SEBANYAK 52 persen publik menginginkan Joko Widodo menjadi presiden sebanyak 2 periode. Sedangkan sisanya sebanyak 26,5 persen tidak menginginkan kembali Jokowi sebagai presiden dan 21,1 persen tidak menjawab.

Survey yang diadakan oleh PolMarkIndonesia yang dimiliki oleh Eep Syaefullah Fatah itu menyebut tingkat elektabilitas yang tinggi tersebut menjadi bukti kinerja dan kepemimpinan Jokowi yang merakyat. Bahkan tingkat kepuasan untuk Presiden Jokowi mencapai 75,8 persen.
Tingkat kepuasan yang tinggi itu terlihat dari pembangunan infrastruktur yang sanngat cepat sekitar 51,8 persen, warga menjadi lebih sejahtera 7,1 persen, layanan kesehatan lebih baik dan terjangkau sebanyak 6,3 persen, korupsi berkurang 6,2 perrsen dan banyak indikator lainnya.

Di bagian lain, hasil survey Polmark juga menyebut jika pilihan presiden dilakukan hari ini maka Joko Widodo terpilih 2 periode dengan 50,2 persen. Sedangkan Prabowo meraih 22 persen. Nah yang menarik dalam survey itu adalah Anies Baswedan meraih peringkat dua dengan 4,5 persen di bawah Agus Harimurti Yudhoyono dengan 4,8 persen yang berada di posisi pertama sebagai sosok yang berpasangan dengan Presiden Jokowi. Berturut-turut dibawahnya ada nama Gatot Nurmantyo, Hary Tanoesudibjo, Megawati Soekarnoputri, Jusuf Kalla, Chairul Tanjung hingga Mahfud MD.

Bagi Eeep, yang dikenal sebagai konsultan politik berbau SARA, merujuk pada tragedi drama di Pilgub Jakarta kemarin, survey yang dilakukan oleh Polmark tersebut dimaksudkan untuk mengukur kekuatan lawan yaitu Jokowi. Dan ternyata setelah melihat hasilnya, Jokowi masih terlalu perkasa untuk dikalahkan. Nyali Eep langsung ciut. Dia kembali berpikir ulang jika berhadapan langsung dengan Jokowi maka pasti akan kalah telak. Eep bakal kedodoran dan ngos-ngosan jika ingin mengalahkan Jokowi. Karena itu dia lebih memilih opsi lain dengan berjalan bersama lagi dengan Jokowi di Pilpres 2019 mendatang. Dengan begitu Eep tetap menang dan tidak terlalu kedodoran.

Hanya saja ada yang menarik dalam survey itu, adalah agenda terselubung Eep yang memunculkan sosok Anies Baswedan, Gubernur Jakarta yang baru naik tahta setelah dipecat jadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di era Presiden Jokowi. Bahkan semakin aneh dalam survey itu juga dibuat analisa kecil-kecilan Jokowi berpasangan dengan Prabowo yang meraih 14,1 persen, dan Jokowi berpasangan dengan Anies Baswedan 11,0 persen dan Jokowi dan Gatot Nurmantyo 10,9 persen. Munculnya sosok Anies karena Eep melihat elektabilitas Anies yang mulai meningkat.

Makanya dia mencoba membuat analisa kecil-kecilan bin ngawur. Jelas-jelas Jokowi dan Prabowo tidak bisa dipasangkan karena keduanya bakal bertarung di Pilpres 2019 mendatang. Terlihat sekali bagaimana Eep berusaha untuk mengatrol dua sosok yang kini dibelanya itu yaitu Prabowo dan Anies Baswedan. Eep juga tidak mau ambil pusing bahwa apa yang disodorkannya itu pasti pas dan cocok. Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Gatot Nurmantyo terlihat masih malu-malu untuk maju sebagai calon wakil presiden.

Eeep sadar bahwa pemenang Pilpres 2019 nanti, bakal memegang tampuk tertinggi kekuasaan di Republik ini selama 15 tahun. Asumsinya adalah dengan menjadi wakil presiden 5 tahun, dan presiden 10 tahun dengan dua periode kekuasaan. Karena itu dia berprinsip bagaimana caranya agar kedua sosok yang kini dibelanya habis-habisan tersebut yaitu Anies dan Prabowo bisa meraih kekuasaan yang paripurna.

