- Beranda
- Berita dan Politik
Setelah Setnov, Giliran KPK "Incar" Istrinya
...
TS
annisaputrie
Setelah Setnov, Giliran KPK "Incar" Istrinya
Setelah Setnov, Giliran KPK "Incar" Istrinya
Sabtu, 18/11/2017 12:37 WIB
Ketua DPR, Setya Novanto ditemani istrinya Deisti Astiani Tagor saat sedang dirawat di Rumah Sakit
Jakarta - Deisti Astiani Tagor, istri Ketua DPR RI Setya Novanto kembali diagendakan diperiksa oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Deisti diagendakan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi kasus dugaan korupsi pengadaan e-KTP.
Juru Bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan pemeriksaan Deisiti telah diagendakan pihaknya pada pekan depan. KPK akan mengklarifikasi sejumlah hal terkait kasus e-KTP dari Deisiti. Namun, Febri enggan menjelaskan tanggal spesifik pemeriksaan Deisti dan pemeriksaan untuk tersangka Setya Novanto selaku sang suami atau pihak lain.
"Untuk salah satu saksi yang kemarin tidak datang, ada rencana pemanggilan minggu depan, untuk istri SN ya," ujar Febri di kantornya, Jakarta, Jumat (17/11/2017).
Desti sebelumnya diagendakan diperiksa sebagai saksi kasus e-KTP pada Jumat (10/11/2017). Namun, yang bersangkutan tak hadir dengan alasan sakit.
http://www.jurnas.com/artikel/24962/...ncar-Istrinya/
Senin Pekan Depan Giliran Istri Novanto ‘Digarap‘ KPK
Sabtu, 18 November 2017 | 08:37 WIB
Istri Ketua DPR Setya Novanto, Deisti Astiani Tagor (kiri).
JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Setelah menetapkan Ketua DPR Setya Novanto sebagai tersangka, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) gantian akan memeriksa istri Novanto, Deisti Astiani Tagor pada Senin (20/11/2017).
Deisti akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Dirut PT Quadra Solution, Anang Sugiana Sudiharjo (ASS). Anang sendiri telah ditetapkan sebagai tersangka kasus e-KTP oleh KPK.
"Penyidik akan melakukan pemanggilan kembali untuk diperiksa pada Senin depan," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jumat (17/11/2017).
Pemanggilan terhadap Deisti merupakan pemanggilan ulang setelah sebelumnya Deisti absen dalam pemeriksaan dengan alasan sakit. Saat itu, istri Ketua Umum Partai Golkar itu mengirimkan surat keterangan dokter kepada penyidik KPK.
"Yang bersangkutan tidak datang dan mengirimkan surat pemberitahuan tidak hadir karena sakit," ujarnya.
Febri mengingatkan Deisti untuk bersikap kooperatif dan menghormati proses hukum yang berjalan. KPK meminta Deisti memenuhi panggilan penyidik.
"Kami ingatkan agar yang bersangkutan mematuhi aturan hukum dan hadir memenuhi panggilan penyidik," tegas Febri.
Nama Deisti sebagai pemilik PT Mondialindo Graha Perdana mencuat setelah Novanto dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan terdakwa Andi Agustinus alias Andi Narogong pada Jumat (3/11/2017) silam.
Saat itu, jaksa KPK mencecar Novanto soal kepemilikan saham Deisti dan anaknya, Reza Herwindo di PT Mondialindo Graha Perdana.
Dalam sidang, jaksa KPK menyebut istri dan anak Novanto masing-masing memiliki 50 persen dan 80 persen saham PT Mondialindo Graha Perdana. Perusahaan ini diketahui sebagai pemegang saham PT Murakabi Sejahtera, salah satu peserta tender proyek e-KTP.
http://www.netralnews.com/news/nasio...istri.novanto.
KAYAKNYA SIH BUKAN SEKEDAR ISTRINYA SETNOV ... KEMUNGKINAN JUGA MEREMBET KE PEJABAT LAINNYA!
KPK Bidik Anggota DPR Lain Setelah Setya Novanto Tersangka
17 Jul 2017, 23:03 WIB
Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan akan terus menuntaskan kasus korupsi e-KTP, pasca penetapan Ketua DPR Setya Novanto sebagai tersangka. KPK akan membidik anggota DPR lainnya yang disebut dalam surat tuntutan terdakwa Irman dan Sugiharto.
