Korupsi telah ditetapkan sebagai kejahatan luar biasa. Di beberapa negara para koruptor dihukum mati dan hartanya disita oleh pengadilan untuk negara. Kebencian rakyat kepada koruptor sudah tidak ada yang disembunyikan. Semua akan sangat marah jika mengetahui ada pejabat yang korupsi, bahkan akan menjadi ajang olok-olok nasional jika ada pejabat yang diduga korupsi tetapi bersiasat segala cara untuk mengelak dan menghindari panggilan KPK. Sayangnya kebencian publik kepada koruptor ini belum menjadi kesadaran para politisi dan penyelenggara negara. Setiap saat selalu saja masih terjadi OTT (Operasi Tangkap Tangan). Hal demikian terjadi kemungkinan karena kurang kerasnya hukuman bagi para koruptor. Demikian kesimpulan yang dipetik dari diskusi publik “Mencari Gubernur Anti Korupsi: Pilkada Bersih, Sumsel Bersih” yang diselenggarakan di Palembang, (9/12).

Diskusi yang diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi ini sedianya akan menghadirkan beberapa bakal calon kepala daerah yang akan berlaga di Pilkada Provinsi Sumsel atau di Pilkada Kabupaten/Kota di Sumsel, namun karena satu dan lain hal, acara akhirnya hanya didatangi satu kandidat yakni calon Gubernur Herman Deru.

Panitia mengatakan, mereka sudah mengirim undangan dan lembar kesediaan menandatangani komitmen antikorupsi. “Kita mengundang figur yang bersih, yang tidak pernah korupsi. Kita undang tokoh yang sepi dari isu korupsi atau penyalahgunaan wewenang. Sumsel ini darurat korupsi, silakan cek rekam jejak korupsi di Sumsel, luar biasa memalukan. Berapa yang ditangkap KPK, berapa yang dipenjarakan kejaksaan. Sekarang berapa kasus yang sedang ditangani, kasus bansos provinsi atau kasus bansos kabupaten. Ini membutuhkan komitmen cakada kalau perlu sumpah pocong tidak akan korupsi” ujar Muhibuddin Hilmi, Koordinator Pilkada Watch Sumatera Selatan dalam sambutannya.

Muhibuddin menjelaskan pihaknya akan mengkampanyekan pilkada bersih di Sumsel. Jangan sampai rakyat Sumsel memilih pemimpin yang terindikasi kasus korupsi. Jangan juga ada pemimpin yang sudah tahu dirinya tersangkut kasus korupsi tapi tetap ngotot mencalonkan. Ia menyatakan, Sumsel termasuk dalam perhatian nasional dalam hal korupsi, bukan satu dua kepal daerah yang dioenjara karena kasus korupsi. Demikian juga para pejabat pemerintahannya. “Kalau mau Sumsel bersih dari korupsi, inilah saatnya, melalui pilkada kita seleksi pemimpin yang bersih. Jangan sampai rakyat memilih figur yang korup atau sedang dibidik kasus bansos dan sejenisnya. Pilih pemimpin yang bukan koruptor. Koruptor jangan maju di pilkada Sumsel,” tegasnya.

Sementara calon gubernur Herman Deru menegaskan dirinya komitmen untuk menjalankan kepemimpinan yang memberi tauladan. Pemerintahan yang bersih dan profesional hanya bisa dijalankan oleh pemimpin yang satu kata dan perbuatan. Kalau pemimpinnya bersih dan membersihkan, ke bawah juga akan bersih. “Ini sekarang kita membaca di media ada banyak pejabat Sumsel yang dibawa ke pengadilan dan dipidana korupsi, tentu menyedihkan. Ke depan hal ini tidak boleh terulang,” ujarnya.

Tanggal 9 Desember diperingati sebagai “Hari Anti Korupsi Internasional”. Menurut sejarah, pada tanggal 9 Desember, Perserikatan Bangsa-Bangsa menyetujui untuk melaksanakan sebuah Konvensi Anti Korupsi (United Nations Convention Against Corruption) di Meksiko.
Konvensi ini dimaksudkan untuk memerangi tindak korupsi yang dinilai sudah merajalela dimana-mana. Sejak konvensi itulah, setiap tanggal 9 Desember diperingati sebagai Hari Anti Korupsi.

Sumber: https://www.forumsumsel.com/hari-ant...ilkada-sumsel/