JAKARTA, KOMPAS.com - PD Dharma Jaya menjadi salah satu BUMD yang tidak akan diberikan penyertaan modal daerah (PMD) pada tahun 2018. PMD yang awalnya diajukan oleh PD Dharma Jaya adalah sebesar Rp 39 miliar.

Namun atas arahan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno, PD Dharma Jaya dan beberapa BUMD lainnya tidak diberikan PMD. Alasannya, supaya BUMD ini bisa mandiri tanpa terus menerus mendapatkan suntikan dana dari pemerintah.

Alih-alih mandiri, PD Dharma Jaya malah tidak bisa membeli stok daging subsidi untuk penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP). Selama ini dengan subsidi itu, pemegang KJP bisa membeli daging sapi dan daging ayam dengan harga murah.

Saat ditanya, Direktur PD Dharma Jaya Marina Ratna Dwi Kusumajati mengaku masih bisa menggunakan dana public service obligation (PSO) untuk membeli daging. Namun pada rapat banggar di Komisi C, Selasa (21/11/2017), Marina menumpahkan kekhawatirannya atas stok daging subsidi tanpa ada PMD.

Dia meminta pencairan PSO bisa dipercepat. Jika benar tak diberi PMD, PSO menjadi cara satu-satunya untuk membeli daging subsidi KJP.

"Itu satu-satunya cara ya perjuangkan PSO itu. Kalau enggak diperjuangkan, saya enggak tahu bagaimana beli barang untuk persediaan KJP," ujar Marina kepada anggota Komisi C dalam rapat anggaran di Gedung DPRD DKI Jakarta.
Marina merasa tidak adil jika PD Dharma Jaya harus memutar otak mencari sumber dana lain untuk membeli daging subsidi akibat pencabutan PMD ini. Sebab ini bukan demi kepentingan bisnis PD Dharma Jaya melainkan untuk kepentingan wargakurang mampu. Jika untuk alasan kemandirian, Marina mengaku siap berkembang tanpa PMD, tetapi dalam konteks bisnis.

"Tetapi untuk ketahanan pangan, untuk warga yang mau kita bahagiakan, lalu saya disuruh cari uang, itu unfair," kata Marina.

Sandi salah paham

Beberapa waktu lalu, Sandi mengatakan semua BUMD yang dihapus PMD-nya menyatakan tidak keberatan. Menurut Sandi, jajaran direksi kelima BUMD tersebut justru merasa bersyukur.

"Dari lima BUMD yang PMD-nya pernah diusulkan, bertemu saya, dan bilang 'Alhamdulillah, Pak. Dengan begini, kami bisa lebih mandiri. Selama ini kami diberikan modal pemerintah justru merasa kebebanan karena ada penugasan dan lain sebagainya'," kata Sandiaga.

Namun, Marina mengatakan Sandiaga salah paham. Khusus untuk PD Dharma Jaya, kesiapan tanpa PMD hanya dalam konteks bisnis. Kenyataannya, PMD yang diajukan memang untuk membeli daging KJP.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Minggu (12/11/2017).
"Beliau itu salah pengertian ketika aku ditanya pada waktu meeting. Beliau tanya 'Bu Rina enggak dapat PMD bisa enggak?'. Bisa, kalau untuk bisnisnya bisa tanpa harus dapat PMD," ujar Marina.
"(Tetapi) kan beliau tidak tahu secara teknisnya bahwa (PMD) ini buat membeli daging," kata Marina.

Di waktu berbeda, Sandiaga mengatakan daging subsidi untuk penerima KJP tidak boleh terganggu. Kata Sandiaga, PMD untuk PD Dharma Jaya digunakan untuk pemotongan ayam sehingga tidak mengganggu program daging subsidi. Namun jika benar daging subsidi terancam, Sandiaga mengatakan akan mencarikan dana dari sumber lain.

"Nanti kami carikan pendanaan dari tempat lain dengan konsep business-to-business," kata Sandiaga.

http://megapolitan.kompas.com/read/2...daging-subsidi