Aliansi Masyarakat Melayu dan Muslim Kalimantan Barat membakar bendera Amerika Serikat dan bendera Israel dalam aksi Bela Palestina di Taman Digulis Pontianak pada Jumat (15/12) sore.

REPUBLIKA.CO.ID, PONTIANAK -- Berbagai organisasi masyarakat Melayu Kalimantan Barat menggelar aksi demontransi untuk menolak keputusan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Dalam aksi itu, masyarakat Melayu Kalbar juga mengecam kasus penolakan terhadap Ustaz Abdul Somad di Bali.

Korlap aksi sekaligus Sekjen Persatuan Orang Melayu (POM) Kalimantan Barat Nandar Riski Ramadhan mengatakan, aksi yang diselenggarakan aliansi masyarakat Melayu dan Muslim Kalbar ini terdiri dari berbagai elemen yang di antaranya anggota POM, gerakan mahasiswa Muslim, Forum Aliansi Muslim Kalimantan Barat, majelis taklim, dan remaja masjid.

Selain mengecam pernyataan Trump terkait Yerusalem, kata dia, aksi tersebut juga mengecam kasus yang dialami Ustaz Abdul Somad di Bali beberapa waktu lalu. "Berkaitan dengan penolakan atau pengancaman ulama yang dilakukan Ormas yang intoleran di Bali. Kami sangat mengecam hal tersebut," ujarnya kepada Republika.co.id dalam aksi yang digelar di Taman Digulis Pontianak, Jumat (15/12) sore.

Ia berharap, kasus penolakan terhadap ustaz yang ingin berceramah tidak terjadi lagi di nusantara, khususnya di Kalimantan Barat. Namun, menurut dia, para pelaku intimidasi terhadap Ustaz Somad tetap harus harus diberikan sanksi oleh pemerintah.

"Jangan sampai terjadi di Indonesia. Apalagi di Kalimantan Barat sendiri. Ini sudah sangat genting. Apabila ini masih berlanjut jangan salahkan ketika umat Islam mengamuk dan beringas kepada orang-orang yang anti Islam," ucapnya.

Sementara Ketua Masyarakat Melayu dan Muslim Kalbar Agus zetiadi menyatakan, bahwa dalam aksi tersebut pihaknya juga mendesak Polri agar segera menangkap pelaku intimidasi terhadap Ustaz Somad demi menegakkan marwah ulama dan mengobati sakit umat Muslim.

"Kami juga menolak keberadaan ormas dan tokoh di Kalbar yang berani membubarkan agenda dakwah pihak lain yang dianggap berbeda dengannya. Jika terjadi maka kami akan bersikap tegas terhadapnya," kata Agus.

http://m.republika.co.id/amp_version/p10501396

Jangan sampai Pasukan Khusus kembali turun gunung