Menteri Keuangan RI Sri Mulyani diduga salah melihat data APBD DKI 2018. Khususnya anggaran Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta, Tuty Kusumawati mengklarifikasi data yang disampaikan Sri Mulyani dalam rapat Musrembang kemarin. Tuty mengatakan, Sri Mulyani salah mengutip data.

"Mengenai data-data yang disampaikan Bu Menteri Keuangan, pada kenyataannya itu berbeda dengan data yang ada pada kita," kata Tuty di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis, 28 Desember 2017.

Dalam rapat itu, Ani menyebut anggaran pendidikan sebesar 8,8 persen dari Rp 77 triliun APBD 2018. Sementara biaya untuk kesehatan sekitar 6,9 persen dari APBD.

"Yang benar, DKI Jakarta mengalokasikan anggaran untuk pendidikan pada 2017 dan 2018 itu menembus angka 30 persen," kata Tuty.

Ia menjelaskan, anggaran 30 persen itu berdasarkan Permendagri Nomor 33 Tahun 2017. "Jadi, formulasi itu sudah kita tetapkan di tahun 2017," ujarnya.

Berdasarkan hasil perhitungan, biaya pendidikan di 2018 menjadi Rp7,95 triliun dari Rp7,1 triliun. Namun, berdasarkan presentase, jumlah tersebut mengalami penurunan.

"Kalau presentase di 2017 itu 17%, di 2018 turun 15,61%. Secara presentase memang turun, tapi angkanya naik," ungkapnya.

Tuty berharap tim teknis Kementerian Keuangan memberikan klarifikasi terkait kekeliruan tersebut. "Kami berharap, tim teknis yang menyiapkan data-data untuk Bu Menteri dapat memberikan klarifikasi sebelum data-data itu dipublikasi secara luas," pungkas Tuty.
http://news.metrotvnews.com/metro/GN...lihat-apbd-dki

prestasinya biasa-biasa saja tidak lebih bagus dr bambang b, pertumbuhan juga cuma 5%an tapi ngasih ini itu ke orang pajak dari duit pajak