Kasus Meikarta menunjukkan bagaimana pengiklan mengintervensi pemberitaan. Wartawan mesti menurut meski berlawanan dengan nurani.

Sore itu, 25 September 2017, saya tidak kebagian jadwal untuk meliput rapat Panitia Kerja Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018 di Badan Anggaran (Banggar), DPR RI. Namun, saya tetap datang ke sana dengan tujuan menumpang mengerjakan berita di tempat langganan wartawan makroekonomi sebelum malamnya rapat redaksi di kantor. Kebetulan, kantor saya dekat dengan gedung DPR.

Belum lama membuka laptop, satu per satu rekan wartawan satu beat liputan yang baru selesai dari rapat di Banggar datang. Suasana yang tadinya tenang jadi mendadak riuh.

Seorang wartawan dari sebuah portal media online bertanya kepada rekan dari media lainnya, “Jadi, mau bikin berita ini nggak?”

“Nggak deh. Gak bakal dinaikin juga sama kantor.”

“Iya sih, tapi ini menarik.”

“Tapi percuma. Gak akan tayang kayaknya.”

“Ya, dicoba dulu aja.”

Ujung-ujungnya, kedua wartawan itu memutuskan untuk menulis berita yang dimaksud meski berisiko menjadi sia-sia. Mereka menceritakan bahwa kebingungan itu berangkat dari sebuah isu yang sempat diangkat dalam rapat, yaitu soal Meikarta, kota baru garapan grup Lippo. Kedua wartawan itu memang bukan berasal dari media milik grup Lippo seperti Investor Daily, Beritasatu, dan Jakarta Globe, tetapi pada dua media tempat mereka bekerja, proyek Meikarta diiklankan.

Dalam rapat sore itu, ternyata salah satu anggota Banggar bertanya tentang proyek Light Rail Transit (LRT) yang selalu dikaitkan dengan proyek pembangunan Meikarta kepada pemerintah. Seperti para pengembang lainnya, akses transportasi memang kerap dijadikan sebagai gimmick untuk pemasaran. Namun, Sekretaris Kementerian BUMN Imam Aprianto Putro saat itu memastikan, jalur LRT Jakarta itu tidak akan melintasi proyek pembangunan Meikarta.

"Saya khawatir dengan proyek Meikarta, setiap hari iklannya menonjolkan fasilitas LRT. Saya ingin klarifikasi ini, apa hubungannya LRT dengan grup Lippo? Jangan sampai dimanfaatkan swasta, ini (pembangunan LRT) pakai uang negara," ujar Anggota Banggar dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Iskandar Dzulkarnain Syaichu seperti dikutip Katadata.

Imam kemudian menjawab, untuk LRT ini, stasiun paling ujung adalah Bekasi Timur sehingga jauh dari proyek Meikarta.

"Proyek Meikarta tidak ada hubungannya dengan LRT ini. Saya tidak tahu kalau mereka mau membangun (rel LRT) untuk kompleksnya sendiri,” kata Imam seperti dikutip Antara.Selain Katadata dan Antara, media lain yang menerbitkan berita soal hubungan proyek LRT dan Meikarta hari itu adalah Kompas.com, Tempo.co, Metrotvnews.com, Kumparan.com, dan Tirto.id. Padahal, jumlah wartawan dari media-media besar yang meliput lebih banyak dari itu. Namun, ini tidak mengejutkan buat saya.

Ingatan saya terlempar ke pagi hari, 2 Agustus 2017. Seorang rekan di grup WhatsApp yang berisi wartawan dari berbagai media, mengirim pesan singkat, “Pagi ini piket dan mata sepat karena di mana mana, di koran manapun, ada iklan Meikarta lima halaman. Gede-gede,” ujarnya. Ya, pada hari itu, Meikarta mulai beriklan di beberapa media massa, termasuk media tempat saya bekerja.

Grup Lippo memang terlihat agresif dalam memasarkan Meikarta. Maklum, proyek ini adalah investasi terbesar yang pernah mereka lakukan setelah 67 tahun berdiri. Perusahaan menggelontorkan investasi sebesar Rp 278 triliun yang merupakan gabungan investasi dari kelompok Lippo sendiri.

Beriklannya Meikarta di koran saya sejujurnya cukup membuat saya senang. Artinya, ada pemasukan di tengah senjakala bisnis media cetak ini. Namun, ketika pengiklan malah mempengaruhi keputusan pemberitaan dari media itu sendiri, menurut saya ada yang tidak beres.

Sehari sebelum iklan Meikarta serentak beredar di beberapa media massa, seorang rekan di grup WhatsApp yang sama sempat mengirim sebuah teks berita yang diduga berasal dari Tribun Jabar berjudul “Tak Kunjung Mengajukan Izin, Mega Proyek Meikarta Disebut Deddy Mizwar Sebagai Penipuan”. Namun, ketika diklik, layar hanya menujukkan tulisan "404 Page Not Found". (Redaksi: Meski sudah terhapus, artikel tersebut sempat disimpan oleh archive.org, situs yang berupaya mengarsipkan seluruh konten internet).

“Konon, beritanya udah dicabut dari Tribun karena Meikarta ngiklan,” kata teman yang mengirimkan berita dan tautan tersebut.

Lalu, wartawan dari media lainnya menimpali, “Gue udah di-ultimatum dari tadi pagi, semua berita negatif soal Meikarta gak boleh naik. Karena ngiklan. Hahaha.”

