Merdeka.com - Sejumlah pos anggaran yang disusun Pemprov DKI Jakarta di RAPBD 2018 menuai kritik keras. Salah satunya kenaikan anggaran kunjungan kerja anggota DPRD DKI Jakarta yang mencapai Rp 107,7 miliar.

Setelah mendapat kritikan kencang dari berbagai pihak, akhirnya sepakat anggaran kunker anggota dewan dipangkas. Menurut pengakuan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, M Taufik, anggaran kunker yang semula mencapai Rp 107 miliar kini menjadi Rp 64 miliar.

"Dikurang Rp 43 miliar lebih dari anggaran perjalanan Dinas kunjungan kerja dari Rp 107 miliar dikurangi Rp 43 miliar," kata M Taufik di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (28/11).

Taufik berdalih, sebenarnya anggaran kunjungan kerja naik karena menyesuaikan revisi PP 18 Tahun 2017 Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dia menyebut anggaran kunker sebelumnya sangat kecil.

"Dulu uang harian Rp 500 ribu buat makan siang, makan malam, transportasi kurang," kata Taufik.

Sebelumnya Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno mengatakan pos anggaran itu telah diusulkan jauh hari sebelum ia dan Gubernur Anies Baswedan dilantik. "Itu diusulkan sebelumnya dan kami hanya mengikuti," ujarnya, Kamis (23/11).

Menurutnya, alokasi anggaran mencapai ratusan juta untuk kegiatan kunker bertujuan agar para anggota dewan bisa melakukan komparasi terhadap kebijakan di daerah lain atas program-program tertentu.

Dalam situs web apbd. jakarta.go.id, dirincikan anggaran untuk kunker tersebut yaitu untuk kunker Komisi-Komisi DPRD Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp 107.797.974.740. Selain itu ada pula anggaran kunker sister city dan kunjungan balasan DPRD Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp 968.786.000. Jadi total anggaran yang dialokasikan sebesar Rp 108.766.760.740.

(mdk/lia)