Gemar Bikin Tim Kajian Tapi Kerja Nggak Ada

Tapi publik tentunya masih belum lupa tentang kinerja Anies. publik juga masih ingat bagaimana ketidakbecusan Anies saat menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sehingga membuat dirinya dipecat oleh Presiden Jokowi. Kenapa? Karena kerjanya rapat terus. Punya tim yang luar biasa besar, dengan banyak staff ahli namun programnya tidak ada yang jalan

Bahkan staff ahli itu juga menimbulkan konflik dengan pegawai di lingkungan Kemendikbud sendiri. Anggaran yang dikucurkan untuk membayar para staff ahli itu sudah sangat besar sehingga berpotensi menimbulkan pembengkakan anggaran namun hasil dari kerja staff ahli sangat tidak terlihat. Bahkan program Kartu Indonesia Pintar (KIP) menjadi amburadul. Distribusi dan pengawasannya tidak jelas sehingga banyak KIP yang disalahgunakan.

Jadi bisa dibilang Anies kerjaannya hanya rapat tok, mengkaji sana sini tidak jelas sehingga tidak cocok bila bekerja di jabatan pemerintahan yang harus menjalankan kerja program ke masyarakat. Makannya Anies hanya cocok menjadi akademisi. Atau bahkan seorang juru bicara. Dia sangat pintar bermain wacana dan opini di masyarakat yang kerjaannya hanya ngomong sana-sini.

Makanya saat menjadi Gubernur DKI Jakarta, Anies kembali mengulang kebiasaan itu dengan membentuk Tim Gabungan Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) DKI Jakarta. Konon dana puluhan miliar tersedot untuk merekrut para staff ahli bentukan gubernur tersebut termasuk menempatkan beberapa kader Gerindra di dalamnya. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo pun langsung menyetop tindakan Gubernur Anies tersebut karena berpotensi terjadi tindak pemborosan anggaran.

Tjahjo bahkan sudah mencium bahwa TGUPP ini nasibnya bakal sama dengan bentukan tim Anies kala masih menjadi menteri waktu itu. Jadi tim ini nanti hanya kebanyakan mengkaji sana sini tapi aksi kerja sama sekali tidak ada alias nol besar. Hanya saja bedanya jika tim di kementerian tersebut tidak ada yang mengawasi, dan kalau sekarang TGUPP diawasi langsung oleh DPRD DKI Jakarta.

Nah, Anies yang baru seumur jagung menjadi Gubernur Jakarta juga tidak terlihat hasil kinerja nyatanya setidaknya dalam masa 100 hari kerja tersebut atau sekitar 45 hari kerja. Belum apa-apa sudah banyak ditemukan oknum-oknum jual nama tim sinkronisasi/tim gubernur kepada SKPD-UKPD dan BUMD untuk kepentingan bisnis keuntungan pribadinya. Seperti ditemukan di BPRD, Dinas Perhubungan, Dinas UMKM, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup yang dilakukan oleh Anggawira atas nama tim gubernur.

Anggawira yang berlatar belakang bisnis merupakan anggota HIPMI dan sekarang menjabat sebagai Ketua Gerindra Bekasi yang akan maju dalam Pilwalkot 2018 nanti juga merupakan tim sukses Anies-Sandi yang total mendukung kampanye kemarin. Jelas sekali terlihat masuknya nama Anggawira dalam tim gubernur tersebut dimaksudkan untuk secepatnya mencari proyek setoran untuk menjadi amunisi buat Pilpres 2019 nanti. Makanya SKPD pun jadi berantakan dan tidak jelas arahnya mau kemana.

Kemudian program penataan Tanah Abang yang malah makin semrawut dengan mengijinkan pedagang untuk berjualan di salah satu sisi jalan. Sementara akses untuk kendaraan pribadi, dialihkan ke underpass Tanah Abang. Praktis hanya ada bis TransJakarta yang wara-wiri sampai di depan pasar tanah abang tersebut. Kebijakan Gubernur Anies itu membuat pedagang pasar Blog G yang memiliki lapak di atas menjadi tidak laku. Bahkan mereka juga berencana untuk turun ke jalan meramaikan lapak jalanan tersebut.

Di satu sisi, kebijakan Anies itu juga membuat preman makin leluasa untuk memalak para pedagang yang berjualan di jalan raya tersebut. Disinilah terlihat bagaimana semakin tidak benernya Gubernur Anies ini dalam menghasilkan keputusan. Sama sekali tidak ada terobosan yang berarti. Bahkan kebijakan membolehkan pedagang berjualan di jalan raya tanah Abang itu juga disorot para pengamat kebijakan tata kota. Mereka menyebut harusnya tempat untuk pedestrian adalah buat pejalan kaki bukan buat berdagang. Dan kalaupun untuk berdagang bukan yang sifatnya permanen. Lha ini malah menyediakan dan memasang tenda untuk pedagang. Seolah menyambut mereka dengan penuh suka cita. Makanya ini akan mengundang lebih banyak pedagang lain untuk membuka lapak di jalanan tersebut.