"Sudah kami sebutkan di dalam dakwaan, di sidang, dan di tuntutan, termasuk pihak-pihak yang diduga menikmati aliran dana. Itu cukup banyak yang kami sebutkan, tentu akan kami proses lebih lanjut," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK Kuningan Jakarta Selatan, Senin (17/7/2017).
Febri mengatakan penyidik tengah menganalisis pihak-pihak yang diduga terlibat menikmati uang haram dari proyek yang merugikan negara Rp 2,3 triliun itu.
"Kami mulai penyidikan yang baru di sini untuk tersangka SN (Setya Novanto). Kami juga melakukan analisis secara terus menurus, apakah masih ada pihak lain yang diduga terlibat," Febri menandaskan.
Dalam surat tuntutan milik terdakwa kasus e-KTP, Irman dan Sugiharto disebutkan sejumlah anggota DPR yang menikmati aliran dana e-KTP.
Setya Novanto sebelumnya tegas membantah dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) dalam dugaan korupsi KTP elektronik atau e-KTP.
Novanto menegaskan tidak pernah bertemu Muhammad Nazaruddin, Anas Urbaningrum, dan pengusaha Andi Agustinus atau Andi Narogong. Dia juga dengan tegas mengatakan, tidak pernah menerima apa pun dari aliran dana e-KTP.
"Saya tidak pernah mengadakan pertemuan dengan Nazaruddin bahkan menyampaikan yang berkaitan dengan e-KTP. Bahkan, saya tidak pernah menerima uang sepeser pun dari e-KTP," ujar Setya Novanto usai menghadiri Rakornas Partai Golkar di Redtop Hotel, Jakarta, Kamis 9 Maret 2017.
http://news.liputan6.com/read/302606...anto-tersangka
Ada Nama Fadli Zon, Fahri Hamzah, dan Syahrini di Sidang Suap Pajak
20/03/2017, 20:06 WIB
Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah dan Fadli Zon serta Wakil Ketua Komisi VIII Sodik Mudjahid di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (4/11/2016)(KOMPAS.com/Nabilla Tashandra)
JAKARTA, KOMPAS.com - Kasubdit Bukti Permulaan Direktorat Penegakan Hukum Ditjen Pajak Kementerian Keuangan yang kini menjadi terdakwa suap kasus suap pajak, Handang Soekarno, diketahui menangani persoalan pajak sejumlah wajib pajak, baik korporasi maupun pribadi.
Sejumlah nama wajib pajak pribadi yang ditangani Handang adalah politisi dan artis.
Hal itu terungkap saat Handang bersaksi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (20/3/2017). Handang menjadi saksi untuk terdakwa Country Director PT EK Prima Ekspor Indonesia, R Rajamohanan Nair.
Dalam kasus dugaan suap pegawai pajak ini, Mohan didakwa menyuap Handang sebesar Rp 6 miliar. Keduanya ditangkap dalam operasi tangkap tangan setelah terjadi penyerahan uang Rp 1,9 miliar.
Awalnya, jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan barang bukti berupa dokumen yang ditemukan dalam tas milik Handang. Dokumen tersebut berupa nota dinas yang dikirimkan kepada Handang tertanggal 4 November 2016.
Nota dinas yang sifatnya sangat segera tersebut perihal pemberitahuan informasi tertulis mengenai jumlah pajak yang tidak atau kurang bayar atau yang tidak seharusnya dikembalikan.
Di dalam isi nota dinas yang diteken Handang itu, dijelaskan bahwa surat tersebut untuk kepentingan wajib pajak atas nama Syahrini.
"Iya, itu Syahrini yang artis itu," ujar Handang kepada jaksa KPK.
Setelah itu, jaksa juga menunjukkan barang bukti berupa dokumen dan percakapan melalui aplikasi WhatsApp antara Handang dan ajudan Dirjen Pajak, Andreas Setiawan.
Dalam barang bukti tersebut, terdapat nama dua Wakil Ketua DPR, Fadli Zon dan Fahri Hamzah, serta pengacara Eggi Sudjana.
Menurut jaksa, nama-nama tersebut diduga wajib pajak yang persoalan pajaknya ditangani Handang.
"Tujuan jaksa menunjukkan itu, ada dugaan wajib pajak yang ditangani oleh Handang, melakukan tindak pidana perpajakan sehingga dilakukan investigasi bukti permulaan," kata jaksa KPK Moch Takdir Suhan.
Sementara itu, Fadli mengaku tak pernah memiliki persoalan dalam bidang pajak. Ia juga mengaku membayar pajak secara rutin.
