Jakarta - Golkar mencabut dukungan terhadap Ridwan Kamil dan Daniel Mutaqien di Pilgub Jabar 2018. Ini berawal dari laporan Ketua DPD I Golkar Jabar Dedi Mulyadi kepada DPP.

"Kami beri batasan sampai 25 November karena dikhawatirkan Golkar sampai ujung tak ada kejelasan dan akhirnya setelah itu tak punya pasangan dan calon kan sehingga kami sampaikan ke DPP ini laporan di Jabar dan akhirnya DPP keluarkan surat putusan," ujar Dedi di sela rapimnas Golkar di JCC Senayan, Jakarta, Senin (18/12/2017).

Dedi enggan memberi tanggapan terkait dirinya yang disebut akan menggantikan Ridwan Kamil. Termasuk isu bahwa berubahnya dukungan Golkar di Pilgub Jabar terkait 'deal' dengan ketum terpilih Golkar Airlangga Hartarto. Dedi diketahui merupakan pendukung Airlangga sejak awal munaslub digelorakan.

Baca juga: Golkar Mungkin Usung Dedi Mulyadi Bersama PDIP

"Tidak ada, saya concern terhadap perubahan Partai Golkar, bukan dasar untuk pencalonan Gubernur Jabar. Dasar saya ingin melakukan perubahan Partai Golkar dampaknya bagaimana citranya supaya tren positif," papar Bupati Purwakarta ini.

Dedi mengatakan, hari Jumat (22/12) akan digelar pertemuan dengan DPP membahas situasi di Jabar.

"Ketum kan sangat rasional, nanti kita bahas setelah munas. Mungkin Jumat kita bahas apa sih yang akan dilakukan Golkar untuk kepentingan Jabar," kata Dedi.

Sejumlah parpol juga belum bersikap terkait Pilgub Jabar. Dedi membuka koalisi dengan PDIP yang hingga saat ini juga belum mendeklarasikan dukungan terkait pasangan calon. Nama Dedi disebut-sebut yang akan diusung PDIP bersama Golkar.

Baca juga: Airlangga Pimpin Langsung Rapat Pencabutan Dukungan ke Ridwan Kamil

"Terima kasihlah untuk PDIP, saya ucapkan terima kasih. Tentunya kita sebagai partai politik secara bersama dengan siapa pun. Prinsipnya, apa pun yang dilakukan bermanfaat dan menang," ujar Dedi.

Lebih lanjut Dedi memaparkan tak ada komunikasi dari parpol pendukung Ridwan Kamil terkait konvensi cawagub. Sejauh ini, masih ada tiga partai lagi yang mendukung Ridwan Kamil, yakni PPP, PKB, dan NasDem.

"Kan tak ada perjanjian konvensi dari Golkar. Golkar kan rekomendasikan pasangan calon. Kami tak dapat surat melaksanakan konvensi, kapan konvensinya kita nggak tahu," tutup Dedi.