Petugas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan memberikan informasi kepada warga soal Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN KIS) di, Semarang, Jawa Tengah, Minggu (19/11/2017).
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan berencana melibatkan peserta untuk ikut mendanai biaya perawatan (cost sharing) untuk penyakit yang butuh perawatan medis lama dan berbiaya tinggi (katastropik).

Rencana cost sharing ini akan berlaku bagi peserta dari golongan mampu atau peserta mandiri.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Fahmi Idris mengatakan, pembiayaan perawatan penyakit katastropik selama ini cukup menguras kas BPJS Kesehatan.

Setidaknya ada 8 penyakit katastropik yang akan dipilih untuk dibiayai dengan skema cost sharing. Yakni penyakit jantung, gagal ginjal, kanker, stroke, sirosis hepatitis, thalasemia, leukimia dan hemofilia.

Menurut data BPJS, sepanjang Januari-September 2017 ada 10,80 juta kasus dari 8 penyakit katastropik yang menguras biaya BPJS Kesehatan hingga Rp12,29 triliun.

Jumlah itu setara dengan 19,68 persen dari total biaya pelayanan kesehatan yang BPJS Kesehatan hingga September 2017. Penyakit jantung menempati porsi terbanyak dengan 7,08 juta kasus dan klaim mencapai Rp6,51 triliun.

"(Rencana) cost sharing ini harus kami sampaikan supaya masyarakat tidak kaget," kata Fahmi, (23/11/2017) seperti dikutip dari Kontan.co.id.

Namun, Fahmi masih belum merinci porsi pendanaan perawatan (cost sharing) yang akan dibebankan kepada peserta BPJS Kesehatan. Pasalnya, hingga kini BPJS Kesehatan masih menghitung rincian beban yang akan dibagi bersama peserta jaminan kesehatan nasional (JKN).

Jenis penyakit yang banyak menyedot ini tak berbeda dibanding dengan tahun 2015. Delapan penyakit katastropik saat itu adalah penyakit jantung, gagal ginjal kronik, kanker, leukemia, stroke, thalasemia, sirosis hepatis, dan haemofilia.

Bedanya, saat itu persentase dana yang disedot 8 penyakit ini mencapai 23,90 persen dari total pembiayaan BPJS.

Selama ini, BPJS Kesehatan kerap defisit. Penyebabnya, angka beban jaminan kesehatan yang selalu lebih besar dari pendapatan iuran BPJS Kesehatan.

Pada 2014, defisit mencapai Rp3,3 triliun. Setahun kemudian, defisit itu naik menjadi Rp5,76 triliun. Tahun lalu baru surplus Rp508 miliar. Walau surplus, tapi secara kumulatif, belum bisa menutup kerugian tahun sebelumnya.

Struktur keuangan BPJS 2014-2016.
Sampai pertengahan tahun ini, BPJS Kesehatan mampu mengumpulkan iuran sebanyak Rp35,6 triliun. Tapi pengeluarannya Rp41,5 triliun. Artinya, ada defisit Rp5,8 triliun.

Selama ini, keluhan BPJS adalah masalah iuran. April lalu, Pemerintah menaikkan iuran BPJS Kesehatan, beserta denda keterlambatan. Tapi September lalu, kenaikkan iuran itu belum mampu menolong kas BPJS Kesehatan.

Masalahnya, iuran premi tak sesuai. Misalnya Penerima Bantuan Iuran (PBI) seharusnya Rp36 ribu. Tetapi iuran yang dibayarkan pemerintah itu hanya Rp23 ribu per bulan. Peserta kelas 2 alias Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) seharusnya Rp68 ribu, hanya membayar Rp51 ribu. Peserta kelas 3, preminya Rp53 ribu, tapi selama ini iurannya hanya Rp25.500.

Selama ini, selisih penerimaan dengan klaim ini ditutup dengan suntikan dari pemerintah. Karena ada Undang-undang Nomor 24 tahun 2011 tentang BPJS bahwa pendapatan berasal dari iuran, dan dari bantuan pemerintah.

Kepada DPR, Pimpinan BPJS Kesehatan mengeluhkan absennya kewenangan mereka menentukan besarnya iuran BPJS.

Menurut anggota Komisi Kesehatan Ketut Sustiawan, besarnya iuran ditetapkan oleh Dewan Jaminan Kesehatan Nasional. maka perlu dilakukan penyesuaian jika memang perlu dilakukan.

"Kalau BPJS yang menentukan iuran maka harus diubah undang-undangnya," ujar Ketut seperti dikutip Tribunnews.com Jumat (24/11/2017).



Sumber : https://beritagar.id/artikel/berita/...nuh-8-penyakit

---

Baca juga dari kategori BERITA :

- Orang Jakarta paling royal bayar listrik

- Sumpah Anas, anggaran gemuk, hingga erupsi Gunung Agung

- Sosok Bobby Nasution di mata keluarga