JAKARTA, KOMPAS.com - Video rapim Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak diunggah ke akun YouTube. Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno tidak mau masyarakat terpecah karena isi video itu.

Apa maksud Sandiaga?

Sandiaga mengatakan, sebenarnya tidak ada pembahasan yang memicu perpecahan di dalam rapim.

"Enggak ada sebetulnya yang memicu, tapi misalnya ada isu RT/RW segala macam itu kan jadi perdebatan. Kebijakannya belum final tapi sudah dikritisi, dispekulasikan," ujar Sandiaga di Kantor Kecamatan Kebayoran Baru, Sabtu (9/12/2017).

Sandiaga tidak mau ada keributan atas kebijakan-kebijakan Pemprov DKI akibat video itu. Apalagi kebijakannya belum final dan masih dalam proses.

"Prosesnya masih jalan, belum ada yang diputuskan," kata Sandiaga.

Sebelumnya, Sandiaga mengatakan dia tidak ingin menggunakan chanel yang dimiliki Pemprov DKI Jakarta untuk memecah belah. Dia khawatir ada isu yang sedang dibahas di rapim yang bisa menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat.

"Kami enggak mau mem-push sesuatu yang kami khawatirkan bisa memecah belah warga. Ini sudah memasuki natal dan tahun baru, gunakan kesempatan ini untuk merangkul semua," kata Sandiaga.

"Jangan mengangkat isu-isu yang berpotensi menjadi cibiran, ejek mengejek antara masyarakat," tambah Sandi.

Akun YouTube Pemprov DKI Jakarta terakhir kali mengunggah video rapim pada satu bulan lalu. Video rapim yang diunggah adalah rapim tanggal 23 Oktober.

Sisanya, video yang diunggah lebih bannyak video kegiatan dan wawancara Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Sandiaga. Satu video rapat yang diunggah setelah rapim 23 Oktober adalah video Sandiaga menerima perwakilan OJK.