WARTA KOTA, TANAH ABANG-- Pedagang kaki lima (PKL) di beberapa pasar lain di Jakarta mengaku ingin pasarnya ditata, sama seperti Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Mereka ingin PKL juga difasilitasi agar bisa berdagang di badan jalan, seperti PKL Tanah Abang yang berjualan di Jalan Jatibaru.

Beberapa PKL di Pasar Pagi dan Pasar Asemka, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, mengakui iri terhadap para PKL Tanah Abang yang mendapatkan perhatian besar dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.
Para pedagang di dua pasar itu juga menginginkan bisa mendapat sejumlah fasilitas, seperti yang diberikan Pemprov DKI kepada para PKL Tanah Abang.

"PKL liar Tanah Abang saja ditata. Kok seperti kami enggak? Kan kami PKL juga. Pengin berdagang juga sama seperti Tanah Abang, di jalan ya. Ya kenapa Pak Gubernur DKI dan Wakilnya cuma perhatikan Tanah Abang? Saya ya pedagang, sama seperti pedagang di Tanah Abang, ya iri saja," kata Mansur (41), pedagang mainan di Pasar Asemka, Rabu (27/12).

Ungkapan yang sama dikemukakan Yusuf (41) di Pasar Pagi.

Yusuf mengatakan, selama empat tahun berjualan aksesoris, baru kali ini ia melihat PKL pinggir jalan difasilitasikan oleh Pemprov DKI Jakarta seperti di Tanah Abang.

"Wah iya tuh, PKL di Tanah Abang kini makmur. Difasilitasi begitu sama Pemprov DKI. Mana pembelinya banyak. Saya aja punya teman di sana, diajak jualan di sana. Pokoknya di sana ramai pembeli. Di sini ramai, cuma kurang puas saja saya. Habisnya, enggak difasilitasi sama Pemprov DKI seperti PKL Tanah Abang. Kami kan juga mau (seperti Tanah Abang)," jelasnya.

Semrawut
Pantauan Warta Kota, Rabu (27/12), PKL tampak menjamur di kawasan Pasar Asemka serta Pasar Pagi di Kecamatan Tambora.
Kawasan kolong flyover Asemka tampak semrawut. Banyak PKL menggelar dagangan, ditambah keberadaan sejumlah pengunjung dan parkir kendaraan.

Sejumlah pejalan kaki dan pengendara motor sulit melintas, akibat ramai PKL yang berdagang di sembarang tempat.

Selain semrawut, juga tampak banyaknya sampah plastik tercecer di lokasi. Puntung rokok, bungkusan snack, serta gelas atau cup minuman ringan, menghiasi kawasan kedua pasar tersebut...

Dikaji dulu
Wali Kota Jakarta Barat Anas Effendi berjanji dalam waktu dekat akan meninjau ke Pasar Pagi dan Asemka.

Diakuinya, Pasar Pagi dan Asemka bakal kena kebijakan dari Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan seperti Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat.

"Sebelum kebijakannya itu bakalan dijalankan oleh Pemerintah DKI Jakarta, harus dipikirkan dulu gangguan lalu lintas seperti kemacetan. Kita tinjau ke lapangan bersama Perhubungan. Apa bisa atau enggak? Kita kaji dulu. Apakah ada gangguan lalin. Kalau macet, bakalan ribut lagi nanti," kata Anas, Kamis (28/12).

Anas mengakui, dirinya lebih cenderung menjadikan para PKL di dua pasar itu seperti di kawasan Kota Tua yang dipindahkan ke Jalan Cengkeh.

"Sehingga tidak mengganggu aktivitas sejumlah pengendara sepeda motor atau mobil. Dengan cara menyediakan lahan seperti itu, semuanya (PKL) dapat tertata dengan baik, dan tidak lagi berjualan di atas trotoar maupun pinggir jalan.

Seharusnya yang berpikir keras ini jajaran dari Suku Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, serta Suku Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan (KUMKMP) Kota Jakarta Barat untuk buat konsepnya ya. Bukan Wali Kota," katanya.

Hanya musiman
Menurut Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Jakarta Barat, Tamo Sijabat, para PKL di Pasar Pagi dan Asemka tak perlu ditertibkan karena mereka sifatnya hanya musiman.

"Nggak usah ditertibkan, habis Tahun Baru juga sudah tidak ada. Paling enggak, kami dorong supaya enggak ke tengah jalan berdagangnya. Lagi pula, kalau kami datang mereka yang di sana pada pergi, setelah itu balik lagi," katanya.