"Saya tidak pernah ada urusan soal pajak, bayar pajak dengan rutin, saya juga ikut tax amnesty. Jadi saya kira enggak ada urusan, enggak ada masalah," kata Fadli.
Dalam surat dakwaan, suap yang diberikan Mohan kepada Handang diduga untuk menyelesaikan sejumlah persoalan pajak yang dihadapi PT EK Prima Ekspor Indonesia.
Beberapa di antaranya terkait tunggakan pajak PT EKP sebesar Rp 52,3 miliar untuk masa pajak Desember 2014 dan Rp 26,4 miliar untuk masa pajak Desember 2015.
Kemudian, usulan bukti permulaan terhadap PT EK Prima Ekspor Indonesia karena diduga menggunakan faktur pajak fiktif.
http://nasional.kompas.com/read/2017...ang.suap.pajak
KPK Sebut Muncul Nama Fahri Hamzah-Fadli Zon Bagian dari Proses Hukum
22/03/2017, 17:38 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) memastikan bahwa fakta sidang yang memunculkan nama Fadli Zon dan Fahri Hamzah adalah bagian dari proses hukum.
Selanjutnya, fakta hukum yang terungkap dalam persidangan akan dipelajari lebih lanjut oleh KPK.
"Jika memang itu relevan, maka KPK memiliki kewajiban untuk mempelajari lebih lanjut. Justru keliru kalau misalnya ada fakta persidangan tidak dipelajari oleh KPK," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK Jakarta, Rabu (22/3/2017).
Menurut Febri, terungkapnya nama dua pimpinan DPR tersebut adalah bagian dari klarifikasi dan konfirmasi barang bukti yang ditemukan penyidik pada saat penggeledahan. Dengan demikian, hal itu merupakan bagian dari proses hukum.
"Jadi ini perlu dilihat dalam kacamata hukum. Proses hukumnya sudah berjalan dan tentu KPK akan menjalankan sesuai proses hukum acara yang berlaku," kata Febri.
Lebih lanjut, menurut Febri, hasil kajian KPK terhadap fakta sidang belum tentu ditindaklanjuti oleh KPK.
Misalnya, dalam kasus suap pejabat Direktorat Jenderal Pajak, bisa jadi dokumen yang disita adalah dokumen yang berhubungan dengan mekanisme perpajakan di internal Ditjen Pajak.
Dalam persidangan Senin (20/3/2017), jaksa KPK menunjukkan barang bukti berupa dokumen dan percakapan melalui aplikasi WhatsApp antara pejabat Ditjen Pajak, Handang Soekarno dan ajudan Dirjen Pajak, Andreas Setiawan.
Dalam barang bukti tersebut, terdapat nama-nama wajib pajak seperti Fadli Zon, Fahri Hamzah, dan Eggi Sujana. Diduga, nama-nama tersebut merupakan wajib pajak yang terindikasi melanggar tindak pidana perpajakan.
Menurut jaksa, nama-nama tersebut diduga wajib pajak yang ditangani oleh Handang.
"Tujuan jaksa menunjukkan itu, ada dugaan wajib pajak yang ditangani oleh Handang, melakukan tindak pidana perpajakan sehingga dilakukan investigasi bukti permulaan," kata jaksa KPK Moch Takdir Suhan.
Dalam perkara tersebut, Handang diduga menerima suap Rp 1,9 miliar dari terdakwa yang merupakan pengusaha kena pajak. Handang diduga membantu penghapusan tagihan pajak sebesar Rp 78 miliar.
Namun, menurut Handang, Fadli dan Fahri adalah dua pimpinan DPR yang mengikuti program pengampunan pajak (tax amnesty).
"Itu untuk imbauan mengikuti program pengampunan pajak saja," kata Handang saat ditemui seusai diperiksa sebagai tersangka di Gedung KPK Jakarta, Selasa (21/3/2017).
"Harus diwakili kalangan politisi di Senayan, kan belum ada dulu. Jadi yang dipilih beliau itu untuk ikut program pengampunan pajak," ucapnya.
http://nasional.kompas.com/read/2017...ang.suap.pajak
-----------------------------
Hanya ada 2 jabatan di negeri ini yang kayaknya nggak bakal "berani digapai" oleh pihak KPK, yaitu posisi RI-1 dan RI-2, dan para mantannya. Tapi harap di ingat pula, ada 3 Presiden RI sebelumnya yang dilengserkan paksa oleh MPR karena dianilai telah melanggar Undang-undang, bahkan masih ada Tap MPR yang menetapkan mereka itu bersalah.
