KRICOM - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan resmi membentuk Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) di bidang pencegahan korupsi dengan nama Komite Pencegahan Korupsi (Komite PK) Jakarta di Balai Kota, Rabu (3/1/2018)

Anies merasa bersyukur bahwa di awal tahun, Pemprov DKI Jakarta telah berhasil membentuk TGUPP di bidang pencegahan korupsi yang dinamai PK Korupsi.

"Alhamdullilah di awal tahun kami mulai dengan bekerjanya komite pencegahan korupsi ibu kota (Komite PK) dan ini merupakan bagian dari TGUPP," ucap Anies di Balai Kota, Rabu (03/01/2018)

Anies mengatakan bahwa tujuan dari Komite PK Korupsi untuk membangun sistem pemerintahan yang baik atau Good Governance serta membangun integritas Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemda DKI Jakarta.

"Komite PK Jakarta juga akan menjadi penghubung antara Pemda DKI dengan masyarakat dan lembaga negara lain seperti KPK dalam melakukan pengawasan serta pencegahan korupsi di Provinsi DKI Jakarta," ucap Anies.

Menurut Anies jangan ada yang bersih satu dua orang saja di Pemprov DKI. Anies mengatakan kalau semuanya harus sama-sama bersih dari tindakan korupsi dan pelanggaran hukum lainnya sehingga pemerintahan yang baik bisa terwujud selama 5 tahun ke depan.

"Kami ingin agar terwujudnya pemerintahan bersih bukan hanya menjadi milik satu dua orang tokoh saja tapi kami ingin perubahan mendasar dalam sistemnya sehingga terwujudnya pemerintahan bersih akan berlangsung lama," ucap Anies.

Adapun agenda utama dari Komite PK adalah adalah dibidang tata kelola pemerintahan dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Komite PK sendiri ketuai oleh Pimpinan KPK Periode 2011-2015, Bambang Widjojanto.

Sementara anggota komite PK terdiri dari Aktivis LSM HAM Nursyahbani Katjasungkana, Mantan Wakapolri Komjen Pol(purn) Oegroseno, Peneliti Tata Pemerintahan Tatak Ujiyati serta Muhammad Yusuf.