Jakarta- Kongres Amerika Serikat (AS) menyetujui usulan reformasi pajak yang disampaikan Presiden Donald Trump. Banyak warga AS menolak reformasi ini.

Salah satunya terlihat dari poling yang dilakukan Reuters. Sebanyak 52% warga AS yang ikut poling menyatakan tidak setuju, hanya 27% yang setuju dan sisanya tidak berkomentar.

Sebab, banyak pihak menilai reformasi pajak ini hanya akan menguntungkan perusahaan-perusahaan raksasa dan orang-orang kaya AS saja.

Lalu, apa saja imbasnya ke ekonomi AS setelah adanya reformasi pajak usulan Partai Republik ini?

Seperti dikutip dari BBC, Kamis (21/12/2017), dalam beberapa tahun ke depan masyarakat AS akan menikmati pajak yang lebih rendah, mulai dari korporasi besar hingga ke masing-masing individu.

Namun pajak rendah ini tidak akan bertahan lama. Sebab, dalam aturan baru itu ada beberapa pajak yang punya tanggal kedaluwarsa, terutama pajak-pajak individu yang berakhir pada 2025.

Tax Policy Center AS memprediksi pada 2027, aturan pajak akan berubah lagi. Sehingga 53% pembayar pajak di AS harus membayar pajak lebih tinggi lagi, terutama para individu tadi.

Selain itu, pajak yang rendah berarti pemasukan negara juga berkurang. Akibatnya, diprediksi utang Paman Sam akan bertambah hingga US$ 1,5 triliun (Rp 20.250 triliun) dalam satu dekade ke depan.

Saat ini utang AS sudah mencapai US$ 20 triliun (Rp 270.000 triliun). Maka jika digabungkan bisa bengkak menjadi US$ 21,5 triliun (Rp 290.250 triliun).

Padahal pada masa kampanye, Trump berjanji akan mengurangi utang pemerintah. Pihak Partai Republik berdalih pemangkasan pajak ini akan menggenjot pertumbuhan ekonomi. (ang/hns)

detik.com

prediksi dibuat oleh "pusat kebijakan pajak as", jadi bisa dibilang cukup valid.

walaupun konteks nya dlm negeri as, namun dampak kebijakan ini mampu mempengaruhi politik multilateral as, termasuk di dalamnya politik bilateral as dg Indonesia.