Lonjakan tajam RAPBD Provinsi DKI Jakarta bukan hanya menyangkut pemerintah provinsi, namun juga anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Bahkan ada yang naiknya berlipat-lipat hingga lebih dari 10 kali: biaya kunjungan kerja.

Data yang diperoleh dari situs resmi pemerintah DKI Jakarta, rencana kunjungan kerja DPRD DKI tahun 2018 mencapai Rp107,7 miliar. Melihat angka sebelumnya yang hanya Rp8,8 miliar, anggaran kali ini 'tampak melonjak gila-gilaan'.

Seorang anggota DPRD menyebutkan kenaikan itu untuk 'memenuhi dahaga para anggota dewan yang selama ini pendapatannya dikebiri pemerintah provinsi'. "Semuanya lapar dan haus," katanya, kepada BBC Indonesia.

Namun Wakil Ketua DPRD Mohamad Taufik membantah dan berkilah bahwa kenaikan itu merupakan hal yang wajar dan sudah berdasarkan aturan yang berlaku. "Kunjungan kerja itu ada di seluruh instansi di Indonesia," kata Taufik.

Kenaikan sejumlah mata anggaran DPRD DKI dalam rencana APBD DKI terjadi usai pembahasan Tim Anggaran Pemerintah Daerah dengan Badan Anggaran DPRD, pertengahan November lalu.

Mereka menghasilkan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS).

Selain kunjungan kerja, terdapat beberapa poin anggaran di DPRD DKI lainnya yang naik signifikan dalam KUA-PPAS, hasil bahasan eksekutif dan legislatif Jakarta tersebut. Baik secara nominal maupun persentase kenaikan.



Setelah kunjungan kerja yang naik Rp99 miliar, atau lebih dari 10 kali lipat, anggaran yang melonjak adalah pelaksanaan reses yang naik Rp34,4 miliar. Lalu diikuti pembahasan panitia khusus naik Rp27 miliar, dan pembahasan badan anggaran naik Rp11,9 miliar.
Yang naik signifikan secara persentase adalah pengelolaan website DPRD DKI yang naik sekitar 17 kali dari Rp31 juta menjadi Rp571 juta. Diikuti oleh pembahasan pansus naik 12 kali, kunjungan kerja 11 kali, dan pergantian insidentil sipil gedung 8,5 kali.


Mata anggaran baru

Selain kenaikan dari nominal yang sudah ada, terdapat poin anggaran yang tidak ada dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang disusun pada pertengahan tahun ini tapi ada setelah pembahasan dengan Badan Anggaran DPRD.

Mata anggaran itu adalah penunjang kehadiran rapat DPRD sebesar Rp16,1 miliar, dan pembuatan buku profil aggota dewan sebesar Rp218 juta.

Mata anggaran tunjangan rapat ini dulu dicoret mantan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama. "Mana ada sih aturan kamu kalau kerja diajak rapat oleh bos minta uang? Kaya dong gubernur kalau tiap kali rapat dapat duit," kata Ahok -panggilannnya, kala itu.

Taufik sendiri mengatakan bahwa uang tunjangan rapat itu kini sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.

"Ada dasarnya," kata Taufik.


Kenaikan persentase terbesar rencana anggaran DPRD DKI Jakarta



Direktur Eksekutif Indonesia Budget Center (IBC) Laode Roy Salam mempertanyakan melonjaknya anggaran DPRD tersebut. "Ada potensi menghambur-hamburkan uang anggaran" kata dia.

Soal kunjungan kerja misalnya, selalu disorot negatif publik. "Patut dipertanyakan untuk apa DPRD menghabiskan dana kunjungan kerja begitu besar," kata dia.

Menurut Roy, penyusunan anggaran tak semata-mata karena adanya aturan yang melandasinya seperti dikatakan Taufik. "Tapi juga harus dilihat pada aspek kewajaran," kata dia.


Rencana pemasukan anggota DPRD

Sumber BBC Indonesia di DPRD DKI mengatakan pemunculan kembali poin tunjangan rapat, bersama kenaikan poin anggaran lainnya memang diinginkan oleh anggota dewan.

Ia menjabarkannya.

Setiap kali rapat, nantinya anggota dewan akan mengantongi Rp350 ribu. Juga akan ada aturan yang membatasi maksimal seorang anggota DPRD tiga kali rapat dalam sehari.

Termasuk soal kunjungan kerja. Menurut dia, uang saku tiap anggota DPRD setiap harinya dalam kunjungan kerja adalah Rp4 juta. "Kunjungan kerja akan ada setiap akhir pekan," kata dia.

Taufik sendiri tidak membantah informasi itu. Menurut dia, pimpinan DPRD memang merancangnya seperti itu. "Jadwalnya memang seperti itu. Tapi kan belum tentu dipakai," kata dia.

Sumber BBC yang berkecimpung di politik Jakarta lebih dari 10 tahun itu menambahkan, bahwa ide untuk menaikkan angka anggaran, termasuk mengadakan tunjangan rapat disetujui semua anggota. Termasuk dirinya.

Dia mengatakan membutuhkan uang lebih karena 'proposal dari konstituen masuk terus'. Ia mewanti-wanti namanya tak disebut. Ia mengaku selama ini anggota DPRD tidak bisa bermain proyek karena pengetatan anggaran oleh Ahok.

Namun Taufik menegaskan, angka-angka dalam KUA PPAS tersebut belum final.
Masih akan ada pembahasan antara legislatif dan eksekutif. Juga pemeriksaan oleh Kementerian Dalam Negeri. "Masih bisa dihapus," kata wakil ketua Badan Anggaran DPRD DKI ini.



Taufik menambahkan kenaikan total anggaran DPRD DKI dari Rp126 miliar menjadi Rp346 miliar adalah hal yang wajar. "Selama itu sesuai dengan aturan. Nanti bisa disisir ulang. Finalisasinya di Kemendagri," imbuh dia.

Gubernur Anies Baswedan sendiri bersyukur rancangan APBD Jakarta 2018 mendapat sorotan masyarakat karena kenaikan yang signifikan. Menurut dia, justru bentuk partisipasi itu yang diharapkan.

Dia berharap banyaknya partisipasi masyarakat membuat APBD Jakarta lebih baik. "Ini adalah dana kita semua," kata Anies di Balai Kota, Kamis, 23 November 2017.

Senada dengan Taufik, Anies mengatakan bahwa angka-angka dalam rancangan itu masih bisa berubah.

"Pembahasan masih jalan, ini belum selesai. Jadi dengan pembahasan masih jalan, makin banyak yang melihat makin baik," pungkasnya.
Sumber http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-42098725