Sabtu, 18/11/2017 12:37 WIB
Ketua DPR, Setya Novanto ditemani istrinya Deisti Astiani Tagor saat sedang dirawat di Rumah Sakit
Jakarta - Deisti Astiani Tagor, istri Ketua DPR RI Setya Novanto kembali diagendakan diperiksa oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Deisti diagendakan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi kasus dugaan korupsi pengadaan e-KTP.
Juru Bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan pemeriksaan Deisiti telah diagendakan pihaknya pada pekan depan. KPK akan mengklarifikasi sejumlah hal terkait kasus e-KTP dari Deisiti. Namun, Febri enggan menjelaskan tanggal spesifik pemeriksaan Deisti dan pemeriksaan untuk tersangka Setya Novanto selaku sang suami atau pihak lain.
"Untuk salah satu saksi yang kemarin tidak datang, ada rencana pemanggilan minggu depan, untuk istri SN ya," ujar Febri di kantornya, Jakarta, Jumat (17/11/2017).
Desti sebelumnya diagendakan diperiksa sebagai saksi kasus e-KTP pada Jumat (10/11/2017). Namun, yang bersangkutan tak hadir dengan alasan sakit.
http://www.jurnas.com/artikel/24962/...ncar-Istrinya/
Senin Pekan Depan Giliran Istri Novanto ‘Digarap‘ KPK
Sabtu, 18 November 2017 | 08:37 WIB
Istri Ketua DPR Setya Novanto, Deisti Astiani Tagor (kiri).
JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Setelah menetapkan Ketua DPR Setya Novanto sebagai tersangka, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) gantian akan memeriksa istri Novanto, Deisti Astiani Tagor pada Senin (20/11/2017).
Deisti akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Dirut PT Quadra Solution, Anang Sugiana Sudiharjo (ASS). Anang sendiri telah ditetapkan sebagai tersangka kasus e-KTP oleh KPK.
"Penyidik akan melakukan pemanggilan kembali untuk diperiksa pada Senin depan," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jumat (17/11/2017).
Pemanggilan terhadap Deisti merupakan pemanggilan ulang setelah sebelumnya Deisti absen dalam pemeriksaan dengan alasan sakit. Saat itu, istri Ketua Umum Partai Golkar itu mengirimkan surat keterangan dokter kepada penyidik KPK.
"Yang bersangkutan tidak datang dan mengirimkan surat pemberitahuan tidak hadir karena sakit," ujarnya.
Febri mengingatkan Deisti untuk bersikap kooperatif dan menghormati proses hukum yang berjalan. KPK meminta Deisti memenuhi panggilan penyidik.
"Kami ingatkan agar yang bersangkutan mematuhi aturan hukum dan hadir memenuhi panggilan penyidik," tegas Febri.
Nama Deisti sebagai pemilik PT Mondialindo Graha Perdana mencuat setelah Novanto dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan terdakwa Andi Agustinus alias Andi Narogong pada Jumat (3/11/2017) silam.
Saat itu, jaksa KPK mencecar Novanto soal kepemilikan saham Deisti dan anaknya, Reza Herwindo di PT Mondialindo Graha Perdana.
Dalam sidang, jaksa KPK menyebut istri dan anak Novanto masing-masing memiliki 50 persen dan 80 persen saham PT Mondialindo Graha Perdana. Perusahaan ini diketahui sebagai pemegang saham PT Murakabi Sejahtera, salah satu peserta tender proyek e-KTP.
http://www.netralnews.com/news/nasio...istri.novanto.
KAYAKNYA SIH BUKAN SEKEDAR ISTRINYA SETNOV ... KEMUNGKINAN JUGA MEREMBET KE PEJABAT LAINNYA!
Quote:
KPK Bidik Anggota DPR Lain Setelah Setya Novanto Tersangka
17 Jul 2017, 23:03 WIB
Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan akan terus menuntaskan kasus korupsi e-KTP, pasca penetapan Ketua DPR Setya Novanto sebagai tersangka. KPK akan membidik anggota DPR lainnya yang disebut dalam surat tuntutan terdakwa Irman dan Sugiharto.
"Sudah kami sebutkan di dalam dakwaan, di sidang, dan di tuntutan, termasuk pihak-pihak yang diduga menikmati aliran dana. Itu cukup banyak yang kami sebutkan, tentu akan kami proses lebih lanjut," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK Kuningan Jakarta Selatan, Senin (17/7/2017).
