Jakarta - Asia Competitiveness Institute (ACI) merilis hasil riset terbaru soal indeks ease of doing business Indonesia tahun 2017 yang dihitung dari 925 pelaku bisnis di 34 provinsi.

Dari hasil riset di 34 provinsi tersebut, posisi Provinsi DKI Jakarta yang pada riset sebelumnya berada di peringkat 2 turun ke peringkat 4 dengan skor 1.325.

Posisi DKI Jakarta disalip oleh Jawa Timur, Jawa Barat dan Jawa Tengah yang secara berurutan berada di posisi 1, 2 dan 3, atau sebelumnya berada di urutan 3, 5 dan 4 di tahun 2015.

Menurut Direktur Eksekutif Jakarta Property Institute (JPI), Wendy Haryanto, proses perizinan bangunan yang menjadi salah satu indikator penting kemudahan berbisnis masih belum ada kemajuan di Jakarta.

"Jumlah langkah perizinan tidak berubah dari tahun 2008. Tetap 17 langkah. Ujung-ujungnya adalah dinas-dinas ini keterkaitan koordinasi regulasi supaya enggak bentrok itu masih kurang. Koordinasi kurang," katanya dalam jumpa pers di Grand Hyatt Hotel, Jakarta, Selasa (21/11/2017)

DKI Jakarta sendiri mengalami penurunan peringkat pada tiga kategori yang dijadikan sebagai variabel indeks kemudahan dalam berusaha. Di antaranya pada kategori attractiveness to investor atau daya tarik ke investor, peringkat Jakarta turun dari peringkat 1 di tahun 2015 ke peringkat 3 di tahun 2017.

Sementara kategori business friendliness atau keramahan dalam melakukan usaha, peringkat Jakarta turun dari peringkat 2 di tahun 2015 ke peringkat 7 di tahun 2017. Sedangkan di kategori competitive policies atau regulasi, Jakarta menduduki peringkat 19 dari total 34 provinsi Indonesia.

Hal ini kata dia berpotensi membuat calon investor tidak lagi menjadikan Jakarta tujuan utama investasi dan beralih ke provinsi lain.

"Hingga saat ini, belum ada inovasi yang signifikan terkait dengan proses perizinan di Jakarta. Ini salah satunya disebabkan oleh PTSP sebagai garda terdepan perizinan mempunyai banyak masalah," tuturnya.

Dia sendiri percaya kemudahan berbisnis tersebut bisa digenjot dengan memudahkan kemudahan di dalam perizinan, terutama dalam mengurus izin mendirikan bangunan (IMB). Pasalnya, hampir 20% PDB DKI Jakarta disumbang oleh sektor properti, sehingga harus jadi perhatian oleh pemerintah.

"Jakarta dikontribusikan GDP nya hampir 20% dari sektor properti. Anything related to property sector harusnya bisa di-boost karena teramat sangat fokus di situ. Kita percaya kalau properti dikembangkan dengan benar, perbaiki business sentiment-nya, ini adalah drive. Properti ini kl diperbaiki, ekonominya akan bisa tumbuh lebih cepat," tukasnya. (eds/ang)

https://finance.detik.com/berita-eko...274.1499954577