Kapolda Sumatera Utara, Irjen Paulus Waterpaw saat memberikan keterangan pers akhir tahun. (ist/metro24jam.com)

Kapolda Sumatera Utara, Irjen Paulus Waterpaw mengatakan, sebanyak 74 personel Polda Sumut telah diberhentikan dengan tidak hormat alias dipecat tanpa sangu selama tahun 2017. Jumlah ini meningkat dari tahun 2016 yang hanya 68 personel.

Hal itu disampaikan Irjen Pol Paulus Waterpauw pada konferensi pers akhir tahun 2017 Polda Sumut, Minggu (31/12/2017) lalu.

“Ada peningkatan jumlah personel yang di-PTDH (Pemberhentian Dengan Tidak Hormat) dari tahun 2016 ke 2017, dari 68 personil menjadi 74 personel. Artinya meningkat sekitar 13 persen,” aku Kapolda.

Informasi yang berhasil dihimpun, Selasa (2/1/2017) menyebutkan, untuk jumlah pelanggaran kode etik selama tahun 2017 dilakukan oleh 540 personel. Jumlah ini mengalami penurunan jika dibandingkan tahun 2016 lalu sebanyak 842 personil.

Sementara untuk pelanggaran kode etik terjadi 175 kasus, jumlah ini menurun 16 persen dibanding tahun sebelumnya sebanyak 207 kasus. Penurunan juga terjadi pada jumlah kasus pelanggaran pidana yang dilakukan oknun-oknum polisi nakal sebesar 16 persen, dari 93 kasus di tahun 2016 menjadi 79 kasus di tahun 2017.

Menyangkut data itu, Irjen Paulus Waterpauw mengakui hasil kinerja Polda Sumut tahun 2017, masih banyak kekurangan. Karena itu jajaran Polda Sumut memohon maaf atas segala kekurangan. Tak lupa ia meminta dukungan serta partisipasi dari seluruh elemen masyarakat dan insan pers.

“Agenda 2018, Polda Sumut tetap tegas dalam penindakan jaringan narkoba sindikat internasional. Polda Sumut terus melakukan berbagai upaya dalam penanganan terorisme dan intoleransi,” tandas Waterpauw.

Dia juga menyinggung soal Pilkada serentak 2018. Paulus menyebutkan, dalam pengamanan Pilkada 2018, Polda Sumut berkerjasama dengan lembaga penyelenggara pemilu dan para pihak terkait untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

“Terimakasih kepada insan pers selaku mitra kerja Polri yang selama ini dengan setia mengawasi, melalui diseminasi informasi yang disampaikan kepada masyarakat terkait hasil kerja kami selama ini,” pungkas Paulus Waterpauw.

Segudang Aduan
Irjen Paulus Waterpaw juga mengakui, bahwa selama 2017, jajaran Poldasu menerima segudang pengaduan tindak kejahatan konvensional, yakni 34.458 kasus. Dan baru 21.556 kasus tertangani atau sekitar 62 persen. Sisanya masih proses. Tindak kejahatan ini mendominasi di Sumut.

Sedangkan kejahatan transnasional juga tak sedikit yakni 5.970 kasus ditambah lagi kejahatan terhadap kekayaan negara sekitar 50 kasus. “Kejahatan menonjol adalah pencurian, penganiayaan, perjudian, premanisme, pemerasan dan narkoba,” terang Waterpauw.

Sedangkan pengaduan masyarakat yang diterima markas Polda Sumut sampai saat ini 760 kali. Namun hanya 60 kasus yang tuntas sedangkan 640 masih dalam proses.

Budaya Lalulintas Rendah
Tak hanya soal kuantitas kejahatan dan aduan masyarakat yang memprihatinkan. Jumlah pelanggar lalu lintas yang banyak juga tak kalah memprihatinkan. Sepanjang 2016, tercatat 305.258 pelanggaran. Angka ini membengkak pada 2017 hingga mencapai 324.791 (meningkat 6,27 persen).

Jumlah surat tilang pada 2016 yang hanya 223.369 set meningkat menjadi 238.276 set pada 2017 (meningkat 7.67 persen). Beruntung, jumlah kecelakaan lalu lintas pada 2016 dari 6.276 berkurang menjadi 4.803 kasus pada 2017.

2018, Waspadai Terorisme, Radikalisme, Intoleransi dan Hoaks
Untuk tahun 2018 yang identik dengan tahun politik, Irjen Pol Paulus Waterpauw, memprediksi akan banyaknya potensi gempuran informasi hoaks.

Di sisi lain, isu terorisme dan radikalisme juga tetap menjadi perhatian serius, mengingat jaringan ISIS masih terbilang kuat. “Tiga hal tersebut menjadi atensi kami,” ujar Kapolda Sumut Irjen Pol Paulus Waterpauw.

Waterpauw juga mengatakan pihaknya terus mewaspadai gerakan-gerakan radikalisme yang mengatasnamakan agama. Bahkan, para orang-orang yang pulang dari Suriah dan Philipina akan diperiksa secara ketat, demi mencegah masuknya jaringan teroris ke Indonesia.

Untuk kasus hoaks, dia mengingatkan agar masyarakat lebih selektif terhadap informasi. Sebab potensi sebaran informasi hoaks akan menguat di tahun politik. (ari)


Sumber: http://news.metro24jam.com/read/2018...asu-minta-maaf
Follow Twitter @Metro24Jamcom dan FB http://fb.com/metro24jamcom

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Yak saya sudah keliling jalan2 di pusat kota medan, dan saya lihat para preman sei taik deli sudah berpatroli seperti biasa, dan para kombesman (komisaris besar preman) sei taik deli dan para Kamansek (kepala preman sektor) medan kota juga sudah inspeksi keliling mengawasi para anak buahnya

Alhamdullillah, pemecatan secara tidak hormat para polisi sumut, sama sekali tidak mengganggu aktivitas premanisme medan kota, semua personil preman sei taik deli bisa menjalankan peran nya masing2 secara lancar dan kondusif

Marilah kita berdoa supaya target APBPS (Anggaran Pendapatan Belanja Preman Sumut) tahun 2018 tercapai

Insha 4ll, di tahun ini, radikalisme menurun, dan sumutisme berkembang ke kota2 lain di berbagai propinsi di Indonesia, amiiinn



[URL="https://S E N S O Rb9YxBUbmgw"]Petisi Pecat Tanpa Pidana[/URL]

#SABERPUNGLISUMUTHOAX