INDONESIA merupakan negara yang belum benar-benar berdaulat di wilayah udara. Terbukti, pengelolaan ruang udara di Kepulauan Riau, Batam, dan flight information region (FIR) Natuna masih dikendalikan otoritas Singapura.



Negara yang pantas disebut maju ialah negara yang menyadari urgensi serta kemampuan mengelola ruang udara secara mandiri.



Demikian pernyataan mantan Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal (Purn) Chappy Hakim di sela-sela seminar nasional dan peluncuran buku Menegakkan Kedaulatan Negara di Udara, di Executive Club Persada, Halim Perdanakusuma, Jakarta, Kamis (30/11).



"Sudah saatnya bangsa ini mulai memikirkan kedaulatan wilayah udara, bukan hanya di wilayah darat dan laut," tegas Chappy.



Ia menilai instruksi Presiden Joko Widodo pada 8 September 2015 yang memerintahkan percepatan pengambilalihan FIR Natuna perlu didukung sepenuhnya.



Penegasan tersebut sekaligus menandakan kesadaran pemerintah terhadap pentingnya ruang udara yang tidak hanya terpaku pada soal pertahanan, tetapi juga kedaulatan ekonomi.



"Dalam konteks pembangunan poros maritim di negara ini, kita sepakat memerlukan kekuatan di laut, tetapi harus diingat juga bahwa kekuatan itu tidak ada apa-apanya tanpa kekuatan di udara," tutur Chappy.



Senada disampaikan Ketua Air Power Centre of Indonesia (APCI) Marsekal Muda (Purn) Koesnaedi Kardi.



Pendelegasian pengelolaan wilayah kedaulatan udara pada prinsipnya tidak sesuai dengan prinsip pertahanan suatu negara. FIR Natuna pun kerap digunakan untuk latihan militer Royal Singapore Air Force (RSAF) dan berimbas pada kurang optimalnya operasi TNI-AU di seluruh ruang udaranya.



Mantan Rektor Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta tersebut menekankan pemerintah harus segera menyusun roadmap sesuai instruksi Presiden.



"Intinya, Singapura harus menyerahkan pengelolaan lalu lintas ruang udara di atas Kepulauan Riau, Natuna, dan Batam secara bertahap kepada Indonesia sebagai pemilik kedaulatan yang sah," pungkasnya.(Gol/P-1)


Sumber : http://www.mediaindonesia.com/news/r...nuh/2017-12-02

---

Kumpulan Berita Terkait :

- Masyarakat Diingatkan tidak Transaksi Bitcoin

- Sinergi BUMN dan Swasta Terbuka di Sektor Properti

- Konsorsium PNRI Curhat ke Novanto