TRIBUNWOW.COM - Sejumlah orangtua pemegang Kartu Jakarta Pintar (KJP) mengeluhkan dana yang macet dan berkurang jumlahnya.
Dilansir Kompas.com, seperti dialami ibu-ibu di Jalan Kampung Bali XXVIII, banyak dari warga yang mengaku tak dapat uang bulanan penuh.
Salah satunya Evi yang punya dua anak yang bersekolah di SDN Kampung Bali 07. Ia mengaku hingga Jumat ini, saldo di KJP anaknya belum juga bertambah.

"Dulu KJP lancar, sekarang kok macet ya? Padahal, sudah tanggal 8 ini. Biasanya paling telat tanggal 5 sudah turun duitnya," kata Evi.
Selain uang bulanan KJP yang belum turun, Evi mengeluhkan uang per enam bulan yang dicairkannya Juni lalu.
Mestinya anaknya mendapat Rp 600.000, tetapi saldo yang tertera saat itu hanya Rp 300.000.
"Kata orang bank ternyata semua juga gitu. Katanya uangnya ditahan enggak diturunin, baru bisa diambil nanti pas SMA. Bingung saya enggak ngerti kenapa jadi gini," ujarnya.
Selain saldo KJP yang berkurang dan terlambat, Evi juga mempertanyakan penjualan sembako dan daging murah yang biasa rutin diadakan di RPTRA dekat rumahnya.
Menurut dia, sejak Oktober ia tak lagi membeli paket sembako dan daging murah.
"Biasanya di RPTRA. Cuma terakhir sudah lama saya enggak beli soalnya katanya pindah, tetapi enggak tahu pindahnya ke mana," ujarnya.

Ibu-ibu lain, dari Rusun Kebon Kacang juga mengalami hal yang sama.
Mama Intan, pedagang minuman dan makanan ini mengandalkan saldo bulanan di KJP anaknya untuk belanja.
"Saya dapat Rp 80.000," ujar Mama Intan.

Padahal, biasanya, uang KJP yang diterima anaknya yang bersekolah di SDN Kebon Kacang 05 Rp 100.000 setiap bulannya.
Beruntung anaknya tak perlu uang transpor untuk ke sekolah karena lokasinya dekat.

"Akhirnya saya pakai buat beli beras sama telur saja, enggak cukup buat beli daging. Biasanya mah beli," kata Mama Intan.
Seperti diberitakan sebelumnya, Wakil Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Bowo Irianto mengatakan, anggaran untuk program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus pada 2018 naik sekitar Rp 560 miliar dibandingkan anggaran KJP pada 2017.
Dana yang dianggarkan untuk program KJP Plus pada Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2018 yakni Rp 3,9 triliun.
"Naik Rp 560-an miliar," ujar Bowo melalui pesan singkat kepada Kompas.com, Senin (6/11/2017).
Halaman selanjutnya

Bowo mengatakan, ada beberapa hal yang membuat anggaran KJP Plus meningkat.

Besaran dana KJP untuk tingkat SD naik dari Rp 210.000 menjadi Rp 250.000, SMP meningkat dari Rp 260.000 menjadi Rp 300.000, SMA dari Rp 375.000 menjadi Rp 420.000, SMK dari Rp 390.000 menjadi Rp 450.000, dan pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM) dari Rp 210.000 menjadi Rp 300.000.
Kedua, dana untuk KJP Plus meningkat karena ada tambahan calon penerima program ini.
Rencananya, anak usia sekolah yang tidak sekolah juga akan mendapat KJP Plus.
Ada tambahan sekitar 39.000 penerima dari usulan awal 872.000 orang.

http://wow.tribunnews.com/2017/12/08...ngungan?page=3

komen ane...

klu sampe ilang duitnya sih kaga, ini praktek lama, duit di endonin di bank biar dapet dari bunganya.

padahal riba itu konon 69 kali lebih parah dari pada zina , LOL

gini2 amad gubernur seiman.