Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah telah menggelontorkan anggaran sebesar Rp 495,7 triliun untuk membayar gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) sepanjang 2017. Gaji yang diberikan untuk PNS pusat dan daerah.

Dari data Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Kamis (4/1/2018), realisasi belanja pegawai PNS pemerintah pusat hingga 30 Desember 2017 tercatat sebesar Rp 209,9 triliun atau 93,9 persen dari pagu anggaran Rp 223,6 triliun di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2017.

Jumlah tersebut lebih tinggi dari realisasi tahun-tahun sebelumnya, yakni sebesar Rp 205,7 triliun pada 2016, sebesar Rp 186,5 triliun pada 2015 dan sebesar Rp 155,4 triliun di 2014.

Sementara dana untuk membayar gaji PNS daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi, Kabupaten, dan Kota sampai dengan September 2017, diungkapkan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Boediarso Teguh Widodo mencapai Rp 285,8 triliun.

Jumlah tersebut lebih besar dari anggaran PNS pusat. Sedangkan data hingga Desember masih dalam perhitungan atau konsolidasi.

"Realisasi belanja pegawai daerah dalam konsolidasi APBD Provinsi, Kabupaten, Kota sampai dengan September 2017 mencapai Rp 285,8 triliun atau 70,6 persen dari pagu APBD sebesar Rp 405,03 triliun," kata Boediarso dalam pesan singkatnya kepada Liputan6.com.

Dengan demikian, anggaran belanja pegawai untuk pembayaran gaji PNS pusat dan daerah di hampir sepanjang tahun lalu totalnya mencapai Rp 495,7 triliun.

Begini Hasil Belanja Pemerintah Sepanjang 2017

Sebelumnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi belanja negara mencapai Rp 2.001,6 triliun. Angka ini merupakan 93,8 persen asumsi belanja dalam APBNP 2017 dan meningkat 7,4 persen dari 2016.

‎Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan, realisasi belanja modal mencapai 92,8 persen dibandingkan 2016 yang sebesar 82 persen dan 2015 yang sebesar 85,2 persen.

Realisasi belanja barang juga meningkat sebesar 96,8 persen, dibandingkan 2016 yang sebesar 85,3 persend dan 2015 sebesar 89,8 persen. Sedangkan untuk realisasi belanja sosial mencapai 100 persen.

"Angka ini menunjukkan kontribusi belanja negara terhadap pertumbuhan ekonomi yan lebih baik," ujar dia di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Selasa 2 Januari 2018.

Dia mengungkapkan, untuk realisasi belanja pemerintah pusat mencapai Rp 1.259,6 triliun atau 92,1 persen dari APBNP 2017. Belanja tersebut dibelanjakan untuk pembangunan infrastruktur pembangunan jalan sepanjang 794 km, jembatan 9.072 m, pembangunan 3 bandara dan lanjutan 8 bandara serta pembangunan rel kereta api 618,3 km.

Kemudian di bidang pendidikan yaitu penyaluran Kartu Indonesia Pintar sebanyak 19,8 juta siswa, penyaluran bantuan operasional sekolah sebanyak 8 juta siswa, dan penyaluran bidik misi sebanyak 364 ribu mahasiswa.

Di bidang kesehatan dan perlindungan sosial, yaitu penyaluran Kartu Indonesia Sehat sebanyak 92,1 juta jiwa dan penyaluran program keluarga harapan sebanyak 6 juta keluarga penerima manfaat.

Untuk pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa, lanjut Sri Mulyani, dilakukan berbasis kinerja dengan penerapan sistem reward dan punishment.

"Ini membuat realisasi sebesar 96,8 persen dari APBNP 2017 jauh lebih merata, efisien, efektif dan akuntabel dalam meningkatkan pelayanan publik," kata dia.

Pelayanan publik yang dimaksud antara lain, di bidang pendidikan dengan rehabilitasi 11.006 ruang kelas SD dan membangun 1.351 ruang kelas. Kemudian bidang kesehatan dengan peningkatan sarana prasarana 347 rumah sakit dan pembangunan 3.873 Puskesmas. Sedangkan di bidang infrastruktur yaitu pembangunan jalan sepanjang 1.503 km dan pembangunan jembatan 3.749 meter.