Liputan6.com, Jakarta - Pertengahan Januari ini, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) akan membahas anggaran dengan DPR RI. Nantinya anggaran tersebut dipakai dalam penanganan maraknya serangan siber di dunia maya di Tanah Air.

"Ini yang akan kita ajukan nanti baru 16 Januari. Nanti kita akan diundang oleh DPR, oleh Komisi I," kata Kepala BSSN Mayjen (Purn) TNI Djoko Setiadi di Auditorium dr Roebiono Kertopati, Gedung A BSSN, Jalan Harsono RM Nomor 70, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Jumat (5/1 /2018).

Adapun nilai anggaran yang dibutuhkan BSSN, kata dia, nilainya bisa mencapai Rp 2 triliun.

"Ya, mungkin dua atau dua plus (Rp 2 triliun)," ucap mantan Kepala Lembaga Sandi Negara itu.

Walau hingga saat ini BSSN belum secara resmi memiliki anggaran sendiri, tapi lembaga pimpinan Djoko itu memiliki target, dunia siber Indonesia bisa aman pada 2019 mendatang. Terlebih, saat itu masuk masa Pilpres 2019.

Djoko juga menargetkan BSSN bekerja secara maksimal dan efektif pada tahun ini.

"Akhir tahun ini (bisa bekerja maksimal) jadi 2019 sudah benar-benar secure, satu tahun ini (bisa bekerja maksimal). Sedang kami susun (teknis kerjanya), " kata Djoko.





Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Mayjen (Purn) TNI Djoko Setiadi menjamin lembaganya akan menjaga netralitas selama Pilkada 2018 dan Pilpres 2019. Dia menegaskan, BSSN tidak akan berpihak pada satu kelompok atau partai politik mana pun.

"Percayalah bahwa kami telah disumpah seumur hidup. Percayalah bahwa tentang kegiatan pilkada maupun pilpres kami tidak pernah berpihak kepada satu kelompok atau satu partai pun," ujar Djoko.

Dia menandaskan BSSN netral. "Kami netral. Kami khusus memang sepenuhnya menjaga keamanan saja," lanjut Djoko.

Menurut dia, tahun politik sudah di depan mata. BSSN, sambung dia, akan bekerja maksimal untuk menjaga keamanan siber dan tidak ada campur tangan dengan unsur politik.

"BSSN akan bekerja semaksimal mungkin menjaga netralitas supaya tidak ada satu pun partai yang dizalimi dari mana pun," kata Djoko.