jpnn.com, JAKARTA - Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat (BKLM) Kemendikbud Ari Santoso menyatakan, tidak ada maksud Mendikbud Muhadjir Effendy merendahkan pendidikan masyarakat Nusa Tenggara Timur, terkait penyebutan NTT dalam survei Program for International Student Assessment (PISA).

Konteks penyebutan nama daerah itu dan beberapa daerah lainnya disebabkan belum terbukanya mekanisme penentuan sampel survei PISA.

''Jadi tidak ada maksud Mendikbud merendahkan masyarakat NTT,” jelas Ari di kantor Jawa Pos, Graha Pena Jakarta, kemarin (7/12).

Mantan Kepala Pusat Informasi Teknologi dan Komunikasi (Pustekkom) Kemendikbud itu mengatakan, Mendikbud bahkan menekankan pentingnya pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan di seluruh wilayah Indonesia.

Khusus untuk wilayah-wilayah tertentu, Kemendikbud menggulirkan program afirmasi. ’’Seperti di beberapa wilayah di Indonesia bagian timur,’’ katanya.

Ari lantas memaparkan sejumlah data tentang Provinsi NTT. Seperti data kondisi pembangunan manusia di NTT masih di bawah rata-rata nasional.

Indeks pembangunan nasional NTT sebesar 63,13 poin, sedangkan rata-rata nasional 70,18 poin. Capaian ujian nasional 2016 provinsi NTT juga masih di bawah rata-rata nasional.

Adapun rata-rata nilai uji kompetensi guru provinsi NTT di bawah rata-rata nasional, yakni 50 poin. Angka itu di bawah rata-rata nasional 56 poin. Jumlah akreditasi sekolah juga masih rendah.

Sebanyak 70 persen sekolah di NTT belum terakreditasi,” ujarnya.

Dari sejumlah indikator data tersebut, Kemendikbud menginginkan ada pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan di NTT.

Caranya antara lain kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah, serta seluruh elemen masyarakat di penjuru NTT.

Kemendikbud sendiri mengalokasikan dana Rp 400 miliar untuk dana bantuan sarana-prasana pendidikan di NTT sejak 2016 lalu

https://www.jpnn.com/news/tidak-ada-maksud-mendikbud-rendahkan-ntt?page=2

ngomong kok asal njeplak