TEMPO.CO, Jakarta - Kalangan pegiat pendidikan mengkritik pemberian dana hibah sebesar Rp 367 miliar oleh pemerintah DKI Jakarta kepada Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI). Anggota Dewan Pengawas Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), Retno Listyarti, misalnya, mengatakan lembaganya berencana menyampaikan protes kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ihwal pemberian hibah tersebut.

"Kami akan memprotes. Ini agak aneh. Anggota kami juga ribut soal ini," ujar Retno seperti dimuat Koran Tempo, Kamis, 30 November 2017. Retno mengaku kaget begitu tahu bahwa PGRI mendapat dana hibah dengan jumlah fantastis.

Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2018, jatah hibah buat PGRI DKI Jakarta paling besar dibanding jatah untuk 104 lembaga lainnya. Alokasi hibah untuk PGRI pun melesat tajam dari tahun ini, yakni dari Rp 27,9 miliar menjadi Rp 367 miliar.

Selain mempersoalkan nominal dana, Retno mempertanyakan alasan pemberian hibah hanya untuk PGRI Jakarta. "Kan organisasi guru itu banyak,” ujar Retno. “Ini sebenarnya tujuannya apa? Untuk kepentingan apa?"

Menurut Retno, penjatahan hibah hanya untuk PGRI janggal. Bila pihak yang akan menerima insentif Rp 500 ribu per bulan hanya guru swasta anggota PGRI, kata dia, sama saja guru-guru dari organisasi lain ditarik agar pindah ke PGRI. “Saya melihat indikasi penyelewengan kewenangan,” ucap dia. "Walau susah dibuktikan.”

Retno pun menyoroti posisi Ketua PGRI DKI, Agus Suradika, yang merangkap jabatan sebagai Kepala Badan Kepegawaian DKI Jakarta. “Itu tidak etis," kata dia. Menurut Retno, FSGI, yang memiliki sekitar 20 ribu anggota, sedang mengumpulkan data seputar keanehan penjatahan hibah ini.

Pegiat pendidikan lainnya, Najelaa Shihab, menyebutkan Gubernur Anies seharusnya menaikkan anggaran peningkatan kualitas guru. Berdasarkan hasil riset Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan (PSPK), pada 2017, anggaran peningkatan kualitas guru hanya 0,45 persen dari total anggaran di bidang pendidikan yang disiapkan pemerintah DKI.

Menurut Najelaa, sebagian besar anggaran, yakni 49 persen, terpakai untuk belanja pegawai. "Anggaran yang berfokus pada kesejahteraan guru tidak cukup. Itu perlu diimbangi peningkatan anggaran terkait kualitas (guru)," ujar Najelaa, yang juga pendiri PSPK. Dia menerangkan, program peningkatan kualitas guru antara lain berupa pelatihan dan pengadaan alat peraga.

Sekretaris PGRI Jakarta, Adi Dasmin, mengatakan dana hibah Rp 367 miliar akan dibagi kepada 52 ribu guru swasta, masing-masing Rp 500 ribu per bulan. Saat ini, PGRI masih menyusun kriteria calon penerima hibah. Misalnya, guru swasta harus terdaftar dalam data pokok pendidikan dan tergabung di PGRI Jakarta. "Masih kami godok," ujar dia.

Gubernur DKI Anies Baswedan memastikan tak akan mencoret anggaran dana hibah untuk PGRI. “Kesejahteraan guru selama ini kurang diperhatikan,” kata dia.


Dua Berbanding Satu

Persatuan Guru Republik Indonesia DKI Jakarta akan menerima dana hibah sebesar Rp 367 miliar tahun depan. Dana itu dijanjikan sebagai insentif bagi 52 ribu guru swasta, masing-masing Rp 500 ribu per bulan.

Berdasarkan data Dinas Pendidikan DKI Jakarta, jumlah guru swasta di Ibu Kota dua kali lipat lebih jumlah guru negeri, yakni 74 ribu berbanding 30 ribu orang. Berikut ini rincian perbandingannya.

Guru Negeri

Sekolah = Jumlah Guru

TK = 390
SD = 15.069
SMP = 8.337
SMA = 3.944
SMK = 2.602
Pendidikan luar biasa = 532
Total = 30.334

Guru Swasta

Sekolah = Jumlah Guru

TK = 9.975
SD = 26.945
SMP = 15.001
SMA = 8.953
SMK = 12.938
Pendidikan luar biasa = 575
Total = 74.387

https://fokus.tempo.co/read/1038231/...lUtama_Click_2