Hal yang paling dikhawatirkan dari penataan di Tanah Abang ala Anies-Sandi adalah tuntutan yang sama dari para PKL di wilayah lain, berjualan di jalanan. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)

Jakarta, CNN Indonesia -- Penataan pedagang kaki lima (PKL) oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di sebagian ruas Jalan Jatibaru Raya dinilai hanya menjadi 'bom waktu' bagi penataan PKL di wilayah lain. Hal itu disampaikan Ketua Fraksi PDIP di DPRD DKI, Gembong Warsono.

"Saya sampaikan bahwa ini bom waktu. Bom waktu yang nanti akan berakibat hal-hal yang tidak baik dalam konteks penanganan PKL di DKI Jakarta," kata Gembong kepada CNNIndonesia.com, Selasa (26/12).

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno sejak Jumat (22/12) mempersilakan PKL berjualan di salah satu ruas Jalan Jatibaru Raya, tepatnya di depan Stasiun Tanah Abang, Jakarta.

Para PKL dibekali tenda kecil berukuran 2x2 meter. Sekitar 400 tenda yang disiapkan Pemprov, terdiri dari tenda dagangan kuliner sebanyak 115 buah dan tenda dagangan nonkuliner sebanyak 265 buah.

Gembong mengatakan, keberadaan PKL bukan hanya di Tanah Abang. Menurut dia, hal yang paling dikhawatirkan dari penataan di Tanah Abang ala Anies-Sandi adalah tuntutan yang sama dari para PKL di wilayah lain, yakni berjualan di jalanan.

"Nanti misalkan bahasanya orang (PKL) Jakarta Timur, apa istimewanya PKL di Tanah Abang? Kenapa di Jakarta Timur tidak bisa dilakukan hal yang sama? Kan, begitu," tuturnya.

Politikus PDIP itu menilai, penataan PKL yang dilakukan Anies-Sandi di kawasan Tanah Abang sekadar memenuhi janji saat kampanye Pilgub DKI Jakarta lalu. Anies-Sandi merupakan pasangan yang diusung Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

"Ya, ini kan sebetulnya hanya sekedar memenuhi janji-janji dia ketika kampanye kemarin. Tapi memenuhi janji itu mengakibatkan pelanggaran terhadap aturan-aturan yang ada di DKI Jakarta. Itu sebenarnya tidak diperkenankan," ujarnya.



Lebih lanjut, Gembong menyebut, DPRD bakal meminta penjelasan Anies-Sandi soal penataan PKL di Tanah Abang yang dinilai serampangan tanpa pembahasan secara komprehensif. Seharusnya, menurut Gembong, Anies-Sandi melihat kebijakan pendahulunya agar tercipta kesinambungan membangun Jakarta.
"Sudah, nanti pasti DPRD akan melakukan itu," kata dia.

Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio turut mengkritisi langkah Anies-Sandi menyediakan tempat PKL berjualan di salah satu ruas Jalan Jatibaru Raya. Agus menyebut tempat pedagang bukan di jalan.

"Trotoar dibangun untuk pejalan kaki, bukan pedagang. Pedagang ada tempatnya. Namanya pasar. Itu saja," kata Agus.

Sandiaga menyebut kebijakan Pemprov DKI di Tanah Abang masih dalam tahap awal dan akan dievaluasi, sehingga menurutnya masih terlalu dini jika divonis gagal. Dia meminta publik bersabar, sambil melihat perkembangan atas terobosan tersebut.

Menurut dia, penataan PKL di wilayah lain juga akan melihat evaluasi penataan PKL di depan Stasiun Tanah Abang. "Kita lihat satu-satu. Kita evaluasi jangan dipukul rata semuanya," tuturnya.

Pendirian tenda dan penutupan ruas jalan itu adalah bagian dari rencana pelaksanaan penataan kawasan Tanah Abang tahap I yang dicanangkan Pemprov DKI Jakarta. Pelaksanaan fungsi jalan dan penutupan jalan di depan Stasiun Tanah Abang itu berlaku setiap hari pukul 08.00-18.00 WIB. (pmg)