Beritajowo.com // jakarta - Penyelesaian kasus hak asasi manusia di Papua oleh Pemerintahan Presiden Joko Widodo terkesan lemah. Demikian disampaikan oleh tokoh masyarakat Papua, John Jonga
John menilai pemerintah justru lebih cepat dalam merespons pernyataan sepihak Presiden Donald Trump yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel serta memberikan dukungan untuk kemerdekaan Palestina.

Namun, penanganan kasus HAM di Papua justru dikesampingkan oleh pemerintah.

"Papua tidak lebih penting daripada Palestina," kata John saat Seminar Nasional Tiga Tahun Pemerintahan Jokowi-JK untuk Papua di Gedung Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Jakarta, kemarin.

Tim penanganan kasus HAM Papua yang dibentuk pemerintah, menurutnya belum beraksi dan melakukan gerakan nyata untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM di Papua.

"Aksi dan gerakannya khayal, tidak ada apa-apa, apa yang mau diharapakan untuk penegakkan hukum," ucapnya.

John juga menyinggung kinerja Kejaksaan Agung dan Komnas HAM yang diberi amanat untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM di Papua namun terkesan lambat. Pasalnya, kata John, di masa pemerintahan Jokowi tidak ada satu pun kasus pelanggaran HAM di Papua yang bisa diselesaikan.
https://beritajowo.com/news/detail/2...okus-Palestina


lepaskan papua sebagai gantinya palestina gabung indo..
kita lihat siapa untung siapa yang rugi