WARTA KOTA, PALMERAH -- Pengangkatan Handoko Wicaksono sebagai Sekretaris Jenderal Projo oleh Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi pada tanggal 1 Desember 2017 diungkapkan Guntur Siregar menjadi bukti adanya nepotisme dalam tubuh organisasi masyarakat pendukung Jokowi itu saat ini.

Berbanding terbalik dengan semangat kebersamaan yang ditunjukan ketika para anggota mendukung hingga meraih kemenangan dalam Pemilihan Presiden tahun 2014 silam.

"Projo didirikan atas kebersamaan, semangat kegotongroyongan dengan cita-cita yg sama. Bukan untuk kepentingan pribadi. Apalagi untuk golongan sendiri yang berbau kroni dan nepotisme. Sebenarnya setelah pilpres dengan kemenangan yang diraih Jokowi adalah hasil kerja keras siang dan malam para relawan lainnya, semestinya kemenangan itu dinikmati bersama. Dan itu pernah dipidatokan oleh Presiden Jokowi saat pelantikan sebagai Presiden," jelas Guntur Siregar.

Namun lanjutnya, selaku Sekretaris Jenderal yang diangkat dalam Kongres Pertama DPP Projo pada tanggal 23 Agustus 2014 itu, dirinya melihat Budi Arie Setiadi tidak menunjukan sikap dan jiwa seorang pemimpin.

Bukan mengkaryakan relawan, Budi katanya justru menunjuk kerabat untuk menempati jabatan strategis di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sejak Jokowi terpilih menjadi Presiden Republik Indoneria pada tahun 2014.

"Penempatan untuk posisi Komisaris di BUMN dimonopoli sendiri. Diam-diam BAS menempatkan kerabat dekatnya sebagai Komisaris di Bumn elit (Telkom - Bank Mandiri - BTN). Dan bukan menempatkan relawan yang 'bekerja keras' siang dan malam sewaktu menjadi relawan. Kalau boleh mau jujur pegang bendera Projo saja tidak pernah, tapi bisa 'menang banyak'. Inilah keluhan saya dan teman-teman lainnya. Waktu terus berlanjut, semestinya sebagai Ketua Umum bisa mengerti solidaritas anggota sebagai penopang dan pembesar organisasi," keluhnya sesal.

Bukan mengecilkan semangat lewat pelengserannya dari jabatan Sekretaris Jenderal Projo lantaran dianggap tidak sejalan dengan kepentingan Ketua Umum Projo, tetapi diingatkannya kembali jika Projo merupakan barisan pendukung Jokowi, terlebih jelang Pilpres 2019
.
Sehingga menurutnya sangat disayangkan jika sikap tersebut justru merusak cita-cita para relawan yang dulunya melahirkan Projo hingga saat ini.

"Kantor DPP Projo itu markas untuk pendukung Jokowi. Kalaupun ada dukung mendukung selain Jokowi untuk presiden, sebaiknya cari tempat lain sebagai taktik dukung mendukung(contoh Pilkada DKI). Tapi sekali lagi di sini dilihat sebagai kepemimpinan dan cita cita lahirnya projo,".tutupnya.

Seperti diketahui sebelumnya, tarik menarik kepentingan hingga gugurnya kebersamaan yang dijalin para pendukung Pro Jokowi atau Projo dirasakan Sekretaris Jenderal Projo, Guntur Serigar saat ini.

Bukan hanya beraroma nepotisme, organisasi masyarakat itu dinilainya kini telah melenceng dari cita-cita Jokowi yang mempersatukan dan membangun negeri.

Kekecewaannya tersebut dituangkan dalam somasi yang ditujukan kepada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Projo, Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi, Handoko Wicaksono, Ketua Bidang Organisasi Projo Freddy Alex Damanik dan Wakil Sekretaris Jendral Projo Sinnal Blegur pada Selasa (5/12/2017) kemarin.

Dalam surat tersebut, dirinya mengaku keberatan atas pelengseran dirinya selaku sekretaris Jenderal Projo digantikan oleh Handoko Wicaksono atas perintah Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi pada tanggal 1 Desember 2017 lalu.

Padahal, pergantian jabatan seharusnya dilakukan lewat Kongres Projo yang resmi digelar dalam Rakernas III pada tanggal 4-5 Desember 2017.

"Namun Rakernas III tersebut tidak pernah merekomendasikan pergantian Sekretaris Jenderal. Sehingga pergantian jabatan tidak sesuai dengan mekanisme organisasi yang diatur dalam Pasal 13 dan Pasal 14 Anggaran Dasar Ormas Projo," jelas Guntur Serigar. (dwi)

http://wartakota.tribunnews.com/2017...komisaris-bumn