Belum lagi soal APBD yang terus disorot ditambah lagi kelakuan Wakil Gubernur Sandiaga Uno yang punya kelakuan aneh seperti mengoleskan lipglos saat menemani Anies wawancara doorstop dengan wartawan beberapa waktu lalu dan komentar-komentarnya tidak cerdas soal program OKE-OCE yang menyebut bahwa dia merasa tidak pernah mengeluarkan pernyataan akan memberikan modal buat warga berusaha di sektor UKM melainkan hanya memfasilitasi kepada akses permodalan saja. Tentu ini membuat Gubernur Anies makin pusing kepala.

Gubernur Anies sudah mulai terlihat tidak harmonis dengan Gerindra, dan Wakil Gubernur Sandiaga. Dan inilah tanda-tanda kalau sesungguhnya Anies seperti mau berkhianat yang memang menjadi karakter aslinya tersebut. Tentu masih ingat bagaimana saat masa konvensi Capres Demokrat Anies sempat menyebut bahwa blusukan Jokowi hanya pencitraan semata namun setelah kalah, Anies berbalik dengan menjadi pendukung Jokowi.

Bahkan dulu Anies juga sempat mengejek Prabowo saat jaman kampanye hitam, tapi pas Prabowo mengusungnya menjadi gubernur, Anies memuji setinggi langit. Dan itulah karakter yang sebenarnya tersebut. Tentunya track record yang tidak baik tersebut akan diingat oleh Jokowi, terlebih Anies pernah menjadi bawahannya tersebut.

Dan Jokowi memiliki hak prerogatif penuh untuk menunjuk siapa yang lebih pantas menjadi wakilnya tersebut. Tentu dia pasti memiliki banyak informasi tentang Anies, sehingga Jokowi akan lebih memilih sosok alternatif lainnya. Jokowi pasti memiliki orang yang kredibel, bisa bekerja keras 24 jam sehari, 7 hari dalam sepekan, tidak melulu melakukan pencitraan ke publik, dan tidak terlalu bernafsu untuk tampil di depan dan menjadi sosok penyeimbang dan memiliki kemampuan administratif yang baik seperti melakukan monitoring dan evaluas saat menjadi pendampingnya tersebut. Sosok yang dimiliki oleh Wapres Jusuf Kalla besar kemungkinan akan sangat dibutuhkan. Jusuf Kalla adalah tipe pemimpin yang mampu berpikir cepat, taktis dan menghasilkan keputusan yang tepat. Sosoknya juga tidak terlalu banyak bicara dan mampu mengimbangi Jokowi yang tipikal pekerja.

Secara kualitatif, Anies sangat jauh bila dibandingkan dengan Jusuf Kalla. Makanya sangat tidak cocok bila kemudian Eep memaksakan diri untuk mengawinkan dengan Jokowi sebagai cawapres di 2019. Sama seperti air dan minyak yang tidak mungkin bersatu. Bisa dibayangkan nanti bagaimana saat Anies menjadi wapres, kantor Wapres akan berisi staf ahli semua yang kerjaannya hanya rapat, rapat dan rapat. Mengkaji ini itu dan banyak lagi lainnya. Tapi lupa untuk monitoring, lupa untuk mengawasi, sampai lupa mengambil keputusan yang cepat dan taktis sehingga membuat program kinerja pemerintah bisa berjalan dengan tepat waktu.

Jadi figure yang sebenarnya cocok menjadi pendamping Jokowi sebagai cawapres nanti adalah sosok yang lebih cerdas dari Jusuf Kalla atau minimal setara dan tidak punya kecenderungan selalu ingin tampil di publik. Karakter seperti ini tidak cocok bagi Anies yang selalu mencari panggung untuk pencitraan, untuk tampil dan selalu berusaha meraih simpati rakyat di depan tapi aksi kerja nyata sama sekali tidak ada. Akan lebih baik mencari sosok lain toh waktunya juga masih panjang daripada memaksakan diri mengajukan Anies sebagai cawapres hanya karena dia memiliki faktor elektablitas yang tinggi. Jangan kesusu!