Febri mengatakan penyidik tengah menganalisis pihak-pihak yang diduga terlibat menikmati uang haram dari proyek yang merugikan negara Rp 2,3 triliun itu.
"Kami mulai penyidikan yang baru di sini untuk tersangka SN (Setya Novanto). Kami juga melakukan analisis secara terus menurus, apakah masih ada pihak lain yang diduga terlibat," Febri menandaskan.
Dalam surat tuntutan milik terdakwa kasus e-KTP, Irman dan Sugiharto disebutkan sejumlah anggota DPR yang menikmati aliran dana e-KTP.
Setya Novanto sebelumnya tegas membantah dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) dalam dugaan korupsi KTP elektronik atau e-KTP.
Novanto menegaskan tidak pernah bertemu Muhammad Nazaruddin, Anas Urbaningrum, dan pengusaha Andi Agustinus atau Andi Narogong. Dia juga dengan tegas mengatakan, tidak pernah menerima apa pun dari aliran dana e-KTP.
"Saya tidak pernah mengadakan pertemuan dengan Nazaruddin bahkan menyampaikan yang berkaitan dengan e-KTP. Bahkan, saya tidak pernah menerima uang sepeser pun dari e-KTP," ujar Setya Novanto usai menghadiri Rakornas Partai Golkar di Redtop Hotel, Jakarta, Kamis 9 Maret 2017.
http://news.liputan6.com/read/302606...anto-tersangka
Ada Nama Fadli Zon, Fahri Hamzah, dan Syahrini di Sidang Suap Pajak
20/03/2017, 20:06 WIB
Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah dan Fadli Zon serta Wakil Ketua Komisi VIII Sodik Mudjahid di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (4/11/2016)(KOMPAS.com/Nabilla Tashandra)
JAKARTA, KOMPAS.com - Kasubdit Bukti Permulaan Direktorat Penegakan Hukum Ditjen Pajak Kementerian Keuangan yang kini menjadi terdakwa suap kasus suap pajak, Handang Soekarno, diketahui menangani persoalan pajak sejumlah wajib pajak, baik korporasi maupun pribadi.
Sejumlah nama wajib pajak pribadi yang ditangani Handang adalah politisi dan artis.
Hal itu terungkap saat Handang bersaksi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (20/3/2017). Handang menjadi saksi untuk terdakwa Country Director PT EK Prima Ekspor Indonesia, R Rajamohanan Nair.
Dalam kasus dugaan suap pegawai pajak ini, Mohan didakwa menyuap Handang sebesar Rp 6 miliar. Keduanya ditangkap dalam operasi tangkap tangan setelah terjadi penyerahan uang Rp 1,9 miliar.
Awalnya, jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan barang bukti berupa dokumen yang ditemukan dalam tas milik Handang. Dokumen tersebut berupa nota dinas yang dikirimkan kepada Handang tertanggal 4 November 2016.
Nota dinas yang sifatnya sangat segera tersebut perihal pemberitahuan informasi tertulis mengenai jumlah pajak yang tidak atau kurang bayar atau yang tidak seharusnya dikembalikan.
Di dalam isi nota dinas yang diteken Handang itu, dijelaskan bahwa surat tersebut untuk kepentingan wajib pajak atas nama Syahrini.
"Iya, itu Syahrini yang artis itu," ujar Handang kepada jaksa KPK.
Setelah itu, jaksa juga menunjukkan barang bukti berupa dokumen dan percakapan melalui aplikasi WhatsApp antara Handang dan ajudan Dirjen Pajak, Andreas Setiawan.
Dalam barang bukti tersebut, terdapat nama dua Wakil Ketua DPR, Fadli Zon dan Fahri Hamzah, serta pengacara Eggi Sudjana.
Menurut jaksa, nama-nama tersebut diduga wajib pajak yang persoalan pajaknya ditangani Handang.
"Tujuan jaksa menunjukkan itu, ada dugaan wajib pajak yang ditangani oleh Handang, melakukan tindak pidana perpajakan sehingga dilakukan investigasi bukti permulaan," kata jaksa KPK Moch Takdir Suhan.
Sementara itu, Fadli mengaku tak pernah memiliki persoalan dalam bidang pajak. Ia juga mengaku membayar pajak secara rutin.
"Saya tidak pernah ada urusan soal pajak, bayar pajak dengan rutin, saya juga ikut tax amnesty. Jadi saya kira enggak ada urusan, enggak ada masalah," kata Fadli.
Dalam surat dakwaan, suap yang diberikan Mohan kepada Handang diduga untuk menyelesaikan sejumlah persoalan pajak yang dihadapi PT EK Prima Ekspor Indonesia.
