Merdeka.com - Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan- Sandiaga Uno kembali menjadi perhatian khusus warga Jakarta. Hal ini diakibatkan anggaran Rancangan APBD 2018 yang membengkak mencapai Rp 77,11 miliar. Di tahun 2017, APBD Perubahan disepakati pada angka Rp 70,19 triliun.

Masih dalam proses pembahasan, RAPBD DKI 2018 tersebut mendapatkan banyak kritikan. Pasalnya beberapa anggaran mengalami kenaikan cukup signifikan, seperti anggaran Tim Gubernur Untuk Percepatan Percepatan Pembangunan (TGUPP). Jika sebelumnya hanya Rp 2,35 miliar kini meroket jadi Rp 28 miliar dalam RAPBD 2018.

Kemudian Anies-Sandi juga memasukkan anggaran Pengendalian Hama Terpadu Gedung Komplek Balai Kota dan Rumah Dinas Pimpinan Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp 280.373.702 dari yang sebelumnya sebesar Rp 266 juta. Dan DPRD juga mendapat anggaran untuk perbaikan kolam air mancur yang nilainya cukup signifikan yakni sebesar Rp 620.715.162. Jika sebelumnya saat Sumarsono menjadi PLT Gubernur anggaran yang senilai Rp 500 juta di tolak.

Ramai menjadi pemberitaan, Sandiaga lepas tangan dan melempar bola panas tersebut pada Basuki Tjahaja Purnama ( Ahok). Alasannya, Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) yang merancang dan mengusulkan adalah pada masa pemerintahan sebelum dirinya.

Politisi Gerindra ini tidak mau disalahkan akibat bengkaknya anggaran RAPBD 2018 yang mencapai Rp 77,11 triliun. Berulang kali, dia menegaskan, banyaknya anggaran dibuat pada saat kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama ( Ahok) dan Djarot Saiful Hidayat. Untuk itu dia mempersilakan bagi Kementerian Dalam Negeri untuk mengevaluasi kiranya anggaran untuk beberapa program yang dikurangi.

"Silakan, silakan, (evaluasi) bagus banget. Enggak ada masalah. Kan sebagian juga dari zamannya Pak Ahok dan Pak Djarot yang dimasukan. Jadi kita enggak mau memecah belah, pokoknya intinya kita fokus untuk warga yang marjinal, warga yang selama ini belum tersentuh," ungkapnya di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (24/11).

Salah satu anggaran yang melonjak yakni untuk Kunjungan Kerja DPRD yang sudah masuk di pemerintah sebelumnya. Dia mengatakan anggaran mengikuti Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD.

"Jadi kita cuma mengikuti aja. Enggak Anies Sandi nambahin gitu, emang gila aja kita nambahin (anggaran), orang saya orangnya hemat banget," jelasnya.

Sementara itu, Ketua Fraksi Partai NasDem DPRD DKI Jakarta Bestari Barus mengatakan, usulan Anies-Sandi tersebut masih dapat berubah. Karena sampai saat ini anggaran tersebut masih dibahas di Badan Anggaran (Banggar) dan nantinya akan dievaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri.

"Masih terbuka, walaupun Banggar, katakan Banggar sudah mengoreksi, mungkin akan ada koreksi lagi dari Kementerian Dalam Negeri. Jadi koreksinya tidak hanya di Badan Anggaran atau DPRD, tetapi juga ada koreksi dari Kementerian Dalam negeri selaku pembina," katanya saat di hubungi merdeka.com.

Dia mengungkapkan, akan melakukan penyisiran terhadap anggaran yang diajukan. Salah satu yang menjadi perhatiannya adalah anggaran untuk pembasmi hama di rumah dinas dan gedung Balai Kota DKI Jakarta. Rencananya, Bestari akan menanyakan secara detail urgensinya anggaran tersebut sampai harus dinaikan.

"Kita cek lagi apa iya perlunya segitu, kenapa? Kan ini belum dibahas di Banggar besar tentu seperti saya sampaikan kepada teman-teman juga saya juga selaku anggota Banggar akan mendetailkan nanti, pada saat pembahasan itu," ujarnya.