Salam sejahtera untuk kita semua, semoga kita selalu berbahagia...

Ane mau share tulisan hasil diskusi sma temen ane.... Mumpung isu nya masih hangat di bicarakan dikancah internasional gan-sist.

Palestina Dalam Hubungan Internasional


Palestina sebagai sebuah negara yang berbentuk Republik Parlementer merupakan salah satu Negara yang berusaha untuk menjadi anggota PBB. Berbeda dengan kebanyakan negara di dunia yang mengumumkan kemerdekaannya setelah memperoleh Konsesi Politik dari negara penjajah, Palestina mengumumkan eksistensinya bukan karena mendapat konsesi politik dari negara lain, melainkan untuk mengikat empat juta kelompok etnis dalam satu wadah, yaitu negara Palestina. Dalam pengumuman itu ditetapkan pula bahwa Yerusalem Timur (akan) dijadikan ibu kota negara.
Berdirinya negara Palestina didorong oleh keinginan untuk menyatukan penduduk Palestina yang terdiri dari beraneka ragam etnis. Pengumuman berdirinya negara ini dilakukan oleh Ketua Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), Yasser Arafat yang kemudian menjadi Presiden Palestina, dari pusat pemerintahan di pengasingan, di Aljiria, Aljazair. Dari segi hukum interansional, eksistensi negara ini rapuh karena selain tidak diakui sebagian negara anggota Dewan Keamanan PBB, juga akibat wilayah geografi yang masih belum begitu jelas.
Sebaliknya, lembaga internasional turut memberi dukungan kepada Palestina. Sekretaris Jenderal PBB mengundang Yasser Arafat untuk menyampaikan pidatonya dalam sidang di New York pada Desember 1988. Namun Pemerintah Amerika Serikat menolak memberikan visa masuk kepada Arafat, sehingga tempat sidang pun di pindahkan ke Jenewa. Dalam pidatonya, Arafat menegaskan bahwa PLO ingin menjalin kontak langsung dengan Amerika. Namun karena lobi Yahudi Amerika yang kuat, Palestina gagal memperoleh pengakuan dari Amerika.
Namun demikian, dengan segala keterbatasannya Palestina sebagai negara yang ingin berdaulat tetap melaksanakan hubungan- hubungan diplomasi. Sebelum kita melihat bagaimana dan apa hubungan yang dibangun oleh negara Palestine baiknya memahami peranan organisasi Internasional.
Peranan organisasi internasional ditujukan pada kontribusi organisasi di dalam peraturan yang lebih luas selain daripada pemecah masalah.


Peranan organisasi internaional dapat dibagi ke dalam tiga kategori, yaitu:
1. Organisasi internasional sebagai legitimasi kolektif bagi aktivitas-aktivitas organisasi dan atau anggota secara individual.
2. Organisasi internasional sebagai penentu agenda internasional.
3. Organisasi internasional sebagai wadah atau instrumen bagi koalisi antar anggota atau koordinasi kebijakan antar pemerintah sebagai mekanisme untuk menentukan karakter dan struktur kekuasaan global.
Diplomasi yang dilakukan Palestina melalui parliamentary diplomacy, yaitu sebuah
bentuk konferensi diplomasi yang menekankan upaya persetujuan melalui asas mayoritas di
dalam lembaga internasional. Diplomasi Palestina untuk mendapatkan keanggotaan sebagai
negara pengamat non anggota dilakukan melalui lobi atau diplomasi dalam sidang PBB Majelis Umum PBB. Keyakinan itu disampaikan Abbas dalam pidatonya di hadapan Sidang ke-67 Majelis Umum Perserikatan Bangsa- Bangsa. Berbicara pada hari ketiga debat umum, Pemimpin Otoritas Palestina ini kembali menegas kan tekadnya meraih keanggotaan penuh Palestina di PBB. Ia mengaku sudah melakukan konsultasi intesif dengan negara – negara anggota dan organisasi regional untuk meraih dukungan. Langkah konsultasi itu rupanya tak sia- sia.
Setidaknya dukungan secara terang- terangan diberikan sejumlah negara di Timur Tengah. Berbicara di hari terakhir debat umum, Menteri Luar Negeri Oman, Yusuf bin Alawi bin Abdullah, menegaskan dukungan pemerintahnya agar Palestina dapat menjadS E N S O Regara non- anggota PBB. "Kami berharap hal ini membawa tahapan baru perundingan Palestina - Israel yang dapat secara positif memberi sumbangan penyelesaian masalah.
Sikap serupa juga sudah disampaikan pemimpin baru Mesir di hari pertama Debat Umum. Dalam pidatonya, Presiden Mohamed Moursi menyerukan agar masyarakat internasional mendukung upaya Palestina untuk memperoleh pengakuan PBB. "Saya menyerukan kepada Anda semua untuk memberi dukungan penuh kepada rakyat Palestina dalam upaya mereka memperoleh kembali hak penuh dan sah sebagai bangsa yang berjuang meraih kemerdekaan dan membangun negara merdeka. Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa - Bangsa 29 November 2012 di New York Amerika Serikat memberikan kenaikan status Palestina, dari sekedar “entitas pengamat” menjadi “negara pengamat non anggota”.
Meski telah diakui sebagai entitas negara, Palestina belum menjadi negara anggota PBB. Dalam sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa - bangsa tersebut sebanyak 138 negara memberikan dukungan untuk Palestina , 9 menolak, dan 41 abstain. Para pionir pendukung rancangan resolusi itu ada 70 negara. Mereka antara lain Cina, Aljazair, Angola, Brasil, Kuba, Yordania, Kenya, Nigeria, Pakistan, Peru, Qatar, Senegal, Afrika Selatan, Tajikistan, Venezuela, dan Zimbabwe. Peta kekuatan itu setidaknya menggambarkan keberhasilan diplomasi yang dipimpin Presiden Otoritas Palestina, Mahmoud Abbas.
Kondisi hari ini, pasca pernyataan Donald Trump terkait pengakuan Yerusalem sebagai ibukota Israel, ratusan warga Palestina Demo di seluruh wilayah Palestina. Seperti yang dikatakan oleh Zuhair Alshun, Duta Besar Otoritas Palestina. Termasuk Indonesia dengan PPIP nya dan Presiden Jokowi mengajak negara- negara menolak atas pengakuan sepihak dari Presiden AS.

