Kalsel Tegaskan Kesiapan Jadi Ibu Kota Negara




Denny S
14 Desember 2017 17:53 WIB

Kalsel Tegaskan Kesiapan Jadi Ibu Kota Negara ilustrasi Medcom.id Banjarmasin: Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor kembali menegaskan kesiapan daerah tersebut untuk menjadi ibu kota negara. Letak geografis Kalsel yang berada di tengah-tengah wilayah Indonesia menjadi alasan utama provinsi tertua di Kalimantan tersebut layak menjadi ibu kota negara.

"Kalsel ini sangat kondusif, tidak ada konflik-konflik yang berhubungan merusak NKRI. Posisi Kalsel yang berada di tengah-tengah Indonesia memang layak dan Kalsel siap menjadi ibu kota negara, " kata Sahbirin di Banjarmasin, Kamis 13 Desember 2017.

Wacana pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan terus bergulir. Kalimantan Selatan disebut-sebut menjadi kandidat kuat daerah yang akan ditetapkan pemerintah menjadi ibu kota negara pengganti DKI Jakarta.


Beberapa waktu lalu, Polda Kalsel juga telah melakukan seminar perancangan lalu lintas terkait pemindahan ibu kota negara ini. Sementara, Bupati Tanah Bumbu, Mardani H Maming, menyatakan hal serupa dimana Kabupaten Tanah Bumbu siap jadi ibu kota negara.

Dari pertimbangan berbagai sisi terutama sisi militer Kalsel lebih cocok karena tidak bersinggungan langsung dengan perbatasan negara lain. Sejauh ini pembangunan berbagai proyek infrastruktur yang masuk program staregis nasional juga mulai dilakukan di wilayah Kalsel.

Di antaranya pengembangan kawasan industri Batulicin yang ada di Kabupaten Tanah Bumbu dan kawasan industri Jorong di Kabupaten Tanah Laut. Infrastruktur penunjang lain juga dibangun seperti pelabuhan dan jalan.

Dikatakannya pula, pihaknya mengapresiasi besarnya perhatian presiden untuk membangun Kalimantan dalam rangka pemerataan pembangunan. Karena itu Pemprov Kalsel mendukung dengan memberi kemudahan regulasi dan birokrasi agar terjadi percepatan pembangunan dapat terlaksana dengan baik.

Namun wacana pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan ini ditentang sejumlah organisasi lingkungan. Pemerintah diminta mengkaji ulang rencana pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan menyusul kondisi degradasi lingkungan dan semakin terbatasnya daya dukung lingkungan di wilayah ini.

Kondisi degradasi lingkungan juga semakin terbatasnya daya dukung lingkungan haruslah menjadi pertimbangan pemerintah. Sebagai contoh saat ini separuh wilayah Kalsel sudah di bebani izin pertambangan dan perkebunan kelapa sawit. Tercatat izin tambang mencapai 1.242.739 hektar (33%), dan izin perkebunan kelapa sawit seluas 618.791 ha (17%).

Ditambah konflik agraria dan teritorial yang sampai sekarang masih banyak belum terselesaikan dan bahkan cenderung meningkat.

Danrem 101/Antasari yang kini beralih tugas ke Pusdiklat BIN, Brigjend M Syafei Kasno mengakui sejauh ini kondisi Kalsel sangat kondusif. Tidak ada lagi permasalahan NKRI, pemda sangat nyaman dalam melaksanakan kegiatan pembangunan dan berbicara masalah peningkatan kesejahteraan masyarakat.


(ALB)

LINK: https://www.medcom.id/nasional/daera...bu-kota-negara

Jadi agan-agan, Sahbirin Noor ini adalah Ketua DPD Golkar Kalsel, tokoh Golkar dan tokoh masyarakat di Kalsel