Beberapa di antaranya terkait tunggakan pajak PT EKP sebesar Rp 52,3 miliar untuk masa pajak Desember 2014 dan Rp 26,4 miliar untuk masa pajak Desember 2015.
Kemudian, usulan bukti permulaan terhadap PT EK Prima Ekspor Indonesia karena diduga menggunakan faktur pajak fiktif.
http://nasional.kompas.com/read/2017...ang.suap.pajak
KPK Sebut Muncul Nama Fahri Hamzah-Fadli Zon Bagian dari Proses Hukum
22/03/2017, 17:38 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) memastikan bahwa fakta sidang yang memunculkan nama Fadli Zon dan Fahri Hamzah adalah bagian dari proses hukum.
Selanjutnya, fakta hukum yang terungkap dalam persidangan akan dipelajari lebih lanjut oleh KPK.
"Jika memang itu relevan, maka KPK memiliki kewajiban untuk mempelajari lebih lanjut. Justru keliru kalau misalnya ada fakta persidangan tidak dipelajari oleh KPK," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK Jakarta, Rabu (22/3/2017).
Menurut Febri, terungkapnya nama dua pimpinan DPR tersebut adalah bagian dari klarifikasi dan konfirmasi barang bukti yang ditemukan penyidik pada saat penggeledahan. Dengan demikian, hal itu merupakan bagian dari proses hukum.
"Jadi ini perlu dilihat dalam kacamata hukum. Proses hukumnya sudah berjalan dan tentu KPK akan menjalankan sesuai proses hukum acara yang berlaku," kata Febri.
Lebih lanjut, menurut Febri, hasil kajian KPK terhadap fakta sidang belum tentu ditindaklanjuti oleh KPK.
Misalnya, dalam kasus suap pejabat Direktorat Jenderal Pajak, bisa jadi dokumen yang disita adalah dokumen yang berhubungan dengan mekanisme perpajakan di internal Ditjen Pajak.
Dalam persidangan Senin (20/3/2017), jaksa KPK menunjukkan barang bukti berupa dokumen dan percakapan melalui aplikasi WhatsApp antara pejabat Ditjen Pajak, Handang Soekarno dan ajudan Dirjen Pajak, Andreas Setiawan.
Dalam barang bukti tersebut, terdapat nama-nama wajib pajak seperti Fadli Zon, Fahri Hamzah, dan Eggi Sujana. Diduga, nama-nama tersebut merupakan wajib pajak yang terindikasi melanggar tindak pidana perpajakan.
Menurut jaksa, nama-nama tersebut diduga wajib pajak yang ditangani oleh Handang.
"Tujuan jaksa menunjukkan itu, ada dugaan wajib pajak yang ditangani oleh Handang, melakukan tindak pidana perpajakan sehingga dilakukan investigasi bukti permulaan," kata jaksa KPK Moch Takdir Suhan.
Dalam perkara tersebut, Handang diduga menerima suap Rp 1,9 miliar dari terdakwa yang merupakan pengusaha kena pajak. Handang diduga membantu penghapusan tagihan pajak sebesar Rp 78 miliar.
Namun, menurut Handang, Fadli dan Fahri adalah dua pimpinan DPR yang mengikuti program pengampunan pajak (tax amnesty).
"Itu untuk imbauan mengikuti program pengampunan pajak saja," kata Handang saat ditemui seusai diperiksa sebagai tersangka di Gedung KPK Jakarta, Selasa (21/3/2017).
"Harus diwakili kalangan politisi di Senayan, kan belum ada dulu. Jadi yang dipilih beliau itu untuk ikut program pengampunan pajak," ucapnya.
http://nasional.kompas.com/read/2017...ang.suap.pajak
-----------------------------
Hanya ada 2 jabatan di negeri ini yang kayaknya nggak bakal "berani digapai" oleh pihak KPK, yaitu posisi RI-1 dan RI-2, dan para mantannya. Tapi harap di ingat pula, ada 3 Presiden RI sebelumnya yang dilengserkan paksa oleh MPR karena dianilai telah melanggar Undang-undang, bahkan masih ada Tap MPR yang menetapkan mereka itu bersalah.
Diubah oleh annisaputrie 20-11-2017 01:18
0
2.6K
32
Komentar yang asik ya
Mari bergabung, dapatkan informasi dan teman baru!
Berita dan Politik
672.1KThread•41.8KAnggota
Urutkan
Terlama
Komentar yang asik ya