Jakarta, CNN Indonesia -- Surat Menteri Keuangan Sri Mulyani beberapa waktu lalu membuka mata publik terkait kondisi keuangan PT PLN (Persero). Dalam surat itu, Sri Mulyani menyoroti potensi gagal bayar PLN akibat proyeksi utang jatuh tempo yang semakin membengkak sementara kinerja keuangan semakin turun.

Berdasarkan laporan keuangan PLN per semester I 2017, tercatat laba PLN anjlok 71,64 persen menjadi Rp2,26 triliun dari Rp7,97 triliun pada periode yang sama tahun lalu. Penyebabnya adalah beban operasional yang melonjak akibat kenaikan harga primer yang tidak diimbangi dengan kenaikan pendapatan perseroan.

Untuk menyelamatkan kondisi keuangan PLN, sejumlah pejabat tinggi negara telah buka suara. Dalam suratnya, Sri Mulyani mengimbau Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk menurunkan biaya produksi listrik terutama di sisi energi primer serta mengevaluasi pembangunan pembangkit program 35.000 MW yang sangat berlebih dan tidak sesuai kebutuhan.

Sementara, Menteri ESDM Ignasius Jonan melemparkan wacana untuk memangkas porsi PLN dalam pembangunan megaproyek pembangkit listrik 35 ribu megawatt (MW) jika PLN menyatakan tidak mampu. Sebenarnya, program 35 ribu MW memiliki kapasitas 37.826 MW, dengan komposisi 11.256 MW dikerjakan oleh PLN dan 26.570 MW dikerjakan oleh pengembang listrik swasta.

Lantas, mana solusi yang terbaik?

Ketua Umum Serikat Pekerja (SP) PLN Jumadis Abda menilai BPP PLN saat ini tergolong tinggi dan masih memungkinkan untuk dilakukan efisiensi. Misalnya, mengkonversikan pemakaian Bahan Bakar Minyak yang masih 8 persen ke energi lain yang lebih murah, serta menurunkan harga gas untuk PLN ke harga yang wajar.

"Saat ini, harga gas untuk pembangkit PLN masih cukup mahal sekitar US$ 8/ MMBTU. Seharusnya bisa sama atau lebih murah dari TNB Malaysia yang sekitar US$ 4,7/MMBTU. Karena sebagian gas alam Malaysia di suplai dari Indonesia. Dari sini saja PLN seharusnya sudah bisa melakukan penghematan sekitar Rp 40 Triliun/ tahun," ujar Jumadis kepada cnnindonesia.com, Jumat (6/10).

Selain itu, pemerintah juga bisa meninjau ulang keberadaan listrik swasta mengingat PLN memiliki kewajiban untuk membeli atau mengambil produksi listrik swasta dengan sistem take or pay. Hal ini telah membuat operasional sistem kelistrikan tidak efisien.

"Dengan klausul (take or pay) itu maka pembangkit PLN walau lebih murah biaya operasinya terpaksa dimatikan sedangkan pembangkit swasta yang mahal beroperasi,"ujarnya.

Kemudian, biaya pemeliharaan PLN juga tergolong tinggi di luar batas kewajarannya. Hal ini, terutama disebabkan karena harus melakukan pemeliharaan pembangkit China yang sering rusak terutama pada Fast Track Program atau FTP 1 10.000 MW.

"Nah, dari ketiga unsur ini saja PLN seharusnya bisa menekan pemborosan sekitar Rp 60 triliun/ tahun. Ini angka yang cukup signifikan bagi keuangan PLN," jelasnya.

Pemerintah juga bisa mengarahkan PLN untuk menekan kebocoran dan pemborosan lain. Misalnya pengoperasian Marine Vessel Power Plant (MVPP) yang diduga ada peran makelar di sana serta biaya produksi listriknya juga lebih tinggi serta pembayaran tantiem Direksi yang terus naik setiap tahun.

Menurut Direktur Eksekutif Energy Watch Indonesia (EWI) Ferdinand Hutahaean efisiensi biaya produksi listrik saat ini sulit dilakukan. Pasalnya, PLN sudah terikat kontrak pembelian listrik (purchasing power aggrement/ PPA) dengan produsen listrik sejak awal.

"Pada saat tanda tangan PPA di situlah titik krusial biaya pokok produksinya. Ketika PPA sudah ditandatangan PLN akan sulit menurunkan biaya produksi karnea sumuanya sudah diatur dalam PPA itu," ujar Ferdinand.

