KONSTELASI politik di Sumatera Utara mulai memanas sejak PDI Perjuangan menugaskan mantan Gubernur Jakarta Djarot Syaiful Hidayat untuk berlaga di ajang Pilgub Sumatera Utara (Sumut) 2018 mendatang. Hanya saja penunjukan rekomendasi resmi Djarot sebagai Cagub di Sumut masih harus menunggu sampai dengan awal Januari mendatang.

Meski demikian, munculnya sosok Djarot disambut hangat oleh warga Sumut. Dia diharapkan bisa memberikan perubahan bagi kemajuan ekonomi dan percepatan infrastruktur di Sumut. Sangat beralasan memang penunjukan Djarot tersebut, sebab dari track rekord yang pernah dimiliki, Djarot pernah bersama-sama dengan Basuki Tjahaja Purnama dalam menata Ibukota Jakarta yang tadinya semrawut hingga tertib kembali. Berbagai kemajuan di bidang infrastruktur bisa dirasakan di era Djarot tersebut. Tentunya bekal dari pengalaman itu, Djarot diharapkan bisa menggerakan pembangunan infrastruktur yang selama ini tersendar sejak era periode gubernur sebelumnya.

Bisa dibilang Sumut ini menjadi pencetak rekor karena kepala daerahnya banyak yang masuk KPK. Tercatat ada dua mantan gubernur yaitu Syamsul Arifin yang kesandung korupsi penyalahgunaan APBD Kabupaten Lanbgkat tahun 2000-2007. Dia divonis bersalah tahun 2012. Berikutnya adalah Mantan Gubernur Gatot Pujo Nugroho yang kesandung korupsi dana bansos dan hibah, menyuap hakim dan panitera PTUN Medan, menyuap pimpinann dan anggota DPRD Sumut. Saat ini dia divonus bersalah tahun 2016 dan 207.

Selain gubernur ada pula sekitar 8 walikota dan Bupati yang kesandung Korupsi. Mereka adalah Mantan Walikota Medan Ramli, Mantan Waliukota Medan Rahudman Harahap, Mantan Bupati Nias Binahati B Baeha, mantan Bupati Nias Selatan Fuhuwusa Laia, Mantan Walikota Pematang Siantar Robert Edison Siahaan, Mantan Walikota Medan Abdilah, Mantan Bupati Tobasa Pandapotan Kasmin Simanjuntak, Mantan Bupati Batubara Ok Arya Zulkarnain. Dari data tersebut tercatat Medan menjadi penyumpang paling banyak kepala daerah yang masuk penjara akibat kasus korupsi.

Selain alasan punya track rekord yang bersih, Djarot adalah tipikal gubernur pekerja keras dan mau turun ke lapangan serta tidak terlalu suka berselfie ria di media sosial. Tipikal Djarot ini hampir mirip dengan Presiden Jokowi dan mantan Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Karakter Djarot yang tenang namun tegas diharapkan bisa menggerakan segenap aparat pemerintahan disana termasuk membenahi urusan birokrasi pemerintahan agar lebih transparan dan bebas korupsi. Maklumlah, pada era gubernur sebelumnya sempat dicokok KPK karena praktek korupsi yang merajalela di sana.

Dengan ketegasan dan pengalaman yang dimiliki tersebut Djarot diharapkan mampu membenahi dua masalah klasik di Sumut yaitu problem infrastruktur dan krisis listrik. Sumut yang berbatasan dengan Aceh, Riau dan Sumatera Barat serta memiliki 33 kabupaten ini tidak pernah beres untuk urusan infrastruktur. Akibatnya hilirisasi produk perkebunan yang menjadi sektor pendorong pertumbuhan ekonomi lokal di Sumut menjadi terhambat.

Buruknya kualitas jalan ini membuat biaya logistik di Sumut tergolong sangat tinggi. Bahkan di sana jalan rusak saja bisa mencapai 239 km. Hal ini membuat Sumut dijuluki sebagai kota dengan jalan rusak terpanjang di Sumatera. Tentu saja dengan kondisi jalan yang buruk menghambat iklim investasi di Sumut.

Kondisi jalan yang rusak itu semakin diperparah dengan belum terjalinya interkoneksi yang baik antar wilayah terutama di Pantai Barat Sumut. Di tempat tersebut belum ada jaringan interkoneksi antara jalan dan pengembangan mass rapid transportation yang mendukung pengembangan kawasan industri, perkebunan dan perkotaan juga masih belum optimal. Apalagi daerah itu juga sangat rawan terkena bencana.

Padahal, pembangunan jalan maupun perbaikan jalan di Sumut berpotensi meningkatkan ekonomi sebesar 0,45% per tahun di atas baseline dan memperluas penyerapan tenaga kerja sebesar 0,15%. Meningkatnya efisiensi perekonomian akibat baiknya infrastruktur jalan juga mendorong peningkatan ekspor sebesar 0,75% per tahun.