Ia pun mengirimkan sebuah memo yang disebar oleh redaksi tempat ia bekerja kepada kami di grup WhatsApp, isinya:

Proyek pembangunan properti kawasan Maikerta kerja sama iklan dengan kantor. Mereka klien besar. DIMOHON pemberitaannya positif. Jika ada berita tunenya negatif utk di hold, tidak dinaikkan.

Jika ada kiriman dari kontributor koran atau daerah beritanya menyerang l Maikerta untuk segera didelete.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya terima kasih.

Membaca memo itu, saya merasa ngeri. Baru beriklan, redaksi sudah pasang kuda-kuda untuk membungkam pemberitaan bernada negatif yang mempertanyakan atau mengkritik proyek Meikarta.

Apalagi beberapa hari setelahnya, saya membaca berita soal proyek Meikarta yang terbit di halaman Ekonomi, Harian Kompas. Saat membaca, sulit bagi saya untuk tidak mencium wangi kepentingan klien di situ. Harian Kompas mengemas berita soal Meikarta dengan wacana besarnya angka kekurangan rumah di Indonesia, yang bahkan di dalam tulisan tidak disebutkan berapa besarnya. Hal semacam ini dua kali dilakukan oleh Harian Kompas, yakni tanggal 18 Agustus 2017 dengan berita berjudul “Kekurangan Rumah Perlu Segera Diatasi” dan pada 27 Oktober 2017 dengan berita berjudul “Kebutuhan Rumah Bisa Ditopang”. Solusi dari persoalan yang diangkat pada dua berita tersebut sudah bisa ditebak; Meikarta. Padahal, bila Harian Kompas serius berbicara soal Indonesia, masih ada pengembang lain di negeri ini yang juga tengah mengembangkan proyek kota mandiri seperti Meikarta.

Lalu, bukankah sebagai wartawan saya patut mengerti situasi bahwa bisnis media, khususnya cetak sedang dalam kondisi tidak prima sehingga dapat dipahami apabila redaksi ingin menjaga baik-baik klien mereka? Tapi tetap saja, apapun alasannya, saya merasa ngeri. Saya pun yakin banyak wartawan lainnya yang juga merasakan kengerian ini.

Sayangnya, dengan terjadinya hal ini di hampir di semua media tempat kami bekerja, tidak banyak yang merasa harus melakukan sesuatu. Kami cenderung pasrah, karena semacam memikul beban yang sama saja. Pada akhirnya sesama wartawan hanya bisa tertawa satu sama lain saat salah seorang dari kami dihadapkan dengan aturan-aturan kantor soal Meikarta.

Sebenarnya, di kasus ini pihak Meikarta beruntung juga. Proyek itu dicanangkan pas dengan adanya momentum senjakala ini. Terdengar sampai ke telinga saya, beberapa media ikhlas memberi diskon untuk Meikarta yang bakal mengisi spot-spot iklan mereka dalam waktu yang tak singkat itu.

Tak sekadar diskon, zaman sekarang bukan hal aneh apabila media memberi nilai tambah untuk pengiklan besar, yaitu jaminan atas pemberitaan. Dari sekadar datang ke acara yang diadakan pengiklan, hingga mengamankan tone pemberitaan. Dalam hal ini, bias sengaja dibungkus rapi seiring adanya pemasukan supaya menambah nafsu si pengiklan. Sebab, bila pengiklan tak lagi berselera, keberlangsungan perusahaan media itu sendiri bisa terganggu. Dari mana keuntungan bisa didapat? Pembaca? Memangnya, antara iklan dan basis pembaca, mana yang paling besar pemasukannya?

Memikirkan itu, saya jadi semakin khawatir lantaran independensi yang dipertaruhkan oleh wartawan dari media tempat sang pengiklan beriklan. Jadi hampir sama dengan wartawan yang perusahaan medianya berafiliasi langsung dengan perusahaan pengiklan tersebut. Keduanya bisa sama-sama “berjihad” atas loyalitasnya kepada pemberi uang.

Apa yang dimaksud dengan “jihad” di kalangan wartawan ini adalah ketika wartawan diharuskan meliput agenda-agenda yang mengutamakan kepentingan kantor ketimbang kepentingan redaksional. Dalam hal ini, liputan sengaja dihadirkan untuk memberitakan yang bagus-bagus saja. Kurang lebih seperti liputan yang dilakukan Beritasatu TV soal progres proyek Meikarta atau seperti liputan gerobak UMKM Perindo yang dilakukan oleh beberapa rekan wartawan Okezone.

Beberapa kali pihak Meikarta mengadakan acara, sejumlah media non-Lippo pun mengirim awak wartawannya untuk hadir. Kendati ada saja yang sungguh-sungguh liputan di tengah mereka yang diminta “berjihad” untuk si pengiklan, meliput acara Meikarta di mata wartawan sudah hampir sama dengan “jihad” sesungguhnya. Lantaran berita bernada negatif atau mengkritik proyek itu hampir mustahil bisa terbit.

Saya beruntung lantaran tak harus ambil pusing, sampai saat ini saya tidak pernah diminta meliput Meikarta maupun diatur-atur oleh redaksi terkait pemberitaan Meikarta. Namun, tak ada jaminan jika suatu saat nanti saya mendapat giliran. Dan jika suatu saat saya menulis tentang Meikarta di media tempat saya bekerja, saya harap Anda bisa pahami: itu artinya saya tengah “berjihad”

http://www.remotivi.or.id/di-balik-l...itaan-Meikarta