Golkar Akan Perhatikan Keinginan Rakyat Dalam Pembahasan RAPBD DKI Jakarta



JAKARTA, KOMPAS.com -
Hal itu menyusul adanya sejumlah usulan anggaran yang menjadi sorotan publik.

Ketua DPP Bidang Pembangunan Daerah dan Desa Partai Golkar, Zainuddin Amali menuturkan, mencermati usulan anggaran adalah kewajiban bagi legislatif. Terlebih jika publik memberi sorotan khusus.



Amali menambahkan, DPP Golkar memiliki bidang legislatif dan eksekutif yang akan secara reguler memantau kader-kadernya di DPRD provinsi dan kabupaten/kota.

Di samping itu, secara reguler Golkar juga memberikan bimbingan teknis kepada mereka.



Pekan ini pembahasan RAPBD akan dimulai. Sejumlah anggaran menjadi sorotan. Salah satunya yakni anggaran untuk tim gubernur untuk percepatan pembangunan (TGUPP) sebesar Rp 28 miliar.

Anggaran lain yang disorot yakni dana hibah Rp 1 miliar untuk Komando Resimen Mahasiswa dan Rp 500 juta untuk organisasi Laskar Merah Putih.

Ada pula anggaran rehabilitasi kolam air mancur DPRD DKI Jakarta sebesar Rp 620 juta serta kenaikan anggaran Sekretariat Dewan dari Rp 126 miliar (dalam RKPD 2018) menjadi Rp 346 miliar (dalam RAPBD 2018).
Sumber: Kompas.Com