Selain itu, harga energi primer juga tengah mengalami kenaikan. Harga minyak mentah sedang bergerak ke arah US$60 per barel dan harga batu bara mengakak ke US$100 per ton.

"Kalau untuk biaya produksi, saya agak pesimis bisa ditekan karena harga energi prime sedang naik, harga gas naik, harga batubara naik, harga crude minyak mentah naik," ujarnya.

Pos-pos biaya yang bisa dilakukan efisiensi lebih ke arah biaya pendukung operasional seperti biaya belanja pegawai, perjalanan dinas, maupun rapat-rapat.

Di sisi lain, swastanisasi proyek pembangkit listrik, menurut Ferdinand merupakan solusi jangka pendek meskipun bakal mengancam kedaulatan negara di sektor energi listrik. Padahal, sektor kelistrikan merupakan salah satu sektor yang vital bagi masyarakat.

Alih-alih menjual aset ke swasta, pemerintah bisa mengambil langkah 'menggadaikan' aset yang ada misalnya dengan cara sekuritisasi. Dengan cara ini, negara melalui BUMN tetap bisa mendapatkan modal pinjaman tanpa harus menjual aset.

Ke depan, kalaupun harus diserahkan kepada swasta sebaiknya mekanisme yang digunakan adalah perjanjian konsensi dalam bentuk build operate transfer (BOT). Dengan demikian aset pembangkit dalam kurun waktu tertentu bakal kembali ke negara.

Ferdinand menilai, masuknya kondisi keuangan PLN dalam lingkaran setan disebabkan oleh pemerintah yang memaksakan perseroan untuk mengerjakan proyek di luar kapasitasnya. Akibatnya, perseroan terpaksa untuk mencari pinjaman dan menambah utang.

Langkah revaluasi aset yang diakukan tahun lalu,juga menurut Ferdinand, tak cukup kuat untuk memperbaiki persepsi debitur terhadap PLN. Memang, langkah itu bisa memperbaiki rasio utang terhadap modal (debt to equity ratio/DER).

Hal itu seperti diungkap Direktur Utama PLN Sofyan Basyir yang menyatakan revaluasi aset berhasil mengungkit ekuitas perseroan sebesar Rp900 triliun dan membuat aset perseroan menyentuh Rp1.302 triliun pada paruh pertama tahun ini. Dengan aset yang besar, perseroan bisa meminjam hingga Rp2 ribu triliun, jauh di bawah posisi liabilitas perseroan per semester I 2017 yang ada di kisaran Rp420,5 triliun.

Namun, Ferdinand menilai revaluasi aset hanya mengubah nilai dari aset yang sudah ada. Debitur maupun calon debitur tahu bahwa revaluasi bukan menambah jumlah aset sehingga pinjaman tidak mudah untuk dikucurkan. Jika PLN gagal bayar sekali saja, kepercayaan debitur internasional bakal menurun dan akan memperburuk kondisi keuangan ke depan.

Maka itu, Ferdinand mengimbau pemerintah mengevaluasi kembali megaproyek 35 ribu MW sembari menyesuaikan dengan kondisi yang ada.

Pengamat hukum sumber daya Ahmad Redi menilai rasionalisasi porsi PLN dalam megaproyek 35 ribu MW harus dilakukan. Jika tidak, utang PLN bakal semakin menumpuk yang membawa risiko gagal bayar.

"Sudah tidak logis memaksakan pembangunan pembangkit listrik lebih dari 10 ribu mw kepada PLN tetapi pembiayaan yang dikeluarkan PLN agak berat," ujarnya.

Namun, rasionalisasi ini bukan berarti menyerahkan pemerintah sertamerta menyerahkan porsi pembangunan PLN ke swasta. Pemerintah, bisa saja menunda pelaksanaan atau[pun menyesuaikan kembali target pembangunan pembangkit listrik nasional.

Di saat bersamaan, PLN juga perlu melakukan efisiensi di pos-pos yang memungkinkan dalam produksi.

Ahmad mengingatkan, sektor kelistrikan merupakan sektor yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak. Konstitusi negara, dalam hal ini pasal 33 ayat 2 Undang-undang Dasar 1945 menyatakan "Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara".

Kemudian, pasal 33 ayat 3 UUS 1945 juga menyatakan "Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Karenanya, opsi swastanisasi proyek pembangkit sebaiknya dihindari untuk menjaga kedaulatan negara.

"Ketika ada swastanisasi ada potensi untuk liberalisasi perekonomian yang tidak sesuai dengan konstitusi," ujarnya.

https://www.cnnindonesia.com/ekonomi...elamatkan-pln/