TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengklaim Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta kerap membengkak lantaran terdapat penyertaan modal daerah (PMD) kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

"Yang bengkak itu di PMD BUMD. Itu bengkak banget. Alhamdulillah kemarin itu bisa kita negosiasikan dan kita pangkas. BUMD itu juga mendukung," ujar Sandiaga di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan (FKIK) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jumat (24/11/2017).

Sandiaga melihat hal tersebut pada APBD pemerintahan sebelumnya. Kendati demikian, upaya pengecilan APBD sudah dilakukan oleh pemerintahan sebelumnya, tetapi hanya pada sektor-sektor yang kecil.

"Upaya itu sudah didorong oleh pemerintah sebelumnya dan juga ada pemikiran matang yg sudah disampaikan jadi sekarang kita tentunya ingin ada satu kontinuitas. Tidak semua program pemerintah lama itu jelek dan tidak semua program pemerintah sebelumnya menggelembung (anggarannya)," jelas Sandi.



Sandi kemudian memastikan bahwa yang jadi fokus bagi pemerintahannya kini adalah bagaimana APBD DKI 2018 bisa dieksekusi secara efektif di lapangan dan tidak ada pemborosan di dalamnya.

Terkait pembengkakan anggaran tersebut, Sandiaga bersama dengan Gubernur Anies Baswedan sepakat untuk tidak memberikan PMD kepada lima BUMD DKI Jakarta.

Selain mengecilkan APBD 2018, keputusan itu dibuat untuk menutup kekurangan sebesar Rp 2,5 triliun dalam anggaran 2018.

"Hasil koordinasi dengan Pak Wagub bahwa teman-teman BUMD diminta lebih profesional lagi dalam kembangkan bisnisnya, tidak selalu minta PMD ke Pemprov, bisa dengan kerjasama ke pihak swasta," kata Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Selasa (14/11/2017). 

"Sehingga untuk BUMD Jakarta Tourisindo, PD Dharma Jaya, Food Station, PD Pembangunan Sarana Jaya, dan Askrida, ini atas arahan Pak Gubernur, di-nol-kan semua," tambah Saefullah.