Di tengah suhu panas politik Pilgub Jabar, kota mandiri Meikarta di Cikarang, Kabupaten Bekasi menjadi sorotan. Dua bakal calon gubernur Jabar sempat menyinggung mega proyek milik grup Lippo tersebut.

Mayjen (Purn) Sudrajat yang didukung Partai Gerindra bakal meninjau ulang segala perizinan yang dimiliki Meikarta, jika dirinya terpilih sebagai gubernur.

"Dari aspek lingkungan, dari aspek perizinan dan aspek pembangunan masa depan, apakah itu sesuai dengan rencana tata ruang, apakah ada dampak negatif dan positif bagi rakyat. Sejauh mana manfaat pembangunan itu sebesar-besarnya bagi rakyat banyak," tutur Sudrajat saat menghadiri deklarasi dukungan Gerindra kepadanya di Bogor, Sabtu lalu.

Jika setelah dikaji hasilnya negatif untuk berbagai aspek, maka izin pembangunan tak akan dikeluarkan. Namun jika pembangunan itu memberi dampak bagi kesejahteraan masyarakat, maka akan dilanjutkan.

"Kalau dampaknya setelah kita teliti, setelah timbang semuanya tidak baik bagi masyarakat Jawa Barat, maka sebaiknya izin tidak kita keluarkan. Tapi kalau manfaatnya banyak, bagus, dan arahnya kita arahkan betul-betul dampak lingkungan dan akhirnya untuk kesejahteraan dan kemajuan rakyat tidak ada salahnya," jelas Sudrajat.

Tidak hanya itu, Sudrajat juga berniat mengubah nama Meikarta menjadi sebutan yang lebih membumi bagi warga Jabar.

"Yang jelas yang saya pikirkan dari segi nama. Mungkin kita harus review kenapa di tengah-tengah Jawa Barat ini ada nama yang kayaknya asing daripada istilah-istilah Jawa Barat. Ini harus bisa kita review kembali," tuturnya.

Sebelumnya di Bulan Agustus lalu, Wakil Gubernur Jabar Deddy Mizwar yang kini didukung PKS, Demokrat dan PAN maju Pilgub menuturkan persoalan Meikarta adalah belum adanya rekomendasi dan izin legal terkait unit yang dipasarkan.

Deddy mengungkapkan, pembangunan hunian vertikal itu melanggar Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pembangunan dan Pengembangan Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan di Jawa Barat.

"Saya cek di Pemprov belum ada permohonan izin tapi sudah dipasarkan. Kami putuskan ini dihentikan sampai mereka mohon izin untuk rekomendasi," kata Deddy kala itu.

Terkait polemik tersebut, Chief Executive Officer (CEO) Lippo Group, James Riady sudah mengutarakan permohonan maaf lantaran promosi proyek Meikarta dilakukan dengan gencar. Padahal, di saat bersamaan proyek tersebut belum mengantongi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dari pemerintah Provinsi Jawa Barat.

James Riady pun berjanji akan terus berbenah untuk lebih baik ke depannya. "Mohon maaf kalau ada kekurangan, semua akan dilengkapi. Fokusnya adalah bagaimana memikirkan sebelas juta defisit rumah," ungkapnya di Hotel Raffles, Jakarta Selatan, Senin (11/9).

Saat rapat dengar pendapat Komisi II DPR dengan Kementerian Dalam Negeri, Ombudsman RI dan perwakilan pemerintah Kabupaten Bekasi, Rabu (27/9), Dirjen Otda Kemendagri Sumarsono menuturkan Meikarta baru mengantongi izin lokasi dan IPPT. Namun, lanjut Sumarsono, sesungguhnya Lippo Group telah mengambil langkah-langkah untuk memperoleh semua izin yang dibutuhkan.

"Meikarta sudah bersurat minta rekomendasi ke gubernur, Meikarta sudah membuat AMDAL, numpuk semua di Pemkab yang tidak bisa diproses karena menunggu rekomendasi gubernur," ungkapnya.

Rekomendasi Gubernur dibutuhkan sebab Bekasi termasuk kawasan metropolitan yang jumlah penduduknya lebih dari 1.000.000 jiwa. Persoalannya, belum ada peraturan gubernur yang menjadi dasar untuk rekomendasi gubernur. "Jadi ini berturut-turut Pergub belum ada, rekomendasi belum dibuat, yang lainnya mandek," jelasnya.

Menurutnya, belum adanya Pergub ini harus menjadi bahan evaluasi dan perbaikan. "Kami akan cek ke Jabar kenapa pergubnya lambat dikeluarkan, jadi ini bagian daripada masalah yang akan kami selesaikan sebagai bentuk kesimpulan dari rapat hari ini kita akan konsolidasikan pemerintah Jabar sama pemkab Bekasi terkait dengan isu-isu permasalahan Meikarta," ucapnya saat itu.

Dalam Pilgub Jabar, tiga kandidat dipastikan akan bersaing memperebutkan kursi Jabar 1. Deddy Mizwar yang digadang bakal didampingi Wakil Wali Kota Bekasi Ahmad Syaikhu didukung tiga partai dengan jumlah 24 kursi DPRD.

Kemudian Wali Kota Bandung Ridwan Kamil didukung Partai Golkar, PPP, PKB dan NasDem dengan total 38 kursi. Sedangkan Partai Gerindra yang memiliki 11 kursi DPRD mengusung Sudrajat hingga kini masih mencari kawan koalisi.

PDIP 20 kursi dan Partai Hanura 3 kursi hingga kini belum menentukan pilihan.

https://www.merdeka.com/peristiwa/me...gub-jabar.html

SAATNYA DIBIKIN MEMBUMI... JADI "MANGKARTA"