KORPRI.ID, JAKARTA -Setelah lama dinanti, akhirnya DPRD DKI menggelar rapat paripurna di ruang rapat Paripurna gedung DPRD Provinsi DKI Jakarta, Rabu (15/11/2017) mulai pukul 11.00 siang tadi.

Rapat turut dihadiri jajaran Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, M. Taufik, Abraham Lunggana, Ferrial Sofyan, dan Triwisaksana. Selain itu, turut hadir anggota DPRD DKI Jakarta, Wakil Gubernur Sandiaga Uno, Sekretaris Daerah Saefullah, dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Setelah membuka rapat Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi mempersilakan kepada Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, untuk menyampaikan pidato tentang RAPBD DKI 2018.

Sebelumnya, Badan Anggaran (Banggar) DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPd) DKI Jakarta menyepakati nilai Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2018, sebesar Rp77,1 triliun.

Adapun nilai KUA-PPAS ini lebih tinggi dari yang sebelumnya diajukan Pemprov DKI Jakarta, sebesar Rp 76 triliun. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Triwisaksana mengatakan tambahan anggaran itu untuk mengakomodasi visi misi gubernur-wakil gubernur terpilih.

Anies memastikan sebanyak Rp40,51 triliun akan digelontorkan untuk program terkait janji kampanyenya.

Total terdapat 8 program prioritas terkait janji kampanye, antara lain:

1. Membuka lapangan kerja dan kewirausahaan baru melalui program OK-OCE;
2. Meningkatan akses pendidikan, antara lain melalui pelayanan KJP Plus;
3. Meningkatan derajat kesehatan antara lain melalui pemenuhan universal coverage;
4. Melaksanakan penataan kawasan secara terpadu;
5. Menyediakan hunian yang layak dan terjangkau melalui program DP 0 Rupiah;
6. Menyediakan layanan transportasi terpadu melalui program OK-TRIP;
7. Pemuliaan perempuan dan perlindungan anak;
8. Mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, modern dan melayani.

Sehingga nantinya hanya akan tersisa Rp36,9 triliun dari APBD DKI tahun 2018 yang akan digunakan untuk kegiatan lainnya. "Tapi Pertumbuhan ekonomi Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2018 diproyeksikan sebesar 6,12-6,52 persen, di atas proyeksi pertumbuhan ekonomi pada tahun 2017 sebesar 6,03-6,43 persen," kata Anies.

Makanya Kebijakan Umum dalam Rancangan APBD dimana Pendapatan Daerah akan diarahkan pada peningkatan pajak dan retribusi melalui optimalisasi penerimaan. Salah satu caranya lewat transaksi elektronik.