Jakarta, CNN Indonesia -- Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Muhammad Iqbal menyatakan, pihaknya akan menindak tegas setiap penyebar isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) selama pelaksanaan pilkada serentak 2018.



"SARA kalau ada terbukti, kami proses hukum," kata Iqbal kepada CNNIndonesia.com di Jakarta Senin (1/1).

Ia mengatakan, Polri telah mengimbau masyarakat agar tidak menyebarkan isu SARA dan berita bohong alias hoaks selama pilkada.
"Untuk mencegah terjadi gangguan keamanan contohnya kami imbau juga di media sosial. Selain imbau, tapi penegakan hukum juga (dilakukan)," katanya.

Iqbal menambahkan, Polri juga menjalin kerja sama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mengamankan pilkada serentak tahun ini. Dia mengklaim telah melakukan langkah persiapan secara maksimal.

"Konsep pengamanan pilkada sudah siap. Kami sudah lakukan persiapan maksimal, kami akan melakukan upaya-upaya kongkrit di lapangan seperti dekati KPU," ujar Iqbal.
Selain itu, ia juga mengimbau kepada para kontestan dan tim kampanye pilkada agar selalu siap menerima hasil kontestasi politik tersebut.

"Tim-tim kampanye masing-masing, kontestan-kontestannya intinya kami menyampaikan harus siap kalah semua, siap kalah siap menang. Jadi jangan mau menang saja," imbuhnya.

Sebelumnya, Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Fritz Edward Siregar mengatakan, isu SARA, politik uang, pengerahan Aparatur Sipil Negara (ASN), hingga politik identitas atau kedaerahan masih akan digunakan untuk saling menyerang lawan politik dalam pilkada serentak 2018.

Menurut Bawaslu, daerah paling rawan untuk pilkada serentak 2018 meliputi Papua, Maluku dan Kalimantan Barat. Sumatera Utara dan Jawa Timur menyusul di belakangnya. (pmg)

Sumur
Mantap pelaku sara dan ujaran kebencian adalah sampah masyarakat yang pantas dikandangkan biar ditusbol maho rame2..