Dilansir dari Koran-Jakarta, sejumlah kalangan mengingatkan Indonesia akan sulit lolos dari ancaman stagnasi pertumbuhan dan pelemahan ekonomi nasional apabila pemerintah tidak mau mengakui masalah mendasar dan fundamental, yakni negara kehabisan dana untuk membiayai pertumbuhan.

Direktur Pusar Studi Masyarakat, Irsyad Ade Irawan, mengemukakan selama ini pemerintah selalu memacu konsumsi sebagai motor pertumbuhan, namun mengabaikan peningkatan produktivitas nasional. Padahal, konsumsi itu sebagian besar berasal dari impor yang juga dibiayai dari utang.



“Akhirnya, Indonesia kehabisan uang karena kita pesta pora untuk konsumsi. Uang dari hasil pinjaman luar negeri habis hanya untuk konsumsi dan properti yang tidak produktif. Nggak masuk akal, Jakarta punya lebih dari 100 mal. Tidak mungkin diberi kredit kalau tidak atas petunjuk penguasa,” papar dia ketika dihubungi, Rabu (22/11).

Akibatnya, lanjut Irsyad, pertumbuhan yang dihasilkan tidak berkualitas dan tidak berkelanjutan. Makanya, tidak mengherankan jika negara berpenduduk hampir 260 juta jiwa ini sulit menaikkan pendapatan per kapita dari level 3.600 dollar AS.



“Pertumbuhan juga susah beranjak dari level lima persen. Itu pun sekitar 3,5 persen dari konsumsi, dari inflasi. Kita terancam stagnasi akibat pertumbuhan tidak berkualitas selama ini,” tukas dia.

Meski begitu, Irsyad optimistis menjelang Pilpres 2019, Presiden Joko Widodo masih punya kesempatan untuk memperbaikinya. “Selama tiga tahun terakhir ini kan sudah terlihat apa yang tidak bisa diteruskan, yang tidak menghasilkan pertumbuhan berkualitas.”

Irsyad mengharapkan pemerintah lebih serius menggali sumber pendapatan dari dalam negeri, seperti hak tagih utang Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). “Kalau hak tagih tidak dilakukan, bagaimana kita mau selesaikan masalah akut, utang di atas utang.”



Dia menambahkan, untuk membayar bunga utang lama saja pemerintah tidak punya uang, harus menerbitkan surat utang baru.

“Kalau obligasi rekap eks BLBI yang sudah jadi surat utang atau marketable securities tidak dimoratorium minimal lima tahun, tidak mungkin kita punya modal untuk pertumbuhan berkualitas. Kita tidak akan bisa keluar dari gali lubang tutup lubang, debt trap,” tegas Irsyad.

Perekonomian Nasional Akan Masuk ke Debt Trap

Secara terpisah, ekonom Universitas Padjadjaran, Ina Primiana, mengatakan pemerintah harus membenahi struktur anggaran dengan lebih mengandalkan pendapatan dalam negeri dibandingkan selalu bergantung pada utang.

Untuk itu, dari perencanaan pemerintah harus memprioritaskan program yang bisa memberikan dampak perekonomian yang lebih besar. Dengan demikian, anggaran yang sudah dialokasikan berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.



“Mesti disadari bahwa perekonomian nasional bakal masuk dalam debt trap (jebakan hutang). Selain itu, Indonesia juga masuk dalam jebakan negara berpendapatan menengah. Ini terjadi karena perencanaan pembangunan tak berjalan beriringan,” kata Ina.

Ironisnya, lanjut dia, sampai saat ini pemerintah belum menentukan hal yang sangat penting, yakni arah pembangunan. Dia mencontohkan apabila Indonesia mengarahkan pembangunan menjadi negara industri maka semua semestinya ke arah sana.



“Sekarang kawasan industri di mana, pelabuhan di mana. Masing-masing berjalan sendiri-sendiri, nggak saling tahu, itu yang terjadi saat ini. Akhirnya biaya-biaya keluar, tapi nggak menghasilkan apa-apa,” ungkap dia.

bangkrut