Kemudian untuk masalah ketersediaan listrik di Sumut juga masih belum optimal. Sumut merupakan provinsi dengan defisit listrik terbesar kedua setelah Lampung yang masih diikuti oleh kurang optimalnya keandalan listrik. Hal ini patut disayangkan mengingat listrik merupakan aspek yang sangat penting dalam mendorong peningkatan kualitas barang industri sehingga pada akhirnya dapat menjadi motor pertumbuhan ekonomi.

Padahal jika kebutuhan listrik bisa dipenuhi maka pertumbuhan ekonomi berpotensi meningkat sebesar 0,24% di atas baseline dan penyerapan tenaga kerja juga turut meningkat 0,12% per tahun. Adanya peningkatan produktivitas industri seiring dengan primanya infrastruktur pendukung juga menopang peningkatan kinerja ekspor sebesar 0,08% per tahun di atas baseline.

Bisa dibilang, ekonomi Sumut sangat tergantung dari produk komoditas dari sumber daya alam. Padahal di satu sisi, produk komoditas tersebut sangat rentan dengan gejolak harga yang fluktuatif sehingga harga komoditas menjadi lemah. Lebih dari 75% produk ekspor Sumut didominasi oleh produk berbasis sumber daya alam, sementara produk berbasis teknologi hanya sekitar 15%. Hal ini juga menggambarkan hilirisasi produk perkebunan berjalan lambat.

Demi percepatan hilirisasi itu, pemerintah sudah membangun KEK Sei Mangkei yang akan terintegrasi langsung dengan Pelabuhan Kualatanjung sehingga perekonomian Sumut diperkirakan dapat meningkat 0,85% per tahun dan penyerapan tenaga kerja sebesar 0,47%. Selain faktor di atas, kualitas sumber daya manusia dan kriminalitas juga masih menjadi kendala kririkal terhadap pertumbuhan ekonomi Sumut ke depan. Faktor-faktor ini perlu ditindaklanjuti sebagai langkah reformasi struktural yang penting untuk mengatasi hambatan ekonomi Sumut agar bisa bertransformasi menuju ekonomi yang lebih modern.

Bersinergi dengan Jokowi
Tentunya bila nanti Djarot menjadi Gubernur Sumut, maka dia bisa langsung bersinergi dengan Presiden Jokowi dalam melakukan percepatan infrastruktur di Sumut. Komunikasi yang sudah terjalin antara keduanya bakal menjadi modal utama bagi Djarot untuk menggedor pemerintah pusat dalam mengusulkan berbagai proyek infrastruktur agar menjadi proyek strategis nasional.

Tidak hanya itu saja, Djarot harus bisa mencari terobosan pendanaan untuk pembangunan infrastruktur dari berbagai sindikasi perbankan, perusahaan swasta maupun lembaga donor internasional. Hal itu harus dilakukan mengingat secara geografis Sumatera Utara memiliki posisi yang sangat strategis karena berada di jalur pelayaran internasional Selat Malaka yang dekat denga Singapura, Malaysia, dan Thailand. Dengan posisi yang strategis itu, provinsi Sumatera Utara bisa dikembangkan untuk hubungan internasional yang selanjutnya akan ikut menggerakkan perekonomian wilayah-wilayah lain di Pulau Sumatera.

Dengan potensi Sumut yang seperti itu, tidak heran jika kemudian Presiden Jokowi beberapa waktu lalu pernah menyebut bahwa kunci percepatan pembangunan ekonomi adalah pada penyediaan infrastruktur yang memadai mulai dari pelabuhan, bandara hingga jalan tol. Jokowi yakin kesiapan infrastruktur akan berdampak pada kecepatan pengembangan kawasan ekonomi khusus di Sei Mangkei maupun kawasan industri khusus lainnya yang sedang disiapkan sebagai mesin pertumbuhan ekonomi di Sumatera.

"Demikian pula dengan pembangunan infrastruktur transportasi bukan hanya akan mempermudah konektivitas antarwilayah di Sumut tapi juga bisa mendorong laju pertumbahan daerah agar lebih cepat lagi," ucap Jokowi.

Jokowi selalu mengingatkan agar pemerataan pembangunan antarwilayah di Sumatera Utara bisa betul-betul dilakukan. Duet Djarot dan Jokowi dalam percepatan pembangunan infrastruktur di Sumut sangat diharapkan agar potensi ekonomi di semua wilayah mulai dari pesisir timur, tengah, sampai barat bisa digerakkan maksimal. Terlebih lagi Sumut memiliki danau toba yang harus digarap secara serius sebagai kawasan destinasi wisata.

Pengembangan sektor pariwisata ini perlu didukung bukan hanya oleh kesiapan akses transportasi seperti bandara dan jalan, tetapi perlu juga dilakukan penataan kawasan, pembangunan infraktruktur penunjang seperti hotel, restoran. Selain itu, memperbanyak atraksi wisata serta peningkatan kemampuan SDM dan tidak kalah pentingnya penyiapan-penyiapan untuk budaya. Jadi seperti apa duet tersebut? Kita nantikan saja pengumuman resmi definitif dari PDI Perjuangan pada Januari mendatang.