Gubernur-Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan-Sandiaga Uno mengawali 2018 dengan mengumumkan pembentukan Anggota Komite Pencegahan Korupsi di DKI Jakarta, yang juga dikenal dengan sebutan Komite PK. Pembentukan komite ini bertujuan untuk mewujudkan transparansi serta pemerintahan yang bersih dari praktik korupsi.

"Kami berdua perjalanan 2018 diawali dengan mulai bekerjanya Komite Pencegahan Korupsi Ibu Kota. Komite ini diajukan sebagai bagian dari tim gubernur untuk TGUPP," ujar Anies dalam pidatonya ketika memperkenalkan anggota Komite PK di Balai Agung, Kantor Gubernur DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (3/1).

Anies mengatakan Komite PK ini akan melakukan berbagai hal khususnya dalam pencegahan korupsi. Pesan utamanya adalah untuk mewujudkan good governance di Jakarta yang berbasis transparansi, akuntabilitas dan efisiensi.

"Kita sadari komite baru ini memiliki tugas yang cukup besar. Komponennya mendorong pengembangan sistem data yang terintegrasi dan membangun integritas aparatur," jelas Anies.

Anies mengatakan, Komite PK nantinya juga akan menjadi penghubung antara Pemprov DKI dengan lembaga terkait seperti KPK, dengan semangat membangun sistem pemerintahan yang bersih dari korupsi.

"Pemerintahan bersih tidak hanyalah milik 1-2 orang, yang bersih harus seluruh sistem. Kita minta secara sistemik dan sistematis. Karena itu pagi ini peresmian komite ini adalah salah satu cara buat bersihnya bukan milik pribadi, tapi bersih terinstitusikan," jelas Anies.

Dalam kesempatan tersebut, Anies ikut memperkenalkan anggota Komite PK, antara lain:
1. Bambang Widjojanto (Pimpinan KPK periode 2011-2015) - Ketua Komite
2. Nursyahbani Katjasungkana (Aktivis LSM dan HAM) - Anggota
3. Oegroseno (Wakapolri periode 2013-2014) - Anggota
4. Mohammad Yusup (Ketua TGUPP periode 2014-2017) - Anggota
5. Tatak Ujiyati (Ahli Tata Pemerintahan) - Anggota

https://kumparan.com/@kumparannews/a...an-korupsi-dki

Anies melanjutkan, ada dua hal pokok yang menjadi agenda utama bagi Komite PK yaitu di bidang tata kelola pemerintahan dan penyelamatan pendapatan asli daerah (PAD). Mencegah korupsi dalam urusan tata kelola pemerintahan akan mencegah terjadinya kebocoran anggaran. Menyelamatkan PAD perlu dilakukan karena ada banyak potensi pendapatan daerah yang belum masuk.

"Dengan cara ini ke depan saya berharap Jakarta sebagai kota Metropolitan akan dapat meningkatkan PAD dan dapat membangun kota menjadi lebih berkualitas," ujar dia.

Menurut Anies, dirinya sengaja memilih orang-orang dengan kredibilitas baik dan keahlian mumpuni masuk ke dalam komite itu. "Dengan harapan agar keahlian dan pengalaman mereka dapat mendorong perubahan secara cepat sistem di Pemerintahan DKI Jakarta menjadi lebih transparan dan akuntabel secara sistematis," ujar dia.

Sementara Ketua Komisi PK Jakarta Bambang Widjojanto mengatakan, dirinya bersedia karena itu adalah kesempatan yang baik baginya, untuk membantu terwujudnya model pemerintahan daerah yang bersih, transparan dan akuntabel. Komite Pencegahan Korupsi ini menjadi lembaga pencegahan korupsi yang pertama kali dibuat di provinsi.

"Dengan posisi Jakarta yang strategis, sebagai ibu kota negara dan pusat bisnis, sudah seharusnya Pemprov DKI Jakarta menjadi garda terdepan pemberantasan korupsi penyelenggaraan pemerintahan," katanya.

BW juga berharap untuk bisa bekerja sama dengan semua lembaga dan kelompok masyarakat yang memiliki semangat anti korupsi yang sama. "Untuk itu, kami akan secara aktif menjalin kerja sama dengan KPK dan LSM Anti Korupsi untuk secara bersama mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel di Jakarta ini," ujar dia.

http://nasional.republika.co.id/beri...etua-komite-pk