Di Indonesia, praktek korupsi dan pungutan liar seakan - akan telah biasa terjadi, malah ada yang terang - terangan melakukan pungutan liat dengan dalih 'sudah sesuai prosedur'. Mereka yang melakukan korupsi di lingkungan birokrasi seperti ini seolah tidak memiliki rasa malu dan takut lagi untuk melakukan hal tersebut.

Alhasil, korupsi kian meluas mulai dari tingkat daerah hingga pusat, dari strata terendah hingga strata tertinggi di lingkungan birokrasi dan pemerintahan. Maka tidak heran jika Indonesia digolongkan sebagai negara terkorup di dunia oleh lembaga Transparancy International.

Kondisi yang memprihatinkan seperti ini juga terjadi di Sumatera Utara. Parahnya, Sumatera Utara tercatat sebagai daerah dengan jumlah kasus korupsi terbanyak jika dibandingkan dengan daerah-daerah lain di Indonesia. Berdasarkan data dari Indonesia Corruption Watch pada tahun 2015 terdapat 24 kasus korupsi yang terjadi di Sumut dengan jumlah kerugian negara sebesar Rp 120,6 miliar.

Selain itu, Sumatera Utara juga termasuk daerah yang kerap mengirimkan beberapa kepala daerahnya ke jeruji besi gara - gara kasus korupsi. Tercatat sudah dua orang Gubernur Sumatera Utara yang terjerat kasus korupsi, juga termasuk Walikota dan Bupati di beberapa daerah di Sumut dengan total 7 orang.

Posisi Sumut sebagai daerah penyumbang kasus korupsi terbanyak tersebut membuat H. Edy Rahmayadi angkat bicara. Menurutnya, persoalan Sumatera Utara yang selalu terbelit kasus korupsi menjadikan pembangunan daerah ini semakin jauh tertinggal dibandingkan daerah lain.

"Lihatlah, daya saing Sumatera Utara tahun 2016 merosot jauh menjadi urutan ke- 24 dari 33 provinsi. Ini terjadi akibat banyak faktor, salah satunya kasus korupsi," kata Edy dalam ceramah kebangsaan di Aula Gor Primbana yang terletak di Jalan Melati Raya, Ngumban Surbakti Medan (17/9).

Dihadapan ratusan jamaah Gereja Batak Karo (GBKP) Setia Budi, masyarakat Melayu, Jawa, dan etnis Punjabi, Edy menegaskan dirinya tidak akan melakukan tindakan korupsi jika menjadi Gubernur Sumatera Utara.

"Yang pasti kalau korupsi saya tidak akan pernah mau. Kalau saya mau kaya, dari jabatan Pangkostrad saya bisa kaya" tegas Edy.

Posisi Sumut yang tengah memprihatinkan itulah yang membuat Edy terpanggil untuk kembali mengabdi di daerah asalnya. Edy mengaku tidak tega dengan kondisi Sumut dan siap untuk melakukan perbaikan.