Kementerian Perhubungan dimungkinkan akan merekrut konsultan dari pihak ketiga untuk mengkaji hasil prastudi kelaikan proyek revitalisasi jalur kereta api Utara Jawa atau rute Jakarta-Surabaya.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi ditemui usai penandatanganan Keputusan Bersama tentang Penyelenggaraan Pelabuhan di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Selasa (14/11/2017) mengatakan hal itu dilakukan untuk mengawasi proyek yang tidak membutuhkan sedikit anggaran itu.

“Saya belum lihat laporan akhir dari Jepang, kalau memang sesuai dengan ekspektasi, kita langsung umumkan, tapi kalau ada deviasi kita akan menunjuk pihak ketiga untuk evaluasi. Proyek ini uangnya besar juga, investasi besar, karena itu kita harus teliti dan harus ada ‘governance’ (tata kelola) juga,” katanya.

Budi mengatakan pihak ketiga juga bisa memberikan pendapat agar proyek berjalan sesuai dengan harapan pemerintah, terutama agar anggaran tidak membangkak.

“Jadi, yang sudah pasti itu lintasan eksisting karena kita maunya Rp60 triliun kalau tiba-tiba jadi Rp100 triliun, kita harus teliti sekali,” katanya. Budi berharap hasilnya akan keluar secepatnya dan Desember bisa diputuskan untuk memulai studi kelaikan.

“Saya harap Desember sudah selesai, agar kita bisa segera bangun,” katanya.

Perwakilan Senior Badan Kerja Sama Internasional Jepang (JICA) di Indonesia Kawabata Tomoyuki sebelumnya mengatakan beberapa waktu lalu telah dilakukan survei lapangan oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), dan JICA.

“Pihak Indonesia menginginkan prastudi kelaikan tahun ini, nanti hasilnya akan ditindaklanjuti oleh JICA,” katanya.

Kawabata menambahkan hasil dari prastudi kelaikan itu nantinya akan diserahkan kepada Pemerintah Indonesia untuk ditindaklanjuti dan diputuskan apakah akan dilanjutkan ke tahap studi kelaikan.

“Semuanya masih dalam kajian, yang pasti bahwa proyek akan dilakukan dengan jalur yang sudah ada,” katanya.

Kawabata mengatakan nantinya kecepatan bisa ditingkatkan menjadi 160 kilometer per jam dan waktu tempuh Jakarta-Surabaya menjadi 5,5 jam. Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Jepang menyepakati revitalisasi jalur kereta api lintas utara Jawa atau Jakarta-Surabaya memakai jalur yang sudah ada.

Pernyataan tersebut berdasarkan hasil pertemuan tingkat Wakil Menteri bidang Transportasi antara Pemerintah RI dan Pemerintah Jepang. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Sugihardjo, sedangkan delegasi Jepang dipimpin oleh Wakil Menteri untuk Hubungan Internasional Kementerian Tanah, Infrastruktur, Transportasi dan Pariwisata, Hiroshi Narahira.

Pertemuan tersebut melahirkan kesepakatan, yaitu sinkronisasi antara studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Perhubungan melalui bekerja sama dengan Badan pengembangan dan Penerapan Teknologi (BPPT) dengan studi yang dilaksanakan oleh JICA (Badan Kerja Sama Internasional Jepang).

Teknologi yang akan digunakan dapat mengakomodasi hal-hal berikut, yakni menggunakan jalur yang ada lintas Jakarta-Surabaya, waktu perjalanan KA selama 5,5 jam, mengurangi perlintasan sebidang dan memperlebar lengkung.

Selain itu, biaya juga menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan revitalisasi jalur KA lintas Utara Jawa. Dengan pengalaman yang dimiliki dalam pengembangan perkeretaapian, Pemerintah Jepang sangat berharap dapat berperan dalam kegiatan tersebut, tentunya dengan dukungan prosedur dan regulasi dari Pemerintah Indonesia.

Selain kerja sama bidang infrastruktur, Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Jepang juga akan bekerja sama terkait dengan penyiapan regulasi dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) bidang perkeretaapian khususnya untuk teknologi MRT dan LRT.