Pengakuan Donald Trump terhadap Yerusalem Sebagai Ibukota Israel Menurut Perspektif Ekonomi Politik



Pengakuan Presiden Amerikat Serikat, Donald Trump, yang mengakui bahwa Yerusalem sebagai ibu kota Israel menjadi fenomena kontroversial. Pengumuman Trump ini sekaligus menandai langkah awal Kedutaan Besar Amerika Serikat dari Tel Aviv ke Yerusalem (dilansir dari liputan6.com). Keputusan Trump yang resmi diumumkan pada hari kamis, 7 Desember 2017 menuai kontroversi baik dari dalam maupun luar negeri. Dalam pengumumannya Trump menyampaikan alasan yang tepat untuk mengakui Yerussalem ibu kota Israel. Berikut kutipannya:
"Hari ini, akhirnya kita mengakui hal yang jelas: bahwa Yerusalem adalah ibu kota Israel. Ini tidak lebih dari sekadar pengakuan akan realitas. Ini juga hal yang tepat untuk dilakukan. Ini hal yang harus dilakukan," ujar Trump saat berpidato di Diplomatic Reception Room, Gedung Putih, seperti dikutip dari nytimes.com, Kamis (7/12/2017).
Pasalnya selama tujuh dekade, AS bersama dengan hampir seluruh negara lainnya di dunia, menolak mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel sejak negara itu mendeklarasikan pendiriannya pada 1948. Sementara, menurut Trump, kebijakan penolakan tersebut membawa seluruh pihak "tidak mendekati kesepakatan damai antara Israel-Palestina".
"Akan menjadi kebodohan untuk mengasumsikan bahwa mengulang formula yang sama persis sekarang akan menghasilkan kesimpulan yang berbeda atau lebih baik," ungkap Presiden ke-45 AS tersebut.
Pengakuan terhadap Yerusalem, menurut Trump, adalah "sebuah langkah terlambat untuk memajukan proses perdamaian".


Akibat dari statmen yang dilontarkan oleh Donal Trump menuai kritik dari negara- negara Dunia. Pertama, Pemimpin Iran Ayatollah Ali Khamenei.
“AS mengklaim bahwa sebenarnya ingin mengakui (Yerusalem) sebagai ibu kota palestina karena mereka payah dan gagal. Palestina akan bebas dan Rakyatnya akan jadi pemenang”.
Raja Arab Saudi Salman Bin Abdul Aziz.
“Langkah berbahaya seperti itu akan menyulut reaksi dari muslim di seluruh dunia, karena status spesial Yerusalem dan Masjidil Aqso”.
Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan
“Bapak Presiden Trump, Yerusalem adalah sebuah ‘garis batas’ bagi muslim (pengakuan) ini bisa membuat kami memutus hubungan diplomasi dengan Israel”.
Presiden Republik Indonesia Joko Widodo
“Indonesia mengecam keras pengakuan sepihak AS terhadap Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan meminta AS mempertimbangkan kembali keputusan tersebut” dilansir dari tribunnews.com
Selain kecaman- kecaman dari negara- negara dunia, aksi- aksi pun dilakukan diberbagai negara. Seperti halnya Indonesia. Umat Islam mengecam keras atas apa yang dilakukan Presiden AS.
Jika fenomena ini banyak yang mengkaitkan dengan kedatangan akhir zaman, menurut saya sah saja, karena masing- masing madzhab mempunyai penafsiran mengenai akhir zaman. Pada kesempatan kali saya ingin mencoba menelisik dari sudut pandang ekonomi politik.
Martin Stanilad (1985) menjelaskan dalam bukunya What is political Economi? Bahwa ekonomi politik yaitu yang mengacu pada masalah dasar dalam teori sosial : hubungan antara politik dan ekonomi. Kondisi yang terjadi hari ini di era persaingan dagang yang sangat bebas, Amerika mengalami krisis. Upaya menjaga keseimbangan ekonomi adalah dengan mencari lahan yang baru (teritori) yang bisa menjadi lahan konflik baru. Berikut adalah faktor- faktornya:
1. Nilai Tukar Dolar
Dengan mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel adalah dengan harapan salah satunya menaikan kurs dolar. Jika adanya diplomasi dari negara- negara Timur Tengah, Kemungkinan besar terjadi Amerika meminta menaikan kurs Dolar dari penjualan Minyak.
2. Anggaran Pertahanan
Ketika mulai kisruh terjadi, Amerika selaku produsen senjata bisa menjual persenjataanya. Untuk menjaga stabilitas ekonomi AS.
3. Menyangkal Bersekutu dengan Rusia
Momentum pengakuan negara Amerika terhadap Yerusalem sebagai ibu kota Israel menunjukan kepada dunia bahwa Amerika tidak bersekutu dengan Rusia.




Sekian gan-sist semoga bermanfaat...