Jayapura, Jubi - Legislator Papua, Emus Gwijangge menilai, sikap berbeda yang ditunjukkan pemerintah Indonesia dalam konflik Palestina dan penyelesaian masalah Papua, merusak citranya sendiri di mata dunia.

Anggota Komisi I DPR Papua, komisi bidang pemerintahan, hubungan luar negeri, politik, hukum dan HAM itu mengatakan, tanpa disadari sikap pemerintah Indonesia dalam konflik Palestina dengan Israel, dan penyelesaian masalah Papua, menunjukkan, kalau juga Indonesia adalah negara yang selalu mencampuri urusan negara lain.

"Dalam forum internasional, terutama forum PBB, delegasi Indonesia selalu menyebut negara yang mengangkat masalah Papua, terutama negara Pasifik, mencampuri urusan dalam negeri, negara lain. Pemerintah Indonesia tidak menyadari kalau mereka juga ikut campur urusan negara lain. Ini sama saja tunjuk diri sendiri," kata Emus ketika menghubungi Jubi, Senin (18/12/2017).

Menurutnya, jika pemerintah Indonesia ingin menjaga citra mereka di mata dunia, mestinya bijak menyikapi ketika negara lain mengangkat penyelesaian masalah Papua dalam forum internasional. Tidak menyebut negara lain ingin mencampuri urusan dalam negeri Indonesia, atau ingin memisahkan Papua dari NKRI.

“Kalau masalah dalam negeri sendiri belum bisa diselesaikan, bagaimana mungkin mau menyelesaikan masalah antara negara lain," ujarnya.

Katanya, sikap negara Pasifik terhadap Papua dalam forum internasional, sebagai bentuk kepedulian kepada saudara mereka yang juga ras Melanesia, orang asli Papua.

"Negara Pasifik selalu menyuarakan masalah Papua karena ini masalah kemanusiaan, masalah HAM. Masalah Papua adalah masalah yang terjadi dalam wilayah Indonesia. Berbeda dengan masalah Palestina dan Israel yang merupakan masalah antara negara,"katanya.

Indonesia lanjut Emus, seharusnya tidak alergi ketika ada negara lain yang mendesak penyelesaian masalah Papua. Seharusnya hal itu disikapi dengan bijak, supaya Indonesia tidak terus menjadi sorotan dunia internasional.

"Saya juga mengkritik aksi bela Palestina di Lapangan Silang Monas, Gambir, Jakarta Pusat, yang digelar, Minggu (17/12/2017), bertepatan dengan hari ibadah umat beragama lain," ucapnya.

Katanya, aksi seperti ini merupakan hak setiap warga negara, namun mestinya dilakukan tidak bertepatan dengan hari ibadah umat beragama tertentu, sebagai bentuk penghargaan kepada mereka.

"Negara inikan negara Bhineka Tunggal Ika. Negara bertoleransi, tapi kalau seperti ini di mana Bhineka Tunggal Ika, di mana toleransi itu? Ini sama saja mencederai kebhinekaan di negara ini. Apalagi di sekitar lokasi aksi, ada rumah ibadah umat beragama lain," ujarnya.

Ketika menghadiri KTT Luar Biasa Organisasi Kerja sama Islam (OKI) yang membahas tentang Palestina, Presiden Joko Widodo menyampaikan enam poin meminta negara-negara OKI aktif bersuara tentang Palestina di PBB.

"Di Dewan Keamanan PBB, negara-negara OKI juga harus dapat memastikan adanya pertemuan Open Debate mengenai situasi di Palestina," kata Jokowi sekembalinya ke Indonesia, pekan lalu.

Menurutnya, salah satu poin yang disampaikan, supaya negara-negara OKI terus mengajak negara lain mengakui kemerdekaan Palestina.

"Palestina harus didukung untuk jadi anggota organisasi internasional. Negara-negara OKI, harus melobi anggota Gerakan Non-Blok guna memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Sehingga dunia mengakui kemerdekaan Palestina," ujarnya. (*)
https://tabloidjubi.com/m/artikel-12...dan-papua.html

semut diseberang samudra nampak
tapi dinosaurus dipelupuk mata tak nampak

itulah indonesiaaa...