Biro Umum Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menganggarkan Rp2.335.470.000 untuk pengamanan area Balai Kota Jakarta di dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Jakarta tahun 2018.

Pengamanan ini dibagi dua. Pertama untuk Bantuan Kendali Operasi pengamanan komplek Balai Kota lintas sektoral (TNI/Polri) sebesar Rp1.517.670.000, dan pengamanan kantor Balai Kota dalam mengantisipasi aksi unjuk rasa sebesar Rp817.800.000.

Suara.com coba menelusuri anggaran tersebut melalui situs apbd.jakarta.go.id pada Rabu (22/11/2017). Dalam laman tersebut dicantumkan bahwa untuk honor petugas TNI/Polri dianggarkan sebesar Rp1.277.500.000. Adapun rinciannya adalah 14 orang dikalikan 365 hari, atau untuk satu orang per harinya sebesar Rp250 ribu.

Kemudian ada dana untuk makan rapat sebesar Rp240.170.000. Rinciannya adalah 14 orang dikalikan 365 hari, dengan harga satu boks makanan Rp47 ribu.

Sedangkan untuk pengamanan kantor Balai Kota DKI dalam mengantisipasi aksi unjuk rasa, tidak dijelaskan secara detail di laman tersebut.

Dalam laman tersebut hanya diterangkan adanya belanja untuk makan sebesar Rp817.800.000. Anggaran ini adalah untuk 145 orang dikalikan 10 kegiatan dan dikali 12 bulan.

Secara keseluruhan, Biro Umum Pemprov DKI Jakarta menganggarkan Rp50.724.471.616 ke dalam RAPBD Jakarta. Angka tersebut naik sekitar Rp7 miliar lebih dari anggaran awal yang sebesar Rp43.262.710.185.