Merdeka.com - Komisi C (keuangan) DPRD DKI Jakarta menggelar rapat dengan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD), Michael Rolandi. Rapat tersebut membahas penggunaan dana yang dialokasikan untuk Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP).

Keberadaan TGUPP bentukan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan Wakilnya Sandiaga Uno sempat menuai polemik. Sebab, jumlahnya terlalu banyak dan berdampak pada anggaran yang membengkak.

Setelah ramai, akhirnya diputuskan TGUPP tetap dianggarkan namun di bawah pengawasan Bappeda. Jika sebelumnya mencapai Rp 28,9 miliar, dalam proses evaluasi kemudian menjadi Rp 19 miliar lebih.

"Ada efisiensi sekitar 8 miliar," ujar Ketua Komisi C DPRD DKI Jakarta, Santoso, usai rapat di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (3/1).

DPRD, lanjut Santoso, juga memberikan kritikan atas TGUPP ini. Utamanya soal penganggaran. Sebab setelah dilakukan evaluasi ternyata menurun drastis dari anggaran semula.

"Dari situ kita melihat ada kurang akuratnya eksekutif dalam merencanakan anggaran untuk TGUPP. Karena begitu dievaluasi langsung turun. Alasannya karena pergub nya baru. Saya kira itu argumentasi tidak mendasar, pasti ini salah satu upaya agar tidak ada sorotan dari masyarakat. Tapi kami melihatnya sudah adalah upaya dari pihak eksekutif untuk melakukan efisiensi dari TGUPP yang dinilai masyarakat terlalu besar," kritik pria dari Fraksi Demokrat ini.

Selain itu, soal latar belakang mereka yang bekerja untuk TGUPP. Sebab ternyata tidak semuanya diisi kalangan profesional.

Dia menyayangkan anggota tim gubernur untuk percepatan pembangunan (TGUPP) banyak diisi oleh orang yang tidak profesional seperti adanya bagian administrasi atau juru ketik. Melihat gaji yang diterima cukup besar yakni Rp 15 juta semestinya bagian administrasi tak perlu masuk

"Harusnya yang namanya tim gubernur orang profesional semua, sementara bagian administrasi bagian supporting unit yang bukan bagian dari tim itu. Jadi ini yang kita evaluasi semoga bisa diterima gubernur. Ke depan jika ada tim seperti ini harus diisi oleh orang profesional, misalnya empat bidang, sekarang ada satu bidang menjadi lima bidang," beber dia.

"Sisanya tukang ketik, tukang survei, itu bukan tim namanya, bagian administrasi gitu," sambung Santoso.

Menurutnya, jika bagian penunjung kerja TGUPP tidak dibuatkan anggaran tersendiri, tidak lantas dimasukkan dalam TGUPP yang posisinya disamakan dengan tim inti dari TGUPP itu sendiri.

"Ini kan tenaga administrasi sementara yang namanya tim ada di-mainset kami adalah orang profesional semua bukan tukang ketik, harusnya mereka supporting unit. Bagian sekretariat yang bukan tim TGUPP," katanya mengkritik. [lia]

https://www.merdeka.com/jakarta/dana-tgupp-turun-jadi-rp-19-m-anies-sandi-dikritik-tak-cermat-rancang-anggaran.html