Kajian organisasi pemerhati masalah HAM, Setara Institute, mengungkapkan DKI Jakarta memiliki indeks toleransi terendah dari 94 kota/kabupaten. Namun sebelumnya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) DKI Jakarta menilai situasi di Jakarta sudah membaik pasca pilkada.

Dalam studi ini, Setara mengukur regulasi pemerintah kota, tindakan pemerintah, regulasi sosial dan demografi agama sepanjang November 2016-Oktober 2017. Pada masa setahun terakhir itu, tercatat sedikitnya terjadi 24 peristiwa pelanggaran kebebasan beragama dan beribadah atau KBB.

Sebelumnya DKI Jakarta menempati posisi 65, namun merosot drastis akibat peningkatan intoleransi dan politisasi identitas keagamaan dalam proses pilkada 2017 lalu. Selain Jakarta, kota lain dengan indeks toleransi terendah antara lain Banda Aceh, Bogor, Cilegon, dan Depok.

Akan tetapi, Ketua FKUB DKI Jakarta, Ahmad Syafii Mufid, menilai situasi di Jakarta pascapilkada sudah semakin membaik.

"Saya kira semakin baik, saya mencermati ada kelompok yang sepertinya sudah begini titik, sekarang tidak, sudah menerima kenyataan meskipun ada dendam. Ini juga penting bagi kepemimpinan baru di Jakarta atau di Indonesia, kuncinya rekonsiliasi," jelas dia usai diskusi dan peluncuran buku Ketika Agama Bawa Damai, Bukan Perang: Belajar dari Imam dan Pastor,(9/11) lalu.




Upaya dialog

Meski pemilihan kepala daerah di DKI Jakarta sudah beberapa bulan berlalu, tetapi upaya untuk merajut toleransi masih terus dilakukan hingga kini melalui dialog lintas agama sampai ke tingkat kecamatan, seperti disampaikan Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama DKI Jakarta Ahmad Syafii MUfid.
"Ya itu sudah bicara di mimbar-mimbar sudah bicara, kalau FKUB ini kita mengadakan pertemuan sampai ke tingkat kecamatan, di tiap kecamatan kita kumpulkan 100an orang, sudah berjalan dan rencananya di 20 kecamatan dan tinggal empat kecamatan yang belum."

Apa saja yang dilakukan FKUB DKI Jakarta untuk meredakan eskalasi ketegangan pasca pilkada yang sarat dengan penggunaan isu agama dan memastikan ketegangan itu tidak berlanjut?

"Yang dilakukan adalah bina damai, jadi agama itu mengajarkan perdamaian, agama itu menghormati perbedaan, agama itu juga memotivasi mendorong untuk kemajuan progressiveness itu ada di dalam tiap agama, bahwa grass root itu ketua RT/RW dan tokoh-tokoh setempat itu mengerti nanti agenda yang rawan itu apa, kerawanan itu disebabkan oleh apa dan bagaimana kita harus menyikapinya, itu disampaikan," kata Mufid.

Mufid mengatakan selain mengajak tokoh agama dan masyarakat sampai tingkat bawah, FKUB juga berupaya mengajak dialog pemimpin organisasi agama yang tampak mendukung salah satu calon gubernur dalam pilkada lalu.

"Jadi orang-orang kayak gini, kalau kita musuhi itu semakin menjadi-jadi, tapi kalau kita rangkul itu.. saya percaya bahwa kehidupan ini dimulai dari cinta, dan harus dipelihara dengan cinta dan berakhir dengan cinta," jelas Mufid.

Ihsan Ali-Fauzi yang merupakan direktur Pusat Studi Agama dan Demokrasi Universitas Paramadina (PUSAD Paramadina) menilai upaya yang dilakukan FKUB DKI Jakarta dapat dicontoh oleh daerah lain.

"Makanya genting sekali, makanya yang dilakukan oleh Pak Syafii Mufid FKUB itu perannya besar karena orang Indonesia itu masih mendengarkan ulama, masih dengar agamawan, dari mulai masalah tanah ujung-ujungnya ke FKUB," jelas Ihsan.

Namun menurut Ihsan, upaya FKUB ini harus mendapatkan dukungan dari berbagai pihak.
"Agamawan perlu melengkapi diri dengan berbagai hal, ketrampilan mengenai bina damai mediasi, dan sebagainya. Dia perlu wawasan yang lebih lebar, dia perlu membangun jaringan dengan orang lain, agar dia lebih berguna. Saya juga ingin agar teman saya yang bergerak dalam bidang pluralisme kebhinekaan memperkuat agamawan dari segi ini juga."

"Kadang-kadang mungkin mereka kurang paham sehingga menyebarkan paham keagamaan yang kekerasan, jangan-jangan mereka tidak punya ketrampilan yang diperlukan untuk berperan sebaliknya."




Agar tak berulang

Berkaca dari situasi di Jakarta, apa upaya yang dilakukan untuk mencegah penggunaan sentimen agama dalam pilkada 2018 tidak berulang ketika pemilu serentak 2019 mendatang?

Pengamat agama dan kekerasan, Sydney Jones, mengatakan kerja sama berbagai kalangan diperlukan untuk mencegah penggunaan isu agama dalam pemilihan lokal ataupun nasional.

"Mereka semua harus kerja sama apalagi menjelang pilkada, karena titik yang paling berbahaya di Indonesia itu pada saat pilkada atau pemilu. Dan menjelang pilkada 2018 dan pemilu 2019, banyak orang khawatir pemilu presiden bisa jadi agak panas," kata Sydney.
Sydney meminta agar pejabat pemerintah dari tingkat pusat dan daerah tidak menghadiri acara yang dilakukan oleh kelompok yang intoleran.

Sementara itu, Menteri agama Lukman Hakim mengatakan upaya untuk merawat keberagaman dilakukan melalui moderasi agama.

"Yang dimaksud dengan moderasi agama adalah paham yang moderat, artinya moderat lawan dari ekstremitas, ekstrem itu berlebihan. Karena kalau sudah merasa paling benar dia akan menegasikan, menafikan pihak lain yang berbeda dengan dirinya. Nah pemahaman kurang tepat itu lalu kemudian ada pemaksaan ada kehendak yang dipaksakan agar yang berbeda itu harus sama dengan dirinya," kata Lukman.

Lukman mengatakan kementerian yang dipimpinnya juga melakukan upaya pengajaran nilai-nilai keberagaman di sekolah-sekolah sebagai upaya untuk mengajarkan toleransi sejak dini.
Sumberhttp://www.bbc.com/indonesia/indonesia-42042632

Baca juga:
- Ini 10 Kota Toleran di Indonesia 2017

- HRW: Toleransi Agama di Indonesia Hanya "Fantasi"

- Satu dari empat pelajar Indonesia 'siap berjihad'