Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menyebut kebijakan pemerintah mendukung operasi stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) asing yang menjual bahan bakar minyak (BBM) Ron 89 dengan harga rendah bertentangan dengan sejumlah kebijakan. Selain itu mempermalukan Indonesia di mata dunia.


“Negara lain berlomba, berjibaku untuk lolos (standar) Euro 3 dan Euro 4, Indonesia belum lolos dengan Euro 2 karena melanggengkan BBM RON rendah,” tutur Ketua Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi, dalam siaran pers, Sabtu (25/11).

Kebijakan mengizinkan SPBU asing untuk menjual Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan RON 89 tidak sejalan dengan kebijakan pemerintah. Khususnya, lanjut Tulus, kebijakan energi bersih serta baru dan terbarukan

“Karena itulah target Indonesia untuk mengurangi produksi karbon hingga 26% pada tahun 2030 tidak akan berhasil. Sebab, bagaimana mau mengurangi produksi karbon jika penggunaan bahan bakar kualitas rendah masih dominan,” paparnya.

YLKI, kata dia, mempertanyakan mengapa Menteri Energi, Sumberdaya dan Mineral (ESDM) dan jajarannya begitu gegap gempita menyambut beroperasinya SPBU asing yang menjual BBM RON89 itu. “Bahkan, konon perizinannya pun sangat mudah,” ucapnya.


Apa yang dilakukan oleh pemerintah itu, menurut Tulus, memunculkan berbagai anomali. Sebab BBM oktan rendah tidak sesuai road map. Seharusnya mengurangi konsumsi dan distribusi BBM beroktan rendah.

“Bandingkan dengan Malaysia yang menjual BBM dengan RON paling rendah 95. Lah, ini pemerintah malah mendukung SPBU baru yang menjual RON rendah. Ini namanya tidak konsisten dan langkah mundur,” ujarnya.

Bahkan klaim BBM yang dijual itu ber-RON 89 juga harus di laboratorium independen untuk memasikan kebenarannya. Keberadaan RON 89 itu juga merupakan anomali. Sebab, RON 89 yang dijual merupakan booster dari RON 88.

“Tapi yang pasti, meski mengantongi RON 89, itu tetap jauh dari standar Euro2,” kata Tulus.

Anomali lainnya adalah, SPBU asing itu menjual harga BBM beroktan terendah di bawah harga pasar. Hal ini disinyalir sebagai strategi marketing untuk menggaet konsumen selama masa promosi.

Jika masa promosinya lewat, mereka pasti akan menjual dengan harga normal atau bahkan lebih mahal. Anomali berikutnya, sebut Tulus, SPBU asing tersebut beroperasi di Jakarta yang pangsa pasarnya sangat besar.

Padahal, semestinya, SPBU seperti itu didorong untuk beroperasi di daerah remote, seiring sejalan program pemerintah terkait kebijakan satu harga untuk BBM. Karena di daerah seperti sangat membutuhkannya, karena infrastruktur SPBU yang masih minim. (Rif)

Sumber: Tetitah.com