Semua sepakat memilih Kota Yogyakarta sebagai Kota Layak Tinggal dalam gelaran Kota Pilihan 2017. Selain, memiliki skor tertinggi mikro data Susenas BPS, Yogyakarta juga keluar sebagai pilihan favorit Kaskuser dengan 478 dukungan dari 1.034 peserta. Yogyakarta meninggalkan pesaingnya cukup jauh di posisi kedua, Surakarta dengan raihan akhir 119 suara.




Predikat kota layak huni tentu didasarkan pada sejumlah kriteria penilaian. Dari kualitas tata ruang, angkutan umum, kondisi jalan, kesehatan, hingga pendidikan. "Di antara lima daerah lain (di DIY) pendidikan di kota (Yogyakarta) paling bagus," kata Yuliani Putri, pegiat pendidikan di Yogyakarta, Kamis 2 November 2017.

Ketua Sarang Lidi, lembaga non-pemerintah di Yogyakarta itu, memberi contoh jumlah Bantuan Operasional Siswa di kota Yogyakarta lebih tinggi dibanding daerah lain. Untuk siswa SD mendapat Rp1 juta, sedangkan SMP sebesar Rp 1,5 juta. Di daerah lain, jumlahnya lebih kecil, Rp245-250 ribu per siswa SD dan Rp350-370 ribu per siswa. Biaya SPP sekolah pun, ia melanjutkan, lebih rendah, yakni sebesar Rp50 ribu per bulan. "Di luar kota Rp100 ribu sampai Rp150 ribu," katanya.

Perhatian pemerintah kota terhadap pendidikan, menurut dia, cukup besar. Bahkan, perhatian itu sudah muncul pada era kepemimpinan walikota terdahulu, Herry Zudianto. Jauh sebelum pemerintah pusat menyerukan anggaran pendidikan minimal 20 persen, kota Yogyakarta sudah menerapkan 23 persen dari APBD untuk pendidikan. "Dan terus naik sampai sekarang," katanya.


Pesan khusus untuk Sultan Hamengku Buwono X



Selasa 31 Oktober 2017 pagi, puluhan siswa SD Tumbuh 3 Yogyakarta mengunjungi kantor pos. Mereka membawa seratus kartu pos berisi pesan untuk Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sultan Hamengku Buwono X.

Jalin Sahabat merupakan lokakarya dengan gagasan membangun interaksi anak-anak lewat media pos. Baik dengan sesama anak-anak maupun orang dewasa. Selama dua bulan lalu, pada 29 September dan 6 Oktober, Jalin Sahabat menggelar dua lokakarya membuat kartu pos di SD Tumbuh 3 Yogyakarta. Karena bertepatan dengan bulan pelantikan Gubernur DIY, anak-anak diminta menuliskan pesan khusus untuk Sultan Hamengku Buwono X.

Yang mencengangkan, banyak pesan bernada kritis muncul dari bocah-bocah itu. Mereka menyoroti kondisi Yogyakarta yang tak lagi nyaman. "Kepada Pak Sultan, jangan membanyak mall bikin macet," tulis seorang bocah di kartu pos yang ditujukan Kompleks Kepatihan Danurejan Yogyakarta, tempat Gubernur DIY Sultan Hamengku Buwono X berkantor.

Nada serupa juga muncul di kartu pos lain. "Saya mau lalu lintas Jogja lebih lancar. Saya mau Jogja tetap bersih. Kenapa Jogja ramai hotel? Kan jadinya macet."

Tak hanya menyampaikan uneg-uneg tentang kondisi Yogyakarta kini, ada juga anak yang mengusulkan solusi perbaikan. Tiap pelanggaran harus disanksi tegas. Di kartu posnya, tertulis jenis pelanggaran dan bentuk hukumannya. Di antaranya, mengendarai motor tanpa helm didenda Rp300 ribu. Polisi pemalas dihukum push up 50 kali. Tawuran didenda Rp500 ribu.

Anggota Komite Orang Tua Siswa SD Tumbuh 3 Yogyakarta Wenny Ayu Listianti mengatakan, kegiatan ini memberikan pengalaman berharga bagi anak-anak. "Menarik dan menyenangkan." Kalau pun tak jadi mampu mengubah kebijakan, ia melanjutkan, setidaknya pesan anak-anak itu menjadi bahan renungan untuk menjadikan Yogyakarta lebih baik.



Ingin tahu seperti apa selengkapnya dunia pendidikan di Yogyakarta? Baca di: https://beritagar.id/artikel/laporan...ayak%20Tinggal