Ekonom Faisal Basri angkat bicara soal wacana pemindahan Ibu Kota yang tengah didengungkan oleh pemerintah. Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (UI) itu mendukung wacana pemerintah yang ingin segera merealisasikan pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke luar Jawa.

Menurutnya, pemindahan Ibu Kota harus dilakukan jika hal tersebut dilakukan untuk melakukan pemerataan pertumbuhan di Indonesia sekaligus menyelesaikan persoalan kepadatan Jakarta yang saat ini menjadi pusat segala aktivitas.

"Saya meyakini bahwa daya dukung Jakarta itu kalau jadi pusat segalanya memang sudah berat. Di banyak negara kan ada bagi-bagi tugas, di Jerman, Belanda, Swiss, itu ada ibu kotanya, ada pusat keuangannya, ada pusat bisnisnya. Jakarta itu tidak akan pernah selesai menyelesaikan masalahnya kalau dia rakus. Dia pusat pemerintahan, pusat keuangan, pusat olahraga, kebudayaan, kesenian, semuanya dia (Jakarta)," katanya saat ditemui di Hotel Fairmont, Jakarta, Rabu (13/12/2017).

Baca juga: 3 Nama Calon Ibu Kota RI Dikirim ke Jokowi Akhir 2017, Apa Saja?

Dia sendiri beranggapan, pemindahan Ibu Kota memang harus disiapkan sematang mungkin. Sehingga bukan berarti wacana yang didengungkan pemerintah ini tidak tepat jika dilakukan sekarang.

"Jangan dilihat pemindahan ibu kota ini sebagai satu proses pendek setahun dua tahun, yang penting long term-nya seperti apa," ujar pria berdarah Batak ini.

Jakarta diyakini akan menjadi kota yang lebih maju dan berkembang manusianya jika Ibu Kota atau perannya sebagai pusat pemerintahan bisa dibagi ke kota lainnya di Indonesia, khususnya luar Pulau Jawa.

"Jakarta akan jadi kawasan kota modern, smartcity, enggak ada lagi yang namanya pasar-pasar becek, karena UMP nya akan naik. Enggak ada lagi fasilitas penyembelihan hewan. Jadi akan betul-betul jadi kota modern," ucap dia.

Baca juga: Ibu Kota Mau Dipindah, Ada Apa dengan Jakarta?

Mengenai pembiayaan, Faisal mendukung adanya upaya untuk melakukan kerja sama pemerintah dengan badan usaha. Hal ini sama seperti yang diterapkan oleh Malaysia. Nantinya pemerintah akan menyewa gedung atau bangunan maupun fasilitas yang telah dibangun oleh swasta.

"Jadi mereka (pemerintah) pakai kayak Malaysia. Diserahkan ke swasta untuk membangun. Nanti kalau sudah jadi, pemerintahnya nyewa. Swasta investasi jatuhnya. Tapi infrastruktur dasar tetap pemerintah yang sediakan," tandasnya. (eds/mkj)

https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3768550/masalah-tak-selesai-kalau-jakarta-rakus-ibu-kota-harus-pindah?_ga=2.52354540.497296047.1513167282-1480281766.1513167280