Topo, juga akan meminta jaminan dari Kepala Polri agar polisi bersikap netral pada putaran kedua pemilihan presiden. "Masyarakat khawatir, kasus Banjarnegara telah berlangsung secara sistemik," ujarnya.Ketua tim penanganan kasus "VCD Banjarnegara", Masyhudi Ridwan, menjelaskan bahwa kesimpulan itu diambil setelah Panwaslu memeriksa 13 orang, termasuk Mapparessa yang telah dicopot dari jabatannya. Saksi lainnya adalah Kepala Polres Banjarnegara Ajun Komisaris Besar Widianto Pusoko, para purnawirawan polisi, warakawuri, dan anggota Bhayangkari yang hadir. Panwaslu juga menerima pengakuan dari Mapparessa bahwa VCD dan transkipnya benar.Di Banjarnegara, Puji Raharjo, Ketua Angkatan Muda Partai Golkar setempat yang dituding membocorkan VCD kasus itu, kemarin memenuhi panggilan polisi. Ia datang didampingi pengacara dari PBHI Yogyakarta, Satryawan Guntur dan A.A. Hasibuan, serta tiga pengacara dari Golkar. Pemeriksaan ternyata batal, karena Kepala Polres Widianto Poesoko yang ingin bertemu berada di Semarang.Kepada wartawan, Puji membantah membocorkan rekaman pertemuan kepada Ikatan Alumni Universitas Indonesia yang kemudian menyampaikannya kepada pers. Ia juga membantah melarikan diri. "Saya ada di Jakarta," katanya. Puji diancam polisi dengan pasal penggelapan.Sementara itu, Komite Independen Pemantau Pemilu menemui Komisi Nasional HAM dan meminta lembaga itu menangani kasus "VCD Banjarnegara". Menurut Direktur Eksekutif KIPP Ray Rangkuti, telah terjadi pelanggaran hak asasi dalam proses hukum yang dilakukan kepolisian saat menangani kasus itu. "Orang terintimidasi kalau membuat laporan tentang tidak netralnya aparat kepolisian atau tentara," katanya.Anggota Komnas HAM Soelistyowati Soegondo berjanji akan mempelajarinya. Komnas HAM, kata dia, akan turun jika ada pelanggaran HAM berat pada kasus itu.

https://nasional.tempo.co/read/45863/panwaslu-kasus-vcd-banjarnegara-pelanggaran-berat


nuduh yg lain curang
padahal dia yang terbukti curang