Sedangkan Kepala Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan (KUMKMP) Kota Jakarta Barat, Nu'Aini Silviana, mengatakan bahwa ada juga keinginan untuk bisa menata PKL-PKL di Pasar Pagi dan Asemka.

"Ngiri? Kalau mau seperti Tanah Abang yang bisa (pemerintah) tingkat provinsi. Kami hanya di Loksem (Lokasi Binaan). Ya penginnya begitu (seperti Tanah Abang)," katanya.

Ingin jalan ditutup
Sementara itu ratusan PKL korban kebakaran Pasar Senen Blok 1 dan 2 juga menyatakan keinginannya agar kawasan tempat mereka berdagang di Jalan Stasiun Senen, tepat di bawah flyover, juga ditata seperti di Pasar Tanah Abang.

"Mau lah, jadinya kan lebih rapi kalau difasilitasi," kata Iwan (25), seorang pedagang pakaian bekas, Kamis (28/12).

Ia mengharapkan agar Pemprov DKI Jakarta juga bisa memberlakukan kebijakan menutup Jalan Stasiun Senen, seperti yang dilakukan di Jalan Jatibaru Raya, Tanah Abang.

Iwan mengakui, aktivitas berdagang PKL juga menyebabkan kemacetan di Jalan Stasiun Senen, sama seperti di Jalan Jatibaru Raya.
"Ya kami menyadari kalau memang bikin macet. Makanya kami mau ditata seperti itu. Nggak hanya Tanah Abang yang semrawut, di sini juga sama. Bedanya kalau di Senen jumlah pedagangnya lebih sedikit," ujarnya.
Lalin tersendat

Pantauan Warta Kota, kondisi lalu lintas saat sore hari di Jalan Gunung Sahari menuju Stasiun Senen tersendat lantaran banyak PKL yang berjualan tepat di bawah flyover.
Parkir liar pun marak karena banyak sepeda motor yang diparkir di badan jalan.
Hal itu menyebabkan ruas jalan yang tersisa hanya selebar kurang dari 3 meter saja untuk arus lalu lintas karena trotoar serta 2 meter ruas jalannya dipakai sebagai lokasi berdagang.

Ratusan pedagang tersebut tadinya merupakan pedagang yang memiliki tempat di gedung Blok 1 dan 2 Pasar Senen. Hingga terjadi peristiwa kebakaran pada tanggal 19 Januari 2017 silam, kondisi mereka kini terlunta-lunta.

Penolakan
Di sisi lain, suara penolakan terhadap model penataan PKL seperti dilakukan Pemprov DKI di Tanah Abang juga terus bergema.

Sebuah petisi menolak penataan Tanah Abang ala Anies-Sandi menyebar via media sosial sejak beberapa hari lalu. Akun atas nama Iwan M yang menggagasnya lewat situs change.org.
Judul petisinya adalah "@aniesbaswedan, Kembalikan Fungsi Jalan dan Trotoar Tanah Abang".

Sampai kemarin, petisi itu sudah ditandatangani sebanyak 29.325 orang dan masih terus bertambah tiap detik.
Akun Iwan M menulis panjang lebar dalam petisi itu. Ia menulis:

"Kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyied Baswedan dalam pengelolaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan Tanah Abang dengan melakukan penutupan jalan Jati Baru Raya sejak tanggal 22 Desember 2017 telah mencederai hukum yang berlaku tentang Jalan (UU No. 22 Tahun 2009 -UNDANG-UNDANG TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN ).

Dengan dalih melakukan penataan, Gubernur memfasilitasi para PKL dengan memberikan tenda gratis bagi para pedagang tersebut di atas jalan yang peruntukannya jauh lebih besar daripada para PKL tersebut. Penutupan jalan dilakukan selama 10 jam setiap harinya (08.00 -18.00).

Pemerintah Provinsi DKI sebelumnya telah menyediakan tempat penampungan untuk para PKL tersebut.

Mereka diberikan fasilitas tempat berjualan di Blok G pasar Tanah Abang. Namun karena alasan sepinya pembeli, dan turunnya omzet penjualan, para PKL kembali berjualan di tempat yang jelas fungsinya bukan sebagai tempat berjualan.

Ketidaktegasan pemerintah, dalam hal ini Gubernur DKI sebagai pembuat kebijakan perlu medapat perhatian dari masyarakat yang lebih luas. Tolong kembalikan fungsi jalan dan trotar seperti peruntukannya".(bas/abs/ote)